Home

Kantor Edhy Prabowo Digeledah 16 Jam, KPK Sita Uang dan Dokumen

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berjalan menuju ruang konferensi pers usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/11). (f.Dery Ridwansah/JawaPos.com)

batampos.id – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penggeledahan di beberapa ruangan di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri-KP Edhy Prabowo. Penggeledahan berlangsung pada Jumat (27/11) mulai pukul 10.45 WIB sampai dengan Sabtu (28/11) dini hari pukul 03.00 WIB.

BACA JUGA :

“Dalam penggeledahan tersebut penyidik berhasil menemukan dan mengamankan sejumlah barang berupa uang tunai dalam bentuk mata uang rupiah dan mata uang asing yang saat ini masih dilakukan penghitungan,” kata Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Selain itu, dalam penggeledahan yang berlangsung hampir 16 jam itu, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Barang bukti tersebut diduga terkait dengan suap yang diterima oleh Edhy Prabowo dan tersangka lainnya.

Advertisement

“Penyidik akan melakukan analisa terhadap uang dan barang yang ditemukan dalam kegiatan penggeledahan tersebut selanjutnya akan dilakukan penyitaan,” imbuh Ali.

Lebih lanjut, Ali mengatakan, penyidik masih akan melakukan penggeledahan di beberapa tempat yang diduga terkait dengan perkara ini. Namun, Ali tak merinci lokasi-lokasi lainnya yang akan didatangi.

“Kami tidak bisa menyampaikan lebih lanjut terkait dengan tempat-tempat dimaksud mengingat ini adalah bagian dari strategi penyidikan,” tandasnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka terkait perizinan tambak usaha atau pengelolaan perikanan komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Selain Edhy, KPK juga enam tersangka lainnya yang juga terseret dalam kasus ekspor benih lobster atau benur.

Keenam tersangka itu yakni, Safri (SAF) selaku Stafsus Menteri KKP; Andreau Pribadi Misanta (APM) selaku Stafsus Menteri KKP; Siswadi (SWD) selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK); Ainul Faqih (AF) selaku Staf istri Menteri KKP; dan Amiril Mukminin selaku swasta. (AM). Mereka bersama Edhy ditetapkan sebagai diduga penerima.

Sementara diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Suharjito (SJT) selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP). “KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Penyelenggara Negara terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (25/11). (*)

Reporter : JpGroup
Editor : Ryan Agung