Feature

Pemkab Punya Dua Sekda, Pegawai Bingung, Pelayanan Telantar

Ketika Bupati dan Wakilnya Pecah Kongsi

– F. Wawan Dwi Siswanto/Jawa Pos Radar Jember Bupati Faida dan Wabup Muqit Arief memberikan kue ultah Radar Jember ke-19, beberapa waktu lalu.

Apa yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, harus jadi pembelajaran penting bagi pasangan kepala daerah di mana saja. Ego individu orang nomor satu dan nomor dua di daerah telah mengorbankan kepentingan masyarakat.

Reporter: NUR HARIRI
Editor: YUSUF HIDAYAT

SUASANA lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember tampak berbeda dengan tahun 2020. Kondisi seperti itu setidaknya terjadi beberapa hari terakhir.

Advertisement

Pada pukul 14.00, kantor pemkab yang biasanya ramai dengan aktivitas pegawai dan warga justru cukup sepi Kamis (7/1). Halaman parkir kantor bupati dan wakil bupati Jember juga sepi. Maklum, perpecahan di pemkab sedang berlangsung dan belum ada solusi.

Pecah kongsi di internal Pemkab Jember itu terjadi akibat kebijakan-kebijakan yang diterbitkan Bupati Faida dan Wakil Bupati Abdul Muqit Arief saat menjabat Plt bupati Jember. Perpecahan itu pun tidak terjadi begitu saja. Ada kisah cukup panjang. Diawali penempatan ratusan pegawai oleh bupati yang ternyata tidak memiliki cantolan nomenklatur alias tidak diakui negara.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berdasar hasil pemeriksaan khusus merekomendasikan pengembalian kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja (KSOTK).

Yaitu, harus kembali ke KSOTK 2016. Namun, rekomendasi yang sempat ramai pada akhir 2019 itu tak kunjung dilaksanakan.

Pada awal 2020, bupati melantik ratusan pegawai. Meski demikian, pelantikan tersebut dilaksanakan bukan untuk mencabut puluhan kebijakan sesuai rekomendasi Mendagri. Namun, disebut-sebut hanya melakukan sejumlah penyesuaian. Dengan begitu, puluhan kebijakan yang direkomendasi agar dicabut tetap tak dieksekusi sampai masuk masa kampanye pilkada 2020.

Benih-benih perpecahan di pemkab sepanjang 2020 juga mulai tampak. Sengkarut keruwetan Pemkab Jember pun mengorbankan banyak kepentingan khalayak umum. Jatah CPNS hangus. Bahkan, setahun penuh Jember memakai Perkada APBD 2020.

Nah, pada saat Bupati Faida cuti kampanye, Wabup Muqit yang sepertinya tidak diberi andil dalam merencanakan pembangunan di Jember mengeksekusi rekomendasi Mendagri pada November 2020.

Ada lebih dari 370 aparatur sipil negara (ASN) yang terdampak pengembalian jabatan ke KSOTK 2016. Benih pecah kongsi pun tampak ke permukaan. Banyak ASN melawan eksekusi rekomendasi Mendagri yang dilakukan Muqit. Para ASN yang terdampak menilai tindakan Muqit melanggar Undang-Undang Pilkada.

Setelah pilkada, Faida yang kembali menjabat bupati mengganti belasan ASN. Sekda Mirfano dinonaktifkan setelah diduga melakukan pelanggaran disiplin. Lalu, bupati mengangkat Plt Sekda Edy Budi Susilo. Belasan pejabat lain juga dicopot. Yakni, kepala dispemasdes, kepala BPKAD, inspektorat, serta beberapa jabatan strategis lain. Posisi-posisi strategis itu pun diganti pejabat yang bukan di barisan Muqit dan Mirfano.

Jika eksekusi pengembalian KSOTK yang dilakukan Muqit saat menjabat Plt bupati dilawan, kebijakan Faida yang mencopot belasan pegawai juga ditentang. Kubu ASN barisan Faida saat itu melakukan perlawanan tidak secara vulgar, sedangkan ASN kubu Muqit langsung menyatakan mosi tidak percaya kepada kepemimpinan Faida.

Fenomena pecah kongsi itulah yang membuat belasan kursi jabatan memiliki dua pejabat. Saat ini Sekda Pemkab Jember dijabat dua orang, yaitu Mirfano dan Edy Budi Susilo. Di posisi strategis lain juga banyak dobel jabatan.

Dampak nyata pecah kongsi itu, banyak ASN di Jember yang bingung. Bukan hanya itu. Warga yang berkepentingan dengan Sekda atau pejabat lain yang dobel juga bingung siapa pejabat sah yang harus ditemui. Apakah pejabat lama yang dicopot bupati atau pejabat baru yang mendapat SK bupati belum lama ini.

Jawa Pos Radar Jember (grup Batam Pos) saat hujan rintik-rintik bertamu ke ruang kerja Sekda Pemkab Jember. Pada saat bertanya, apakah bisa bertemu dengan Sekda, staf pegawai yang bekerja di ruang Sekda langsung balik bertanya. “Mau bertemu dengan Sekda yang mana,” tanya pegawai bernama Urip Subandi tersebut.

Mendengar apa yang disampaikan Urip, Jawa Pos Radar Jember pun melanjutkan pertanyaan lagi. Siapa yang menjadi Sekda selama sepekan terakhir? Dari situ Urip menyebut ada dua orang. Pertama, Mirfano dan kedua, Plt Edy Budi Susilo. “Sebagai pegawai, saya menyampaikan apa adanya. Itulah yang terjadi,” ulasnya.

Urip yang saat itu menata berkas-berkas penting menguraikan, Sekda Mirfano yang dinonaktifkan Bupati Faida sempat mendatangi ruang kerjanya. Plt Sekda Edy juga pernah datang ke ruangan yang sama. Meski demikian, keduanya hanya sebentar di ruangan itu.

“Sekarang begini, Sekda Mirfano di-nonjob-kan bupati, terus mau ngantor bagaimana. Sementara Plt Sekda Edy Budi yang diberi SK baru disebut tidak diakui pemerintah provinsi, terus mau ngantor bagaimana?” kata Urip.

Sebagai ASN yang bertugas di kesekretariatan Sekda, Urip hanya bisa pasrah dan mengabdikan diri pada tugas pokoknya. Dia mengatakan, ada sejumlah berkas yang membutuhkan tanda tangan Sekda. Namun, dia bingung harus meminta kepada Sekda siapa. “Ada pejabat yang dapat SK berani menduduki jabatannya. Tetapi, ada juga yang tidak. Seperti BPKAD, itu yang menjabat tetap yang lama, sementara inspektorat pegawai yang baru. Jadi, saya tidak tahu mana yang sah,” bebernya.

Setelah mendatangi ruang Sekda, Jawa Pos Radar Jember bergeser ke kantor Inspektorat Pemkab Jember. Di kantor itu, seorang staf menyebut pemimpinnya adalah pejabat yang baru. Sementara di kantor BKPSDM, beberapa pegawai mengaku tidak mengetahui siapa pemimpinnya. “Kami tidak tahu,” kata pegawai yang tidak mau disebut namanya.

Para ASN di Pemkab Jember yang hari itu bekerja, tampaknya banyak yang dibikin bingung. Hal yang cukup mencengangkan, mereka tidak tahu siapa pemimpin yang harus diikuti di tempat kerja sendiri.

*
NORMALNYA setiap daerah pasti mempunyai perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk setahun ke depan. Tapi, memasuki awal 2021 ini, Pemkab Jember belum memiliki angan-angan atas apa yang akan dibangun dan siapa yang diberdayakan.

Itu terjadi lantaran struktur pemerintahan di kalangan elite tengah berada dalam kondisi yang tidak normal. Pecah kongsi yang begitu nyata membuat roda pemerintahan berjalan tak searah.

Ibarat gerbong kereta api, sudah ada dua lokomotif yang berpisah arah dengan tujuan berbeda.

Kebijakan Bupati Faida tak lagi diamini banyak aparatur sipil negara (ASN). Sebaliknya, apa yang dilakukan Wabup Abdul Muqit Arief juga dinilai salah di mata ASN yang probupati.

Birokrasi Pemkab Jember yang tidak sehat itu kontan mengorbankan banyak hal krusial. Situasi di Jember, sudah tidak ada lagi obrolan antarpejabat terkait terobosan dunia kesehatan.

Tidak ada pembahasan di tingkat elite bagaimana meningkatkan pendidikan. Apa yang akan dibangun selama 2021 juga belum terbayangkan. Apakah akan membangun sirkuit atau sekadar menambal aspal yang mrotol, pembahasan para penggawa daerah itu belum sampai ke ranah tersebut.

Akibatnya, Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perda APBD) 2021 yang selayaknya dibahas atau disahkan harus dipetieskan. Perkada APBD pun menjadi satu-satunya alternatif untuk memenuhi urusan dasar, tetapi nasibnya juga belum jelas.

Kesan bahwa Bupati Faida hanya bekerja bersama para pejabat yang pro kepadanya tidak bisa dimungkiri. Begitu pula ASN yang melakukan mosi tidak percaya berjalan di barisan Wabup Muqit. Kondisi seperti itu menjadikan arah pembangunan di Kota Suwar-Suwir tidak jelas. Bukan itu saja. Arah pemerintahan, khususnya internal eksekutif, juga semakin buram.

Fenomena dualisme belasan pejabat di internal Pemkab Jember memang tak berpengaruh pada para staf pegawai yang ada di organisasi perangkat daerah. Tetapi, menemui pejabat yang dicopot dan yang mendapat SK baru sulitnya minta ampun. Betapa tidak, rata-rata mereka tidak ada di kantor. Apalagi, di antara para kepala OPD tersebut, ada yang menjabat pelaksana tugas (Plt) di beberapa OPD lain.

Keruwetan di pemkab bisa dilihat dengan penempatan para pejabat. Ada ketimpangan penugasan antara ASN satu dan ASN lain. Contoh nyata, Sekda Mirfano yang dicopot bupati kini tidak memiliki tugas apa pun karena di-nonjob-kan. Sementara itu, Plt Sekda Edy Budi Susilo yang diangkat bupati harus mengemban tugas sebagai asisten perekonomian dan pembangunan.

Edy Budi juga didapuk sebagai Plt kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa untuk menggantikan Eko Heru Sunarso yang di-nonjob-kan bupati. Bayangkan, Mirfano dan Heru tidak memiliki tugas, sedangkan Edy Budi mengemban amanah tiga posisi penting. Nah, fenomena yang demikian masih cukup banyak di beberapa OPD lain.

Sejak pecah kongsi meledak, Bupati Faida yang biasanya bisa dikonfirmasi awak media mendadak sulit ditemui. Khusus kasus itu, rilis resmi dari Pemkab Jember pun tidak ada. Rata-rata para pejabat di barisan Bupati Faida tutup mulut saat dikonfirmasi. Kondisi serupa terjadi pada pejabat barisan Wabup Muqit meski sesekali ada yang menyuarakan mosi tidak percaya kepada Faida.

Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sekaligus Humas Pemkab Jember Gatot Triyono juga tidak mau menjelaskan keruwetan di internal pemkab. Sebagai humas, Gatot mengaku tidak pernah mendapat petunjuk untuk menjelaskannya ke publik. “Untuk itu (keruwetan pejabat, red), saya tidak tahu,” katanya.

Begitu ditanya apabila ada berkas penting yang harus segera ditandatangani pejabat yang pecah kongsi, Gatot pun menjawab tidak tahu. “Saya tidak tahu urusan itu. Siapa yang tanda tangan, saya tidak bisa berkomentar,” papar Gatot.

Dampak lain lokomotif gerbong pemerintahan yang berjalan tak searah, keterbukaan informasi di Kabupaten Jember nyaris mati. Padahal, banyak hal yang dituntut agar informasi di Jember dibuka lebar-lebar.

Salah satunya berkaitan dengan dana penanganan pandemi Covid-19 yang ditemukan BPK banyak bermasalah. Ada ribuan orang yang sudah meninggal, tetapi menjadi sasaran bantuan penanganan corona. Ada pula dana miliaran rupiah yang harus dikembalikan. Sayangnya, tidak ada pejabat di Jember yang berani menjelaskan.

Perpecahan pejabat di internal Pemkab Jember itu pun mendapat sorotan dari banyak pihak. Keruwetan pejabat membutuhkan kepastian, siapa pejabat yang sah. Apakah pejabat yang dicopot bupati atau pejabat yang mendapat SK baru sebagai Plt. Itu semua tentu membutuhkan solusi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Jember.

Bukan hanya itu. Fenomena Bupati Faida dan Wabup Muqit yang sama-sama dipolisikan warga juga membutuhkan kepastian. Keruwetan di Jember tentunya menguji penegakan hukum. Apakah Bupati Faida atau Wabup Muqit yang lulus ujian hukum atau bahkan keduanya sama-sama tidak lolos dari jeratan ancaman UU Pilkada? (***)