Kepri

BUMD Kepri Terus Bidik Ekspor Laut, Kini Bidik Kawasan G12 untuk Lokasi Usaha Perdagangan Juga

Kawasan Gurindam 12, Tanjungpinang yang dibidik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Pembangunan Kepri sebagai lokasi perdagangan. (f.yusnadi/batampos.id)

batampos.id – BUMD Kepri seperti mengincar pos pos yang menguntungkan untuk menambah pundi pundi pendapatan. Setelah sebelumnya, BUMD berusaha agar menjadi pintu kran atau mengendalikan ekspor pasir laut, pasca disahkannya Perda RZWP3K, kini BUMD mengincar lokasi strategis untuk dibuat lokasi perdagangan.

BACA JUGA: Izin Ekspor Pasir Laut Belum Diurus, Anak Perusahaan BUMD Kepri Sudah Berpolemik

Lewat PT Pembangunan Kepri, BMUD membidik kawasan Gurindam 12, Tanjungpinang sebagai lokasi perdagangan. Keinginan tersebut sudah disampaikan ke Pemerintah Provinsi Kepri lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pembangunan Kepri di Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang, Rabu (6/1/2021).

Advertisement

“Lewat RUPS kami sudah menyampaikan tentang rencana kerja strategis untuk tahun 2021. Salah satu sasaran kami adalah pengelolaan lokasi usaha di kawasan G12 Tanjungpinang,” ujar Direktur Utama BUMD PT. Pembangunan Kepri, Azwardi Anas, Rabu (6/1/2021).

Menurutnya, kawasan G12 Tanjungpinang adalah merupakan bagian dari aset Pemprov Kepri. Tentu ada lokasi-lokasi tertentu yang diplot sebagai tempat usaha. Maka dari itu, pihaknya berharap mendapatkan ruang. Sehingga menjadi penyumbang bagi pundi-pundi pendapatan BUMD PT Pembangunan Kepri.

“Pada sisi lainnya, kami juga mengincar lokasi darat pada pelabuhan-pelabuhan yang dibangun oleh Pemprov Kepri. Tentu tahun 2021 ini menjadi tantangan kami untuk bangkit,” tegas Azwardi.

Sementara itu, Legislator Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua mengatakan meskipun posisi Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kepri sudah berganti dan perusahaan milik Pemprov Kepri tersebut memiliki belasan anak perusahaan.
Namun belum ada kontribusi nyata bisa menyumpang PAD bagi APBD Kepri.
“Kita sudah mendesak anak-anak perusahaan tersebut dibubarkan, karena tidak ada kontribusinya. Namun satu hal yang menjadi alasannya adalah, Kepri akan segera mendapatkan Participating Intres (PI) Migas 10 persen. Namun sudah bertahun-tahun tidak ada hasilnya yang diterima,” ujar Rudy Chua, kemarin di Tanjungpianng.

Menurut politisi Hanura tersebut, banyaknya anak perusahaan yang dimiliki PT. Pembangunan Kepri dibentuknya musiman. Misalnya ketika adanya aktivitas pertambangan dibentuk anak perusahaan yang bergerak dibidang tersebut. Seperti PT Bumi Putera Kepri Resources, PT Bumi Putera Pembangunan Kepri dan PT Sarana Kepri.

BACA JUGA: BUMD Kepri Kendalikan Ekspor Pasir Laut Kepri

“Ada juga anak perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan beberapa tahun yang lalu. Tetapi sifatnya juga musiman, hanya ambil fee dari import gula. Habis itu tenggalam dan tidak ada pergerakannya lagi,” papar Rudy.

Seperti diketahui, berdasarkan draf Ranperda RZWP3K tahun 2018 lalu yang sudah dibukukan Pemprov Kepri pada 2018 lalu, ada 10 titik reklamasi srategis yang akan diplot sebagai kawasan Jasa/Perdagang.

Pertama adalah Tugu Pensil, Tanjungpinang (Zona II Gurindam 12) dengan luas 7,37 Hektar (Ha), Bandar Sri Bintan, Bintan 48,91 Ha. Ketiga Coastal Area, Karimun dengan luas 7,68 Ha. Kemudian yang keempat Gurindam 12, Tanjungpinang (Zona I) 20,79 Ha. Kelima Water Front City, Natuna dengan luas 9,52 Ha. Keenam adalah Batam Centre (Teluk Tering) dengan luas 914,09 Ha. Ketujuh Komersial Jodoh, Batam seluas 27,78 Ha.

Selanjutnya adalah Kawasan Komersial Tanjung Umah, Batam dengan luas rencana reklamasi 225,96 Ha. Sedangkan titik reklamasi yang ke sepuluh adalah Kawasan Komersial Coastal Area, Karimun 179,23 Ha. (*)

Reporter: Jailani
Editor: Tunggul