Internasional

Malaysia Umumkan Darurat Covid-19

Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin. (F The Star)

batampos.id – Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin mengumumkan keadaan darurat negara akibat terus meningkatnya jumlah penderita Covid-19. Rata-rata pasien terkonfirmasi positif negara itu sudah mencapai empat digit sejak Desember 2020 hingga pertengahan 2021 ini. Akibatnya, untuk mengekang laju penularan, kondisi darurat pun diberlakukan.

BACA JUGA:
8 Calon TKI Ilegal Mau ke Malaysia Diamankan di Semak-semak Sei Kecil, Teluk Sebong, Bintan

Juru bicara Istana Negara Dato Indera Ahmad Fadil Shamsuddin mengatakan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah telah menerima laporan dari Muhyiddin di Istana Negara sejak Senin (11/1/2021) lalu seperti dikutip dari The Star.

Advertisement

“Sesi pertemuan 45 menit dimulai pada 17.30 sore. Kemarin malam, Tan Sri Muhyiddin bin Yassin mempresentasikan putusan Sidang Kabinet tentang usulan implementasi Deklarasi Proklamasi Darurat,” ujar Dato Indera.

Mendengar laporan itu, Sultan Abdullah berpandangan bahwa wabah penyakit menular Covid-19 di Malaysia berada pada level yang sangat kritis dan dibutuhkan Deklarasi Proklamasi Darurat berdasarkan UUD Federasi Pasal 150 ayat 1. “Perlu dicatat bahwa perjanjian ini juga telah memperhitungkan negosiasi Yang Mulia Penguasa Melayu. Persetujuan ini juga mempertimbangkan keamanan pribadi rakyat dan kepentingan negara,” jelas Indera.

Menurutnya, hal ini juga didasarkan pada statistik Covid-19 saat ini, terutama kendala fasilitas logistik sesuai negara bagian yang telah dihadirkan selama sesi pengarahan. Menurut statistik, lima belas rumah sakit Covid-19 mencatat tingkat penggunaan ruang rawat inap non ICU Covid-19 sudah mencapai 70 persen.

Di Lembah Klang, penggunaan tempat tidur ICU untuk pasien Covid-19 di Rumah Sakit Kuala Lumpur dan Pusat Medis Universitas Malaya sudah mencapai 100 persen, sedangkan di RS Sungai Buloh 83 persen. Sementara itu, tingkat penggunaan tempat tidur ICU untuk pasien COVID-19 di Perak, Selangor, Melaka, Terengganu dan Sarawak telah melampaui 70 persen.

“Oleh karena itu, Yang Mulia telah memberikan persetujuannya untuk itu. Proklamasi Darurat dilaksanakan sebagai langkah proaktif untuk mengekang gejala epidemi Covid-19. Yang Mulia juga memberikan persetujuannya untuk periode pelaksanaan darurat ini hingga 1 Agustus 2021 atau hingga tanggal yang lebih awal jika kasusnya terjadi Covid-19 harian positif dapat dikontrol dan diturunkan secara efektif,” ungkapnya.

BACA JUGA:
Banjir Malaysia: Enam Negara Bagian Terendam, Jumlah Pengungsi Meningkat

Sultan Abdullah setuju dengan usulan Pemerintah untuk pembentukan sebuah Komite Independen yang terdiri dari Anggota Pemerintah, Parlemen dan Oposisi serta ahli kesehatan dan terkait. “Komite Independen ini akan merekomendasikan kepada Yang Mulia. Jika terjadi implementasi darurat, ini bisa diakhiri lebih awal,” pungkasnya. (*)

Reporter: Jpg
Editor: Chahaya Simanjuntak