Bintan-Pinang

Tidak Ditemukan Unsur Pidana, Penyidikan Dugaan Pelanggaran Kampanye oleh Walikota Tanjungpinang Dihentikan

AKP Rio Reza Parindra (f.yusnadi/batampos.id)

batampos.id- Penyidik Satreskrim Polres Tanjungpinang telah menghentikan penyidikan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Walikota Tanjungpinang. Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang AKP Rio Reza Parindra menjelaskan pembagian masker yang dilakukan Walikota Rahma tidak memenuhi unsur pidana. Dari hasil gelar perkara Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), unsur dengan sengaja juga tidak terpenuhi.

|BACA JUGA: Walikota Tanjungpinang Akhirnya Diperiksa Polisi

Hal tersebut berdasarkan keterangan saksi ahli Pemilihan Umum (Pemilu) dan ahli pidana dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selain itu juga berdasarkan memorandum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Indonesia tanggal 23 Januari 2020 huruf B angka 2 yang mengatur tentang program pemerintah. “Kami menilai pembagian masker tersebut bukan program pemerintah,” jelas Rio, Senin (23/11/2020) malam.

Advertisement

Selanjutnya, berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pihaknya akan menghentikan kasus ini dan berkoordinasi dengan pihak kejaksaan untuk menerbitkan Surat Pemberhentian Penyidikan Perkara (SP3). “Dalam penyidikan, kami telah memeriksa 17 saksi yang terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, ahli dan timses,” tambahnya.

Sebelumnya diketahui, Sentra Gakkumdu Tanjungpinang yang terdiri dari Bawaslu Tanjungpinang, Polres Tanjungpinang dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang, menyatakan dugaan pelanggaran kampanye berupa pembagian masker Temasek Foundation yang dilakukan Walikota Tanjungpinang, sebagai temuan.

Dalam kasus ini, Sentra Gakkumdu menerapkan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon hingga dengan penetapan pasangan calon. (*)

Reporter: Yusnadi
Editor: Tunggul