Home

Ship to Ship Kini Diperbolehkan

batampos.id – Layanan bongkar muat barang antar- kapal (ship to ship/STS) di laut atau perairan Batam kini diperbolehkan. Bahkan kini menjadi layanan baru Badan Pengusahaan (BP) Batam di sektor kepelabuhanan. Selain STS, BP juga membuka layanan floating storage unit (FSU).

foto: Iman Wachyudi / Batam Pos

Sebagai penjelasan, STS merupakan kegiatan kapal untuk memindahkan muatan (transhipment), bisa dalam bentuk minyak atau gas dari kapal tanker atau kapal curah ke kapal sejenis atau jenis kapal lain dengan posisi yang berdekatan. Kegiatan STS dapat dilakukan baik dalam posisi kapal yang sedang berlabuh di pelabuhan atau “parkir” tengah di laut.

Sedangkan FSU adalah semacam pom bensin terapung di lepas pantai. Kedua layanan ini diyakini akan menggerakkan ekonomi Batam dari sektor jasa kepelabuhanan.

Advertisement

Direktur Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Badan Pengusahaan (BP) Batam, Nelson Idris, mengatakan, layanan STS dan FSU merupakan kolaborasi antara BP Batam, Bea Cukai, Karantina, Imigrasi, dan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam.

“Sekarang jika ingin mengurus layanan STS dan FSU untuk sementara ini bisa langsung melalui website Bea Cukai. Dalam sistem single entry tersebut, pengguna jasa bisa mengawasi proses pengurusan dokumen, berapa lama di BP Batam, Bea Cukai dan instansi lainnya,” katanya, Senin (11/1/2021).

Kemudahan lainnya yang kini dapat dirasakan para pengguna jasa kepelabuhanan dengan digitalisasi adalah pengurusan Pemberitahuan Kedatangan Kapal Asing (PKKA).

“Bila sebelumnya hanya bisa diurus di Kementerian Perhubungan RI, kini telah dilimpahkan kewenangannya kepada KSOP Khusus Batam dan Tanjung Balai Karimun, sehingga proses pengurusan hanya memerlukan waktu satu jam saja,” ujarnya.

Nelson juga menegaskan bahwa Pelabuhan Batuampar dan Pelabuhan Curah Cair Kabil telah mengantongi sertifikat International Ship and Port Security (ISPS) Code dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Sertifikat ISPS Code yang telah diperpanjang hingga 28 September 2025 ini menunjukkan bahwa Pelabuhan Batuampar dan Pelabuhan Curah Cair Kabil telah memenuhi fasilitas pelabuhan dengan ketentuan SOLAS 74 bab XI-2 dan bagian A dari Peraturan Internasional untuk Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (ISPS Code) sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan International Maritime Orgnization (IMO).

“Sertifikat ISPS Code ini merupakan salah satu persyaratan internasional dari IMO terhadap pelabuhan yang melakukan kegiatan bongkar muat, serta sebagai bukti bahwa BUP BP Batam terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan khususnya dalam hal keamanan kapal yang berkunjung ke pelabuhan yang kami kelola,” imbuhnya.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam, Jadi Rajagukguk, pada kesempatan yang sama, mengapresiasi BP Batam dalam meningkatkan pelayanan kepelabuhanan di Batam.
Ia berharap, rencana pengembangan dan digitalisasi pelayanan di Pelabuhan Batuampar mampu membawa dampak yang signifikan bagi perekonomian Kota Batam.

“Kita harus memperhatikan juga keamanan di laut, begitu juga dengan tarif tambat dan labuh. Jangan sampai rasionya terlalu jauh dengan para pesaing kita. Harganya harus lebih kompetitif,” katanya. (*)

 

Reporter : RIFKI SETIAWAN
Editor : YUSUF HIDAYAT