Karimun

Usman Ahmad, Mantan Sekretaris DPRD Karimun Divonis 6 Tahun Penjara

JPU Ardiansyah ketika mendengarkan putusan hakim dalam kasus SPPD Fiktif DPRD Karimun. (f,JPU Karimun untuk batampos.id)

batampos.id – Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungpinang, Senin (11/1/2021) memvonis terdakwa Usman Ahmad, mantan sekretaris DPRD Karimun penjara enam tahun penjara dengan denda Rp300 juta subsider dua bulan penjara dengan uang pengganti Rp 508.942.000, subsider tahun 1,6 bulan penjara.

Kemudian terdakwa kedua, Boy Zulfikar bin Muhammad Lisin, mantan bendahara DPRD Karimun diputus hukuman penjara 6 tahun 6 bulan dengan denda Rp300 juta, subsider dua bulan penjara dengan uang pengganti Rp946.707.943 subsider 2,6 tahun penjara.

Sidang vonis diketuai hakim Eduart MP Sihaloho dan dua anggota hakim Yon Efri, Jonni Gultom serta dari JPU Kasipidsus Kejaksaan Negeri Karimun Ardiansyah dalam kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif DPRD Karimun tahun 2016.

Advertisement

”Kita pikir-pikir dululah. Selama satu pekan ke depan, dari putusan pengadilan Tipikor,” jawab Kasipidsus Kejaksanaan Negeri Karimun Ardiansyah sebagai JPU dalam perkara tersebut. ”Batas waktu kita ada sepekan kedepan diberi kesempatan untuk merima atau menolak,” ucapnya.

Sementara itu kuasa hukum dari terdakwa Boy Zulfikar bin Muhammad Lisin mantan bendahara DPRD Karimun Ridwan ketika
dikonfirmasi mengatakan, pihaknya menerima keputusan pengadilan. Bersama, kuasa hukum dari terdakwa Usman Ahmad mantan sekretaris DPRD Karimun.

”Kita berdua menerima putusan. Cuman dari pihak JPU masih pikir-pikir, berarti putusan belum ikrah masih menunggu sepekan lagi,” jawabnya.

Dengan putusan tersebut, maka pertimbangan yang pihaknya ajukan menjadi pertimbangan oleh majelis hakim. Dimana, kliennya pada saat itu sebagai bendahara hanya aktif mulai bulan Januari sampai bulan Mei 2016 lalu. Sehingga, merasa keberatan untuk membayar uang pengganti jangan sampai Rp1,430 miliar. Menjadi kurang lebih Rp800 juta saja, mengingat kliennya tidak menggelola anggaran lagi setelah bulan Mei pada waktu itu.

”Alhamdulillah, putusan pengadilan lebih rendah dari tuntutan JPU. Sebelumnya, untuk kliennya mantan bendahara dituntut 8,6 tahun dan mantan sekwan DPRD Karimun 7,6 tahun. Termasuk, pengembalian uang juga turun,” ucapnya.

Sebelumnya, JPU telah melakukan penuntutan terhadap terdakwa Boy Zulfikar bin Muhammad Lisin mantan bendaraha Sekretaris
DPRD Karimun dan Usman Ahmad mantan Sekretaris DPRD Karimun dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum.

Dengan terdakwa Boy Zulfikar kita tuntut pidana 8,6 tahun penjara dan Usman Ahmad 7,6 tahun penjara dikurangi selama kedua terdakwa berada dalam tahanan. Sedangkan, denda Rp200 juta subsidair tiga bulan penjara kepada terdakwa Boy Zulfikar dengan membayar uang pengganti sebesar Rp1,430 miliar lebih. Apabila terpinda tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan, maka Jaksa akan menyita harta bendanya yang apabila tidak mencukupi. Akan digantikan pidana penjara selama 4,3 tahun penjara. (*)

Reporter : Tri Haryono
Editor : Tunggul