Kepri

Sudah 16 Perusahan Anggota APPL Menunggu Kran Ekspor Pasir Laut Dibuka

batampos.id – Ketua Asosiasi Penambang Pasir Laut (APPL) Provinsi Kepri, Heri Tousa mengatakan, ada 16 perusahaan yang tergabung dalam APPL Provinsi Kepri yang sudah memiliki Izin Usaha Produksi (IUP) Tambang Pasir Laut di Provinsi Kepri.

APPL Provinsi Kepri menargetkan pada Maret atau April 2021 aktivitas penambangan pasir laut di Provinsi Kepri sudah dimulai.

BACA JUGA: Izin Ekspor Pasir Laut Belum Diurus, Anak Perusahaan BUMD Kepri Sudah Berpolemik

Advertisement

“Artinya perusahan-perusahaan yang sudah mengantongi IUP Pertambangan Pasir laut ini, sudah memiliki wilayah tambang yang ter-cover dalam Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepri,” ujar Heri Tousa, Senin (11/1/2021).

Menurutnya, selain Singapura yang sudah menunggu, juga ada permintaan dari Hongkong untuk pengembangan airport. Ketertarikan pihak luar tersebut mengindikasikan kualitas pasir laut Kepri sangat baik. Apalagi seperti Hongkong, yang negara-negara terdekatnya juga memiliki potensi pasir laut. Namun mereka lebih memilih untuk mendatangkan dari Kepri.

“Perhitungan kami untuk saat ini, harga perkubik pasir laut adalah pada angka 9,2 Dolar Singapura. Dari jumlah tersebut didalamnya sudah terdapat Pendapatan Negara Bukan Pajak, Tax Ekspor. Selain itu juga ada pendapatan Pemprov sebesar 1 Dolar Singapura, Kabupaten/Kota 50 Sen Dolar Singapura, dan BUMD sebesar 50 sen. Ini rencana tata kelola yang kami rancang,” jelasnya.

Lebih lanjut katanya, pihaknya juga sepakat apabila tata kelola ekspor pasir laut menggunakan one gate service, yakni BUMD Provinsi Kepri. Karena apabila banyak perusahaan, maka kekhawatirannya adalah akan terjadi permainan harga oleh pembeli yang sangat berpotensi merugikan daerah. Seperti yang terjadi pada 2002 lalu, karena ada banyak perusahaan yang mendapatkan izin ekspor.

“Berkaca dari persoalan tersebutlah, kita tidak ingin ada permainan dari buyer. Karena pada waktu itu, dari harga 8 dolar Singapura perkubik sampai turun 2,5 dolar per kubik,” jelasnya lagi.

Dikatakannya juga, sebenarnya ada 71 perusahaan perusahaan tambang pasir laut yang memiliki izin eksplorasi. Namun karena wilayahnya tidak masuk dalam zona tambang di RZWP3K Provinsi Kepri, maka tidak dilanjutkan untuk mendapatkan IUP Pertambangan Pasir Laut. Ditegaskannya, apa yang harus dilakukan Pemerintah Daerah adalah menyiapkan regulasi soal teknis tambang pasir laut ini, baik itu mengenai pendapatan daerah, maupun teknis lainnya.

“Karena kewenangan tambang sudah beralih ke pusat, daerah harus membuat regulasi untuk dibahas oleh Pemerintah Pusat. Sehingga dengan dibuka aktivitas tambang pasir laut, manfaat besarnya kembali lagi kepada daerah. Kami melihat banyak multi efek, apabila aktivitas ini berjalan,” papar Heri.

Ditambahkannya, terkait rencana tambang dan ekspor pasir laut ini akan melibatkan empat departemen tentunya. Pertama adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral(ESDM), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan dan Industri, serta Kementerian Keuangan.

“Karena potensi pasir laut di Kepri yang bermiliar-miliar kubik, pendapatannya juga besar. Sehingga untuk membangun Jembatan Batam-Bintan cukup, dan tidak perlu mengganggu APBN ataupun menggandeng investasi luar,” tutup Heri Tousa.

BACA JUGA: Wohh, untuk Ekspor Pasir Laut, Ternyata PT Kepri Resources Sudah buat Perjanjian dengan Pihak Berkepentingan di Singapura

Sebelumnya, lewat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi, Kelompok Kerja (Pokja) dan Panitia Khusus (Pansus) Ranperda RZWP3K DPRD Kepri sudah menyepati 10 titik kawasan pertambangan strategis non logam (pasir laut). Jumlah tersebut tersebar di Kabupaten Karimun, Kota Batam, dan Kabupaten Lingga. Adapun luas ruang laut yang akan dijadikan kawasan pertambangan non logam adalah 52.720,98 Ha.

Berdasarkan draf Ranperda yang sudah dibukukan pada 2018 lalu, di Bumi Berazam, Karimun terdapat enam titik pertambangan pasir laut dengan luas area 46.759,17 Ha. Kemudian di Batam sudah disepakati Galang dan Belakangpadang sebagai lokasi pertambangan pasir laut yang memanfaatkan ruang laut seluas 2.320,91 Ha. Sedangkan di Kabupaten Lingga hanya ada satu titik yang ditetapkan, yakni dengan luas 3.640,90 Ha. (*)

Reporter: Jailani
Editor: tunggul