Nasional

Ombudsman Sebut Biaya Perawatan Pesawat Tak Boleh Dipangkas

ILUSTRASI. Pesawat  parkir di Bandara Hang Nadim Batam. (CECEP MULYANA/BATAM POS).

batampos.id – Bisnis penerbangan termasuk sektor yang paling terpukul pada masa pandemi. Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (Indonesia National Air Carriers Association/INACA) mengakui bahwa maskapai dihantam kerugian sejak awal 2020 atau sejak mobilitas masyarakat dibatasi.

Namun, kondisi keuangan yang tertekan bukan alasan bagi pelaku usaha penerbangan untuk memangkas pos anggaran perawatan pesawat.

”Perawatan itu tidak bisa ditawar. Kenapa? Karena kalau sampai mereka memangkas biaya perawatan atau tidak disiplin dalam maintenance, sertifikasi pesawatnya bisa dicabut,” tegas pengamat transportasi udara yang juga anggota Ombudsman RI Alvin Lie kemarin (11/1).

Advertisement

Untuk bisa mendapatkan sertifikasi lagi, kata dia, biayanya tinggi dan prosesnya panjang. Dalam terminologi penerbangan, teknis untuk mengubah status suatu armada pesawat dari unusable menjadi usable sangat banyak.

Selain itu, menurut Alvin, karena sebagian besar armada pesawat di Indonesia merupakan pesawat yang disewa dari lessor, pihak lessor juga mewajibkan maskapai untuk tetap disiplin mengikuti prosedur pemeliharaan pesawat. Sama halnya dengan pihak asuransi yang juga mensyaratkan maskapai disiplin dalam melakukan maintenance. ”Kalau tidak, ya bisa ditarik pesawatnya. Jadi, pengawasannya itu berlapis,” tambah Alvin.

Dia menambahkan, perawatan pesawat yang diparkir dalam jangka pendek maupun panjang juga diawasi. Maskapai tetap harus patuh pada persyaratan perawatan. ”Pelumas, minyak-minyak, itu harus dikeringkan. Karet juga ditutup supaya tidak terekspos lama kena matahari,” terang dia.

Menurut Alvin, inspeksi dari Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) Kementerian Perhubungan juga tetap berjalan. Dalam kondisi pandemi yang membuat keuangan tertekan, maskapai akan lebih terfokus untuk melakukan efisiensi dengan mengurangi karyawan, memotong gaji karyawan, dan memotong biaya-biaya administrasi.

Senada, pengamat penerbangan Arista Indonesia Aviation Center (AIAC) Arista Atmadjati menegaskan bahwa biaya perawatan tidak mungkin menjadi pos biaya yang dipangkas maskapai di tengah pandemi. ”Memang maskapai sedang tertekan, tapi perawatan itu mandatory. Nggak boleh sama sekali (dipangkas, Red) untuk perawatan pesawat,” tegasnya.

Maskapai biasanya akan menghemat dari pos biaya promosi, ekspansi rute, katering, in-flight entertainment, dan sebagainya. Karena itu, soal penyebab jatuhnya Sriwijaya Air SJ182, pengamat cukup yakin tidak ada kaitan antara kondisi keuangan maskapai dan kedisiplinan perawatan.

Salah satu bentuk perawatan pesawat adalah pengecekan setelah landing dan sebelum take off. Maskapai dikenai biaya yang cukup besar untuk layanan tersebut. Bisa mencapai belasan juta rupiah.

Seorang petugas ground handling pesawat di Bandara Internasional Juanda menjelaskan, saat pesawat mendarat, kru mempersilakan penumpang turun. Pada waktu bersamaan, ground handling mulai bekerja. ’’Argo mulai berjalan,’’ kata pria yang pernah bekerja di maskapai asing tersebut.

Pengecekan dilakukan pada bodi pesawat. Tim memastikan bodi tidak rusak. Termasuk bagian mesin. Tim juga mendengar laporan dari pilot tentang kondisi terakhir pesawat. Apa saja yang menjadi keluhan, termasuk bila ada gangguan yang dirasakan pilot saat menerbangkan pesawat. ’’Semua dicatat untuk dicek dan diperbaiki,’’ ungkapnya.

Selanjutnya, tahapan sebelum take off. Pilot memastikan kondisi pesawat dengan berjalan mengelilingi bodi pesawat. Dia juga membaca laporan ground handling tentang kondisi terakhir pesawat. Bisa jadi, ada bagian pesawat yang rusak. Ada dua pilihan yang bisa dilakukan: segera dibenahi atau masih bisa ditunda. Istilahnya go item atau no go item.

Pilot yang disiplin tidak akan menerbangkan pesawat tersebut. Meski statusnya go item alias perbaikan masih bisa ditunda, pilot tetap tidak mau terbang. Namun, ada juga pilot yang nekat. Mereka tetap menerbangkan pesawat dengan pertimbangan kerusakan tidak memberi pengaruh besar. Selain itu, kadang ada desakan dari manajemen untuk menghemat biaya sehingga pilot memilih tetap terbang meski kondisi pesawat tidak fit. Saat terjadi masalah, layanan ground handling dipersoalkan. Padahal, bisa jadi masalah muncul karena upaya maskapai menghemat biaya. (*)

Sumber: JP Group
Editor: Jamil Qasim