Opini

Potensi Tumpang Tindih Perizinan Pemko/Pemkab vs BP

Pengaruh UU Cipta Kerja dalam Pengembangan BBKT

batampos.id – Pengaruh UU Cipta Kerja pada Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (RPP KPBPB) serta Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus (RPP KEK) yang sedang dibahas, jelas menampakkan potensi tumpang tindih kewenangan perizinan di KPBPB di wilayah Pemko/Pemkab seperti BBKT (Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang).

Selain itu, tampak pula hegemoni Pemerintah Pusat justru menegasi kaveling kewenangan Badan Pengusahaan (BP) dan Administrator KEK yang bukannya disederhanakan, malah justu dibuat menjadi tumpang tindih, berliku, dan dipastikan membuat ribet.

Misalnya, Izin Komersial dan Operasional (IKO) menjadi kewenangan BP yang bertanggung jawab ke pusat, yaitu Dewan Kawasan (DK), sehingga dapat saja dimaknai bahwa KPBPB dan KEK menjadi kavling-kavling Pemerintahan Pusat yang diadakan di daerah.

Advertisement

Ini jelas semua patut diduga akan memperburuk keadaan bukan memperbaiki.
Jangankan investor, birokrat pun dapat dipastikan bingung melaksanakan regulasi ini. Salah satu contoh nyata adalah sebagai berikut.

Pertama, pada Pasal 14, yang menyatakan sebagai berikut: Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi izin usaha, IKO, dan meliputi izin lain yaitu,

1. Izin Lokasi,
2. Izin Lokasi Perairan,
3. Izin Lingkungan,
4. Izin Mendirikan Bangunan,
5. Izin Prinsip,
6. Izin Prinsip Perubahan,
7. Izin Prinsip Perluasan,
8. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan, Pembatalan dan Pencabutannya, 9.Izin Usaha dalam Rangka Penanaman Modal.

Oleh karena itu, terhadap semua perizinan menurut RPP ini, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) diberi wewenang mengeluarkan perizinan berusaha dan perizinan lainnya yang diperlukan bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di KPBPB (pasal 13 RPP). Ini mengambil tugas dari pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Mau diapakan konstitusionalitas dari pemerintah daerah kalau begini caranya?

Sedangkan yang dimaksud dengan perizinan dalam butir 3 dari pasal 152 UU Cipta Kerja, adalah perizinan yang memperlancar arus barang dari dan ke, serta di dalam KPBPB, bukan izin seperti yang diuraikan di atas.

Kedua, bahwa pada pasal 1 butir 6 dan 7 yang dihubungkan dengan pasal 2 dan pasal 3 sampai dengan pasal 6 RPP tersebut, yang pada intinya menyatakan untuk menyatukan Sekretariat Jenderal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan Sekretariat Tim Teknis Dewan Kawasan.Perlu kita ketahui bahwa tugas pokok dan fungsi KPBPB adalah terpisah dari daerah pabean, sedangkan KEK adalah di dalam daerah pabean. Keduanya diatur oleh undang-undang yang berbeda.

Ketiga, pasal 20 RPP KPBPB mengatur tentang Integrasi Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK). Yang dimaksud integrasi itu sendiri tidak diatur dalam pasal 1 ketentuan umum RPP ini. Kemudian di dalam pasal 20 yang menyatakan bahwa program pengembangan dan pengelolaan KPBPB dilaksanakan secara terintegrasi, yang disusun dalam masterplan pengembangan dan pengelolaan kawasan Batam, Bintan, Karimun.

Sedangkan masterplan pengembangan dan pengelolaan kawasan Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang akan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, yang akan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Keempat, dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau terdapat 4 (empat) KPBPB yakni Pulau Batam di Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Karimun, serta Tanjungpinang.

Kawasan yang menyeluruh ada di Kota Batam, yaitu seluruh Pulau Batam dan pulau sekitarnya. Selain itu, ditetapkan penggunaan lahan di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang dipegang oleh Otorita Batam telah dialihkan menjadi HPL oleh institusi yang kini disebut BP Batam. Sementara di KPBPB Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang berbeda.

Maka dari itu, untuk melakukan Integrasi Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) sebagaimana Pasal 20 akan memerlukan penyesuaian dan perlu usulan untuk dilakukan integrasi-nya, dan perlu diatur secara jelas apa saja batasan pengertian dari integrasi itu.

Dari beberapa kontroversi yang diuraikan di atas, sulit melihat masa depan penataan kewenangan pemerintahan di Batam, khususnya supaya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, dimana pengelolaan tata ruang di KPBPB dan di kota itu beda pola dan dasar regulasinya.

Seharusnya keadaan tumpang tindih ini diselaraskan. Namun, semua kewenangan dalam RPP KPBPB pada pasal 13 dan pasal 14 tersebut adalah kewenangan pemko/pemkab yang di wilayah pemerintahannya ada KPBPBP dan atau KEK, sedangkan UU Pemda yang mengatur ke-9 (sembilan) perizinan itu tidak diubah oleh UU Cipta Kerja.

Apa ini semua tidak justru potensial membuat tumpang tindih pengelolaan pelayanan perizinan ke depan, atau mau diapakan ke depan kewenangan pemerintah daerah, jika semua kewenangan tersebut bukan lagi kewenangan pemko/pemkab yang di wilayahnya ada KPBPB? Dan bagaimana cara pengaturan kemitraannya dengan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)? Kedepan ini harus disepakati pengaturannya terlebih dahulu.

Maka semua pihak yang berkepentingan tentu perlu serius membahas ini, agar kesemrawutan kewenangan pemerintahan di Batam pada khususnya tidak semakin berlapis-lapis.

Kelima, termasuk pasal 12 RPP Pelaksanaan UU Cipta Kerja untuk KEK, yang akan mengubah KPBPB BBK sebagian atau seluruhnya menjadi KEK, karena pasal 48 telah diubah bunyinya menjadi, KPBPB dapat diubah sebagian atau seluruhnya menjadi KEK sebelum atau sesudah jangka waktu yang di tetapkan berahir.

Ini semua menjadi pertanyaan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berinvestasi di BBK, yang seharusnya menjadi harmonis dan selaras regulasinya. Yang terjadi malah sebaliknya. Oleh karena itu, diperlukan keseriusan semua pihak untuk membahas dan memberi masukan ke pemerintah pusat sebelum semuanya terlanjur ditetapkan menjadi peraturan pemerintah.

Alasannya, KEK itu adalah daerah pabean, sedangkan KPBPB adalah wilayah yang terpisah dari daerah pabean, sehingga lalu lintas barang memerlukan pengaturan lebih terperinci dan jelas. Oleh karena itu, perlu masukan dari pemangku kepentingan yang ada di daerah, supaya ada penyelarasan terhadap draf RPP KPBPB yang sedang dirumuskan oleh tim satgas di pusat, agar niatan semua pihak mempermudah tidak berujung sebaliknya dalam pelaksanaan dari UU Cipta Kerja, yang pelaksanaannya diharapkan sudah dimulai Februari mendatang.

Namun melihat masih banyak kesibukan dalam penanganan situasi darurat kesehatan, di sisi lain RPP pelaksanaan UU Cipta Kerja juga disegerakan, sehingga memerlukan inisiatif dari pemangku kepantingan dalam merumuskan masukan agar tidak terjadi potensi tumpang tindih perizinan.

Dalam artian untuk kebaikan, Pemko Batam maupun BP Batam sama-sama menerbitkan izin sekalipun untuk keperluan yang berbeda, agar yang diharapkan pemerintah pusat dan daerah dapat selaras tanpa menimbulkan kegaduhan, yang justru kontra produktif dalam pelaksanaan investasi. (*)

Oleh: Ampuan Situmeang
Peneliti/Praktisi, Akademisi Hukum
di Batam