Home

Sekolah Tatap Muka Berpotensi Batal

batampos.id – Rencana Pemerintah Kota (Pemko) Batam untuk membuka kegiatan belajar tatap muka di sekolah, sepertinya bakal urung dilakukan. Pasalnya, rencana itu mendapat penolakan dari banyak pihak. Terlebih, kasus Covid-19 di Kota Batam belum dapat dikendalikan dan dikhawatirkan penyebaran makin meluas jika sekolah tatap muka nekat digelar.

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, rencana belajar tatap muka di mainland (perkotaan, red) belum bisa dilaksanakan. Hal ini karena adanya penolakan dari orangtua.

”Banyak yang menolak sepertinya. Karena kemarin, berdasarkan laporan dari Disdik dan sekolah, banyak surat persetujuan yang tidak kembali. Ini akan kita rapatkan kembali,” kata Rudi, usai memimpin rapat sosialisasi vaksin di Dataran Engku Putri, Batam Center, Senin (11/1/2021).

Advertisement

Menurutnya, ada kemungkinan orangtua ingin pemerintah menuntaskan pelaksanaan vaksinasi terlebih dahulu. Sehingga, menolak untuk belajar tatap muka saat ini. Kebijakan sekolah tatap muka ini, bisa digelar kalau ada persetujuan dari orangtua, komite, dan pihak sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Batam, Hendri Arulan.
foto: Yulitavia / Batam Pos

Sementara Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Batam, Hendri Arulan, mengatakan bahwa saat ini sudah ada sekolah yang mengusulkan belajar tatap muka. Berdasarkan data terakhir, untuk jenjang SD ada sekitar 62 permohonan, SMP ada 16 permohonan, dan PAUD mulai dari TPA, kelompok bermain, hingga TK ada 120 permohonan.

Namun begitu, belajar tatap muka belum bisa digelar. Hal ini karena adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 terkait perlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebab Covid-19, termasuk di dunia pendidikan.

”Sepertinya dibatalkan. Namun, masih menunggu keputusan Pak Wali Kota. Kalau merujuk pada instruksi tersebut, sekolah diminta belajar di rumah atau daring (online). Hal ini dalam rangka pengendalian penyebaran Covid-19,” kata Hendri, usai menghadiri rapat yang sama dengan wali kota, kemarin.

Hendri mengungkapkan, hingga kini pihaknya terus memverifikasi usulan pembukaan sekolah yang masuk, sembari menunggu keputusan dari Wali Kota Batam terkait jadi atau tidaknya belajar tatap muka.

”Kalau kita pasti ikut (aturan) pusat. Makanya saya tunggu keputusan terbaru Pak Wali seperti apa nanti untuk rencana belajar tatap muka ini,” tutupnya.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021, pemerintah daerah mulai dari Gubernur dan Wali Kota diminta melakukan pembatasan kegiatan. Pertama pembatasan di lingkungan kerja dengan memberlakukan work from home atau WFH sebesar 75 persen dan di kantor 25 persen. Kedua, melaksanakan kegiatan belajar daring. Ketiga, membatasi jam operasional mal atau pusat perbelanjaan hingga pukul 19.00 WIB.

Selanjutnya, mengizinkan pelaksanaan kegiatan di rumah ibadah dengan pembatasan 50 persen serta menerapkan protokol kesehatan (protkes) yang ketat. Aturan ini mulai berlaku 11 hingga 25 Januari mendatang.

Minta Jaminan Pemerintah

Untuk kembali menggelar kegiatan belajar tatap muka di sekolah, pihak sekolah mulai mempersiapkan segala persyaratan, termasuk meminta tanda tangan persetujuan dari orang murid atau siswa.

Persyaratan tanda tangan persetujuan orangtua ini jadi polemik. Sebab, tidak semua orangtua sependapat. Banyak orangtua yang keberatan karena menganggap pemerintah masih ragu-ragu dengan kebijakan belajar tatap muka ini.

”Pemerintah mau main aman, nanti terjadi apa-apa dengan anak di sekolah, orangtua dilibatkan karena kasih izin anaknya belajar tatap muka. Harusnya pemerintah tegas. Kalau memang sudah aman, ya buat kebijakan yang pasti tanpa harus persetujuan orangtua lagi,” ujar Anwar, orangtua siswa sekaligus tokoh masyarakat di Sagulung, Senin (11/1/2021).

Sementara Rusdi, warga Tanjunguncang, juga menyampaikan pendapat yang sama. Beberapa waktu lalu, dia mengaku menolak menandatangani surat pernyataan kesediaan orangtua melepas anaknya belajar tatap muka di sekolah, yang diberikan oleh salah satu SMA di wilayahnya.

”Seolah-olah segala kemungkinan risikonya nanti jadi tanggung jawab orangtua sepenuhnya. Ini yang saya hindari. Kalau memang ada kebijakan dari pemerintah, ya buat saja, karena pemerintah tentu sudah mempertimbangkan secara matang,” kata Rusdi.

Kepala Disdik Kepri, Muhammad Dali, saat dikonfirmasi mengaku jika tanda tangan persetujuan orangtua yang diajukan pihak sekolah itu hanya sebuah dukungan saja.

”Tidak diwajibkan, kalau memang keberatan ya disampaikan. Itu hanya untuk dukungan saja. Bagaimanapun, rencana belajar tatap muka ini juga permintaan dari orangtua siswa yang mengeluh terlalu lama dengan sistem belajar daring. Pemerintah pasti telah mempertimbangkan semuanya kok,” ujar Dali.

SMK Siap Gelar Belajar Tatap Muka

Beberapa Sekolah menengah kejuruan (SMK) di Kota Batam masih menantikan izin dari Gubernur Kepri terkait pelaksanaan belajar tatap muka. Namun, pihak sekolah mengaku sudah siap dengan segala persyaratan yang dibutuhkan, seperti sarana dan prasarana penerapan protkes.

Untuk SMK, pengajuan belajar tatap muka ini hanya untuk mata pelajaran umum seperti yang diterapkan di SMA dan SLB. Sementara, pelajaran praktik tetap berjalan seperti biasa dengan mengedepankan penerapan protkes.

”Kita upayakan semuanya bisa berjalan seperti biasa lagi meskipun dengan batasan protokol kesehatan. Segala persyaratan sudah kita penuhi mulai dari persetujuan orangtua, keterangan dari camat, Dinkes atau Gugus Tugas,” ujar Kepala SMKN 8 Farmasi Batam, Rafio.

Sebelum mengajukan permohonan belajar tatap muka, pihak sekolah terlebih dahulu meminta surat rekomendasi dari berbagai pihak seperti kecamatan, Dinkes dan Gugus Tugas, termasuk Gubernur Kepri.

Senada disampaikan Kepala SMKN I Batam, Lea Lindrawijaya. Pengajuan belajar tatap muka untuk mata pelajaran umum, sudah disampaikan ke Disdik Kepri sejak beberapa pekan yang lalu.

”Tinggal izin dari gubernur saja. Kalau persyaratan dan persiapan sudah lengkap semua,” ujar Lea. (***)

 

 

Reporter : YULITAVIA, EUSEBIUS SARA
Editor : RATNA IRTATIK