Nasional

Pengacara Rizieq Shihab: Tak Ada Imbauan Pelarangan dari Aparat

Tim Kuasa Hukum Habib Rizieq Shihab saat mengikuti sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (4/1). Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana gugatan praperadilan yang dilayangkan oleh Habib Rizieq Shihab terkait penetapan tersangka dan penahanan kasus kerumunan di Petamburan. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

batampos.id – Pengacara Habib Rizieq Shihab, Alamsyah Hanafiah menyebutkan, kerumunan yang terjadi di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat saat ada gelaran Maulid Nabi di bulan November 2020 lalu bukan salah masyarakat ataupun Rizieq. Melainkan aparat gabungan yang tak melarang acara tersebut.

Dalam keterangan saksi fakta yang dihadirkan Pemohon dalam sidang praperadilan penetapan tersangka Habib Rizieq Shihab pada Kamis (7/1) ini semakin menguatkan keterangan dua saksi fakta sebelumnya. Artinya, kegiatan Maulid Nabi itu yang diketahui dari keterangan saksi fakta, ternyata diamankan oleh aparat, yakni TNI, Polri, Satpol PP, hingga Dishub.

“Aparat disitu ternyata mengamankan, mengatur jalan, tak ada imbauan pelarangan atau untuk bubar, aparat justru mengimbau jaga jarak dan ikuti protkes,” ujarnya, Kamis (7/1).

Advertisement

BACA JUGA: Pengacara: Harusnya Habib Rizieq Tak Dipenjara karena Sudah Bayar Rp 50 Juta 

Sehingga, penetapan Habib Rizieq Shihab sebagai tersangka tidaklah tepat. Dari keterangan saksi, bisa dibuktikan kalau pasal-pasal yang dikenakan pada Habib Rizieq pun tak terbukti, baik itu pasal 160, pasal 93, maupun pasa 216.

“Karena tak ada pelarangan atau pembubaran berarti kan boleh, tapi andai kata dari pihak lain petinggi polisi itu menyatakan salah, ini bukan salah rakyat, salah aparat. Jadi, jangan kekeliruan melaksanakan tugas dari pemerintah itu dibebankan ke rakyat. Itu tidak benar,” tuturnya.

Adapun soal sanksi, khususnya pidana bisa saja diterapkn manakala pada kegiatan itu ada imbauan pelarangan kegiatan ataupun pembubaran. Saat para peserta itu membandel, baru bisa dikenakan sanksi, apalgi sampai menolak pembubaran baru bisa dikenakan sanksi pidana karena melawan petugas.

Faktanya, saat ada kegiatan Maulid Nabi, aparat hanya mengimbau untuk menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan saja berupa 3M. Bukn hanya tak ada pembubaran, dalam kegiatan itu pun tak ada yang diamankan polisi saat kejadian karena berkerumun dan justru kegitan Maulid Nabi berjalan dengan baik dan lancar hingga selesai.

“Nah kalau ada polisi yang dicopot karena tak menertibkan itu urusan polisi, bukan Habib Rizieq. Sejauh ini kan ada tidak yang menjadi tersangka karena berkerumun, dipidana karena dihasut Habib Rizieq, kan tidak ada. Artinya pasal-pasal itu tak terpenuhi,” katanya.

Sebelumnya, polisi enggan mengomentari tentang saksi dan ahli yang dihadirkan dalam sidang praperadikan penetapan tersangka Habib Rizieq Shihab di PN Jakarta Selatan pada Kamis (7/1) ini. “Itu kan saksi yang dihadirkan Pemohon, dia menyampaikan apa yang dia ketahui saja, itu saja,” ujar Kabid Hukum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki.

Menurutnya, Termohon tak mempersoalkan keterangan yang diberikan saksi di dalam sidang praperadilan keempat ini. Pasalnya, saksi dan ahli hanya menjelaskan tentang apa yang diketahuinya saja dalam kasus tersebut. “Kalau dari kami kan belum, itu besok rencananya, yang mana sudah kami siapkan, sesuai kebutuhan saja (jumlahnya saksi dan ahlinya,” pungkasnya. (*)

Sumber: JP Group
Editor: Jamil Qasim