Covid-19

Anggota DPR Menolak Vaksinasi

Wakil Menteri Hukum dan HAM: Bisa Dipenjara atau Denda

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning. (dok Jawapos.com)

batampos.id – Penolakan vaksinasi Covid-19 terang-terangan diutarakan anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning, Selasa (12/1). Di sisi lain, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Edward Hiariej menyatakan, siapapun yang menolak vaksin Covid-19 bisa mendapatkan hukuman penjara atau denda.

Ribka Tjiptaning menyampaikan penolakannya ketika rapat kerja Komisi IX DPR dengan Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan PT Bio Farma.

”Kalau persoalan vaksin, saya tidak mau divaksin,” kata Ribka dengan nada tinggi. Bahkan ketika seluruh anak cucunya yang ber-KTP DKI Jakarta diharuskan vaksinasi, dia enggan. Menurutnya, mending membayar denda. ”Meski bayar denda Rp 5 juta per orang, saya bayar. Jual mobil kek,” imbuhnya.

Advertisement

Alasannya, vaksin Sinovac belum lulus uji klinis ketiga. Hal itu, menurut Ribka, dikatakan oleh perwakilan PT Bio Farma. Menurut pengalamannya, dia pernah mengetahui vaksin anti polio yang disuntikkan malah menyebabkan lumpuh layu. Kejadiannya di Sukabumi. Ada juga di Majalaya, penyuntikan vaksin untuk penyakit kaki gajah menyebabkan 12 orang meninggal. ”Karena di India ditolak, di Afrika ditolak juga. Masuk ke Indonesia 1,3 triliun (dosis),” tuturnya. Pengalamannya itu didapat ketika dia menjabat sebagai Ketua Komisi IX pada 2005-2009.

Dia memperingatkan agar tidak ada yang boleh main-main dengan vaksinasi ini. ”Kalau dipaksa pelanggaran HAM, lho,” ujarnya.

Selanjutnya dia mempertanyakan jenis mana yang akan diberikan secara gratis untuk masyarakat. Dalam laporan Kemenkes di DPR, kemarin, ada lima vaksin yang akan digunakan. Yakni Sinovac, Novavax, COVAX/GAVI, AstraZenica, dan Pfizer. ”Pasti yang murah untuk orang miskin,” kata Ribka.

Bahkan, Ribka menuturkan, pandemi ini berujung pada bisnis. Yakni jualan obat dan vaksin. ”Karena bukan masanya APD, habis ini obat yang akan ramai,” tuturnya. Dia mengingatkan bahwa negara tak boleh berbisnis dengan rakyatnya.

Di sisi lain, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Edward Hiariej menyebut masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19 dapat dihukum satu tahun penjara. Ketentuan itu merujuk UU Nomor 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 93 UU itu menyatakan setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan/atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat bisa dipidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda maksimal Rp 100 juta.

Hal tersebut disampaikan Hiariej saat menjadi narasumber webinar yang diselenggarakan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), beberapa waktu lalu. “Ketika ada pertanyaan apakah ada sanksi atau tidak (untuk masyarakat yang menolak vaksin), secara tegas saya mengatakan ada sanksi itu. Mengapa sanksi harus ada? Karena ini (vaksinasi) merupakan suatu kewajiban,” kata Hiariej dalam webinar yang disiarkan di channel Youtube PB IDI tersebut.

Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menegaskan bahwa vaksinasi adalah suatu kewajiban. UU Kekarantinaan Kesehatan, tepatnya pasal 9, menyebut setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

“Ketika kita menyatakan bahwa vaksin ini adalah suatu kewajiban maka secara mutatis mutandis jika ada warga negara yang tidak mau divaksin maka bisa dikenakan sanksi, bisa berupa denda, bisa berupa penjara, bisa juga kedua-duanya,” jelas Hiariej.

Menurut dia, bukan hanya menolak vaksin yang dapat dikenai sanksi. Perbuatan lain yang tidak sesuai dengan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan juga bisa dijatuhi hukuman serupa. Misal, tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak.

“Sedapat mungkin sanksi itu adalah jalan terakhir. Apa yang harus diutamakan, bersifat persuasif dan lebih diutamakan lagi adalah sosialisasi dari teman-teman tenaga kesehatan,” tuturnya. (*)

Reporter: JP GROUP
Editor: YUSUF HIDAYAT