Nasional

Apindo Minta UMK Direvisi

Pertanyakan Komitmen Pjs Gubernur Kepri

Ketua Apindo Kepri, Cahya. (Iman Wachyudi/Batam Pos)

batampos.id – Keputusan Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kepri, Bahtiar Baharudin, menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2021 naik 0,5 persen, melabrak Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Nomor M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pengusaha di Batam pun mempertanyakan komitmen Bahtiar selaku pejabat pusat yang ditempatkan di daerah.

Setelah sebelumnya ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafky Rasyid, bersuara keras, giliran Ketua Apindo Kepri, Cahya. Dia mempertanyakan komitmen Pjs Gubernur. ”Di media, beliau menyatakan akan mematuhi SE Menaker, tapi ternyata UMK Batam dinaikkan. Ini ada apa?” tanya Cahya.

Menurutnya, seharusnya Pjs Gubernur yang merupakan utusan pemerintah pusat dan menjabat sementara, harus mematuhi keputusan dari Jakarta. ”Tapi ini malah dilanggar juga. Keputusan menaikkan UMK di masa pandemi ini akan memberikan citra jelek untuk Batam,” paparnya.

Advertisement

Cahya mengungkapkan, negara-negara kompetitor Indonesia di Asia Tenggara, ramai-ramai menurunkan gaji dengan bantuan subsidi pemerintah, tapi di Batam, UMK-nya malah naik.

”Ini bukti pejabat pembuat kebijakan tidak punya sense of bussiness yang tajam. Apindo bukan permasalahkan kenaikannya yang Rp 20 ribu, tapi tidak adanya komitmen para pejabat untuk mendukung iklim usaha yang lagi babak belur,” ungkapnya.

”Seolah-olah kita semua takut didemo, begitu kena demo, semua aturan boleh dilanggar. Apindo berharap Pjs Gubernur merevisi kebijakannya agar sesuai SE Menaker yang mengatakan UMK se-Kepri tidak ada kenaikan. Jangan karena Batam naik Rp 20 ribu dan Tanjungpinang naik Rp 6 ribu, jadi rusak citra investasi Batam di mata dunia,” tuturnya.

BACA JUGA: UMK Batam 2021 Naik menjadi Rp4.150.930  

Sementara itu, Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Tjaw Hoeing, hanya berharap iklim dunia usaha harus dijaga agar tetap kondusif. ”Ada ekspansi usaha baru di Batam. Jadi perlu mendapat pengawalan dalam proses, sesuai instruksi Presiden agar jangan ada kendala dalam proses perizinannya,” jelasnya.

Ia menyebut permintaan global terhadap produk Batam tidak stagnan, meski di tengah pandemi. Satu hal yang menjadi persoalan yakni terkait pengurusan dokumen perizinan tenaga kerja asing yang masih lama.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015, kenaikan UMK harus dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pertumbuhan inflasi. Sedangkan Jika melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri, perekonomian Kepri masih tumbuh negatif.

”Memang tumbuh, tapi masih kontraksi sebesar minus 5,81 persen dari triwulan kedua yang terkontraksi minus 6,66 persen,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri, Agus Sudibyo.

Agus menjelaskan, berdasarkan lapangan usaha, kontraksi ekonomi terutama disebabkan kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dengan andil kontraksi sebesar minus 1,83 persen. Diikuti konstruksi dengan andil minus 1,59 persen.

Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen yang memberikan andil kontraksi terbesar adalah net ekspor sebesar minus 3,97 persen dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dengan andil sebesar minus 2,17 persen.

Sementara dari sisi produksi, pertumbuhan positif ekonomi Kepri didorong industri pengolahan sebesar 1,73 persen dan kategori pertambangan dan penggalian sebesar 0,58 persen. ”Kedua sektor ini memang menghasilkan produk domestik regional bruto (PDRB) terbanyak, serta membuka lapangan pekerjaan paling besar di Kepri,” kata Agus.

Setelah itu, dari sisi pengeluaran, komponen PMTB memberikan andil terbesar yakni 1,58 persen, diikuti pengeluaran konsumsi pemerintah dengan andil sebesar 0,93 persen.

Secara keseluruhan, hingga triwulan ketiga 2020, pertumbuhan ekonomi Kepri secara kumulatif tumbuh minus 3,51 persen dibanding periode yang sama 2019. ”Dalam lingkup regional Sumatera, PDRB Kepri triwulan ketiga memberikan kontribusi sebesar 7,32 persen terhadap Sumatera,” paparnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Bahtiar memutuskan UMK Batam 2021 naik Rp 20.651 atau 0,5 persen (Rp 4.150.930) dari UMK 2020 (Rp 4.130.279). Sedangkan UMK Kota Tanjungpinang mengalami kenaikan sebesar 0,2 persen atau Rp 6.013 dari besaran UMK tahun 2020 Rp 3.006.999. Di luar dua kota itu, UMK-nya tetap sama dengan tahun 2020. (*)

Reporter : Rifki Setiawan
Editor : Jamil Qasim