Kepri

Dinas Pendidikan Paling Banyak Sedot APBD Kepri 2021

Gubernur Kepri, Isdianto saat acara penyerahkan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD TA 2021 kepada seluruh OPD di lingkungan Pemprov Kepri di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kamis (7/1/2021). (f.humas pemprov kepri)

batampos.id– Dinas Pendidikan Kepri mendapat porsi APBD Kepri 2021 paling besar. Dinas Pendidikan mendapat Rp 1,131 triliun atau sebesar 28,37 persen dari APBD Kepri Tahun Anggaran (TA) 2021 yang ditetapkan sebesar Rp 3,986 triliun.

BACA JUGA: Percepat Pembangunan Daerah , Hampir Rp1 Triliun APBD Kepri untuk Proyek Strategis

“Pembagian DPA sudah kita laksanakan, dan sudah diterima semua OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri. Salah satu yang harus digesa adalah program padat karya, sehingga APBD bisa berperan dalam menggerakan roda ekonomi daerah,” ujar Gubernur Kepri, Isdianto usai penyerahan DPA APBD TA 2021 di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kamis (7/1/2021).

Advertisement

Ditegaskan Gubernur, seluruh OPD dan pejabat yang terlibat di dalamnya mulai dari Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara, Pejabat Pengadaan serta seluruh staf pendukung agar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab khususnya terkait pelaksanaan anggaran.

“Dalam prosesnya harus mematuhi peraturan perundang-undangan, prosedur dan tata kerja yang benar serta memperbaiki sistem administrasi, pencatatan pertanggungjawaban dan tingkatkan pengendalian internal secara berjenjang,” tegas Gubernur.

Selanjutnya, masing-masing OPD harus mempercepat proses administrasi di tingkat OPD seperti penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara pengeluaran, dan lain-lain.

Selain itu adalah mempercepat proses pengadaan barang/jasa atau pelelangan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dan mempercepat penyerapan anggaran untuk menghindari terjadinya penumpukkan anggaran pada akhir tahun.

BACA JUGA: Faktor Cuaca Hambat Produksi dan Distribusi, Imbasnya Harga Bahan Pokok Meroket

“Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran agar menggunakan aplikasi SiRUP untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan. Melaporkan secara periodik progres pelaksanaan program dan kegiatan di OPD masing-masing dengan mengacu pada target kinerja yang telah ditetapkan,” jelas Gubernur.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, TS. Arif Fadillah mengatakan tidak terjadi perubahan besar dari evaluasi yang diberikan oleh Kemendagri. Menurutnya, Pemprov Kepri sudah melakukan pembahasan lanjutan dengan DPRD Provinsi Kepri. Pihaknya bersyukur, meskipun sedikit bergeser dari target, namun pada pekan pertama Januari 2021 ini DPA sudah dapat dibagikan.

“Kepala OPD sebagai Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. PA/KPA mulai hari ini dapat melaksanakan semua kegiatan yang telah direncanakan dalam bentuk program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran 2021,” ujar Arif menambahkan. (*)

Daftar OPD Kepri yang Dapat Porsi APBD 2021

1) Dinas Pendidikan sebesar Rp 1,131 triliun
2) Dinas Kesehatan sebesar Rp 95,98 miliar
3) Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Engku Haji Daud sebesar Rp 60,12 miliar
4) Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Raja Ahmad Thabib sebesar Rp 181,75 miliar
5) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp 264,33 miliar
6) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp 213,70 miliar
7) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp 53,99 miliar
8) Dinas Perhubungan sebesar Rp 55,40 miliar.
9) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp 32,23 miliar
10) DinasPemberdayaanMasyarakatDesadanPencatatanSipilsebesarRp17,30 miliar
11) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp 22,71 miliar
12) Dinas Sosial Rp 22,78 miliar
13) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp 9,91 miliar
14) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp 29,01 miliar
15) Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Rp 21,60 miliar
16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp 15,55 miliar;
17) Dinas Kebudayaan Rp 21,13 miliar
18) Dinas Pemuda dan Olahraga Rp 73,09 miliar
19) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp 34,31 miliar
20) Satuan Polisi Pamong Praja dan Penaggulangan Kebakaran Rp 20,26 miliar
21) Sekretariat Daerah Rp 371,13 miliar
22) Sekretariat DPRD Rp 167,83 miliar
23) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Rp 124,53miliar
24) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Rp 610,42 miliar
25) Inspektorat Daerah Rp.35,88 miliar
26) Badan Kepegawaian,Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp 43,19 miliar
27) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Rp 36,84 miliar
28) Dinas Komunikasi dan Informatika Rp 21,44 miliar
29) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rp 21 miliar
30) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Rp 21,35 miliar
31) Dinas Pariwisata Rp 39,18 miliar
32) Dinas Kelautan dan Perikanan Rp 90,21miliar
33) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp 27,08 miliar.

Reporter: Jailani
Editor: tunggul