Nasional

Pandemi Bukan Alasan Pangkas Perawatan

DPR Akan Panggil Menhub terkait Kelaikan Pesawat Sriwijaya Air

Foto udara sejumlah prajurit TNI melakukan pencarian korban dan puing pesawat Sriwijaya Air SJ 182 di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta, Senin (11/1). Operasi pertolongan dan pencarian kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ-182 pada hari ketiga difokuskan pada pencarian di bawah permukaan laut, baik untuk jenazah penumpang, serpihan potongan bagian pesawat terbang, maupun kotak hitam. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)

batampsos.id – Bisnis penerbangan menjadi salah satu sektor yang paling terpukul di masa pandemi. Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (Indonesia National Air Carriers Association/INACA) mengakui bahwa maskapai sudah dihantam kerugian sejak awal tahun atau sejak mobilitas masyarakat mulai terbatas.

Namun, pelaku penerbangan menegaskan, meski kondisi keuangan tertekan, pos bujet perawatan pesawat bukan sesuatu yang ingin, dan boleh, mereka pangkas.

”Perawatan itu tidak bisa ditawar. Kenapa? Karena kalau sampai mereka memangkas biaya perawatan atau tidak disiplin dalam maintenance, sertifikasi pesawatnya bisa dicabut,” tegas pengamat Transportasi Udara sekaligus anggota Ombudsman RI, Alvin Lie, saat dihubungi, Senin (11/1).

Advertisement

Alvin mengatakan bahwa untuk bisa mendapatkan sertifikasi lagi, biayanya tinggi dan prosesnya panjang. Dalam terminologi penerbangan, lanjut dia, mengubah suatu status armada pesawat dari ”unusable” menjadi ”usable”, teknisnya sangat banyak yang harus dilakukan.

Selain itu, menurut Alvin, karena sebagian besar armada pesawat yang ada di Indonesia merupakan pesawat yang disewa dari pihak lessor, maka lessor juga mewajibkan pesawat untuk tetap disiplin mengikuti prosedur pemeliharaan. Sama dengan pihak asuransi, yang juga mensyaratkan maskapai disiplin dalam melakukan maintenance. ”Kalau tidak ya bisa ditarik pesawatnya. Jadi pengawasannya itu berlapis,” tambah Alvin.

Alvin juga menambahkan bahwa pesawat yang diparkir dalam jangka pendek maupun panjang, juga diawasi perawatannya. Maskapai tetap harus patuh pada persyaratan perawatan. ”Pelumas, minyak-minyak, itu harus dikeringkan. Karet itu juga ditutup supaya tidak terekspose lama kena matahari,” bebernya.

Menurut Alvin, inspeksi pemeriksaan dari Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) Kementerian Perhubungan juga tetap berjalan. Alvin menjelaskan bahwa dalam kondisi pandemi yang membuat keuangan tertekan, maskapai akan lebih terfokus untuk melakukan efisiensi dengan pengurangan karyawan, memotong gaji karyawan, dan memotong biaya-biaya administrasi.

Hal senada diungkapkan Pengamat Penerbangan Indonesia Aviation Center (AIAC), Arista Atmadjati. Arista yang menegaskan bahwa tidak ada hubungan antara usia pesawat dengan kelayakan terbang, menilai bahwa biaya perawatan tidak mungkin menjadi pos biaya yang dipangkas maskapai di tengah pandemi.

”Memang maskapai sedang tertekan, tapi perawatan itu mandatory. Gak boleh sama sekali (dipangkas, red) untuk perawatan pesawat,” tegasnya.

Arista menambahkan bahwa maskapai biasanya akan menghemat biaya dari pos biaya promosi, biaya ekspansi rute, biaya catering, in-flight entertainment, dan sebagainya. Untuk itu, mengenai kemungkinan penyebab peristiwa jatuhnya Sriwijaya Air SJ-182, pengamat cukup yakin bahwa tidak ada isu berkaitan antara kondisi keuangan maskapai dengan kedisiplinan perawatan.

Anggota DPR dari Komisi V menyempatkan diri meninjau ke JICT II usai sidang paripurna, kemarin. Dalam tinjauan tersebut, mereka menyampaikan belasungkawa sekaligus berencana memanggil Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terkait keamanan transportasi udara.

“Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kami akan mengundang Menteri Perhubungan dengan seluruh jajarannya. Ingin kami bicarakan persoalan usia pesawat ini,” jelas Wakil Ketua Komisi V DPR Ridwan Bae, kemarin.

Secara rinci, Komisi V akan menggali keterangan terkait kelaikan terbang pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang sudah lebih dari 20 tahun. Sementara umumnya pesawat yang berumur lebih dari 20 tahun perlu dipertanyakan kelaikannya untuk digunakan dalam penerbangan komersiil.

Hal kedua, lanjut Ridwan, adalah terkait low cost carrier atau penerbangan berbiaya murah. Menurut dia, kehadiran penerbangan murah memang banyak membantu masyarakat. Namun dikhawatirkan biaya minim tersebut berpengaruh pada faktor keselamatan.

“Bagaimana pesawat-pesawat atau penerbangan yang bertarif murah ini jangan terlalu banyak mereka lahir, tetapi tidak memperhatikan faktor-faktor keselamatan,” lanjutnya.

Pakai Identitas Orang Lain

Kabagpenum Divhumas Polri, Kombespol Ahmad Ramadan, menjelaskan bahwa Polri melakukan pendalaman terkait penumpang Sriwijaya Air yang menggunakan identitas pinjaman orang lain. ”Kami koordinasi dengan Polda NTB,” ujarnya.

Menurutnya, juga akan dilakukan pengecekan ke Dispendukcapil terkait informasi adanya penumpang menggunakan identitas orang lain. ”Dicari tahu mengapa pakai identitas orang lain,” jelasnya.

Komandan DVI Polri, Kombespol Hery Wijatmoko, mengatakan, terkait dua penumpang yang menggunakan identitas orang lain, tetap bisa dilakukan identiifikasi. Yang paling penting, keluarga memberikan data yang diperlukan. ”Sidik jari, DNA, gigi dan properti korban,” ujarnya.

Dia memastikan, DVI akan mengidentifikasi semua korban, kendati terdapat penumpang yang tidak menggunakan identitas aslinya. ”Namun, kami belum dapat data antemortemdari keluarga dua orang yang menggunakan identitas orang lain itu,” jelasnya.

Dirut Jasa Raharja, Budi Raharjo, belum bisa memastikan apakah penumpang dengan identitas pinjaman bisa mendapatkan santunan atau tidak.

“Untuk hal ini kami masih menunggu hasil resmi untuk identitas dari pihak DVI Polri. Penyelesaian santunan dimaksud masih perlu pendalaman dulu dari berbagai pihak. Sehingga penanganan penyelesaiannya berbeda dengan korban penumpang lainnya,” kata Budi.

Secara prinsip, kata Budi, pihaknya akan mengacu pada ketentuan yang ada dalam proses pencairan santunan.

Sementara itu, pihak Sriwijaya maupun Angkasa Pura belum mau berkomentar soal lolosnya penumpang yang meminjam indentitas orang lain ini.

“Ini perspektif lain dari kelemahan sistem pengamanan penerbangan kita,” komentar pengamat penerbangan Alvin Lie.

Alvin menyatakan, kebobolan di petugas check in counter ini adalah tanggung jawab maskapai atau agent ground handling yang ditunjuk oleh maskapai. (*)

Sumber : JP Group
Editor : Jamil Qasim