Opini

Problematika antara Kebijakan Krisis dan Pembuat Peran di Era Covid-19

Ringkasan Eksekutif
batampos.id – Urgensi membuat kebijakan kesehatan berdasarkan fakta-fakta di lapangan (evidence-informed policy making) muncul sebagai desakan karena komunitas kesehatan terus mendorong pencapaian keadilan kesehatan dan tujuan kesehatan secara universal. Evidence merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengembangan kebijakan.

Mencermati perkembangan pandemic yang semakin tidak terkendali, maka muncul berbagai kebijakan krisis untuk mengatasinya. Salah satu penetapan kebijakan tersebut adalah pencegahan dan pengendalian corona virus disease (Covid-19) dan petunjuk penggantian biaya pelayanan pasien penyakit infeksi emerging yaitu Covid-19.

Manajemen klinis merupakan tugas melaksanakan tata kelola klinis secara optimal dan berkualitas, supaya pasien mendapatkan pelayanan yang komprehensif berfokus pada pasien (patien center care) secara berkesinambungan sesuai kebutuhan asuhan pasien yang berbasis keselamatan pasien. Untuk menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan tersebut terutama di rumah sakit maka pemerintah menyelanggarakan proses penggantian biaya tersebut.

Advertisement

Seluruh aspek memiliki peran penting dalam memutus mata rantai penularan Covid-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru. Salah satu tindakan yang terpenting yaitu tidak melakukan interaksi sosial dan isolasi mandiri bagi pasien yang terkonfirmasi positif. Isolasi mandiri atau perawatan dirumah dilakukan terhadap orang yang tidak memiliki gejala dan juga bergejala ringan.

Dalam melakukan tindakan ini, perlu dipastikan tempat pemantauan yang kondusif untuk memenuhi kebutuhan fisik dan juga mental. Selama proses pemantauan dibutuhkan tenaga kesehatan untuk melaksanakan pemantauan. Pada awal terjadinya krisis pandemi ini, pemantauan dapat dilaksanakan dengan baik, namun seiring waktu terjadinya peningkatan jumlah pasien yang terkonfirmasi, proses pemantauan diberbagai tempat mulai gagal.

Hal ini disebabkan tidak seimbangnya antara jumlah kasus dan jumlah tenaga kesehatan. Akibatnya proses pemantauan mengalami kegagalan dan pasien tidak melaksanakan isolasi mandiri sesuai dengan protokol kesehatan. Selain ketidakseimbangan antara jumlah kasus dan jumlah ketenagaan, tidak meratanya jumlah distribusi tenaga kesehatan juga merupakan permasalahan yang urgensi. Bahkan di pulau-pulau terpencil, penempatan satu orang tenaga kesehatan untuk beberapa wilayah.

Sangat miris bukan?
Lalu bagaimana petugas ingin melakukan pemantauan ?
Isolasi mandiri juga dapat dilaksanakan jika kondisi lingkungan pasien tersebut memenuhi persyaratan. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara, yang masih memiliki permasalahan ekonomi pada masyarakatnya. Jangankan untuk memenuhi persyaratan isolasi mandiri, terkadang tempat tinggalpun mereka tidak ada.

Untuk menyikapi ini, pemerintah mendirikan berbagai fasilitas pelayanan untuk perawatan pasien yang terkonfirmasi, seperti wisma atlit dan lainnya. Hal ini bertujuan agar mereka yang tidak dapat melaksanakan isolasi mandiri dan dapat dilakukan di tempat tersebut. Rumah sakit juga menyelenggarakan pelayanan karena dengan tujuan untuk memutus mata rantai penularan.

Agar kesinambungan pelayanan ini terlaksana dengan baik, pemerintah menetapkan kebijakan penggantian biaya, yang dimaksudkan sebagi sumber dana dalam penyelanggaran pelayanan.

Namun apakah hal ini terlaksana sesuai kebijakan?
Kembali fakta menjawab terjadi bias atau penyimpangan dalam implementasi kebijakan.

Konteks Pentingnya Masalah Kenapa Permasalahan ini Mejadi Urgensi?
Corona Virus Disease 2019 menjadi penyakit infeksi emerging yang menimbulkan wabah dan menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, tidak hanya meyebabkan kematian tapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar.
Kebijakan krisis pecegahan pengendalian Covid-19 dan petunjuk peggantian biaya pelayanan pasien Covid-19, merupakan dua kebijakan yang saling mempengaruhi, seperti dua mata sisi uang, karena saling berkaitan.

Namun keluarnya berbagai kebijakan tersebut tidak serta merta membuat penanganan Covid-19 terkelola dengan baik, bahkan muncul berbagai permasalahan atau bahkan konflik dari tingkat publik maupun birokrasi.

Rumah sakit telah melakukan asuhan pelayanan, namun adanya dispute atau penundaan pembayaran, merupakan permasalahan berat yang dihadapi. Dalam penyelenggaran pelayanan dibutuhkan biaya dalam proses kegiatan, lalu bagimana jika sumber finansial ini tidak terpenuhi?

Pemantauan yang gagal, distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata, penundaan pembayaran merupakan tiga masalah yang saling berkaitan dan memliliki dampak negatif yang besar untuk mencapai stabilitas kesehatan. Coba bayangkan, jika permasalahan ini tidak cepat teratasi, maka kemungkinan terjadinya ledakan pandemi semakin tinggi.
Jika terjadi peningkatan jumlah kasus terus menerus, sementara pembiayaan rumah sakit terus tertunda kemungkinan rumah sakit untuk melakukan pemberhentian pelayanan semakin tinggi.

Perlu kita ingat bahwa,dalam implementasi kebijakan dibutuhkan sumber daya, politik dan juga finansial. Stabilitas keuangan rumah sakit merupakan faktor penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan proses pelayanan.Permasalahan ini sangat kompleks, dan dibutuhkan penyelesaian yang cepat. Kita tidak dapat membayangkan bagaimana jika satu persatu rumah sakit memberhentikan pelayanan pasien Covid-19.
Dilema yang berat antara keprofesionalan, kepedulian dan ketidakberdayaan.

Kritik dan Pilihan-pilihan Kebijakan Adanya kesan mixed message, menimbulkan bias atau penyimpangan dalam implementasi kebijakan. Hal ini terutama terjadi ketidaksesuain antara kebijkan dengan fakta yang terjadi dilapangan. Hal ini melahirkan situasi krisis sehingga timbul berbagai konflik.

Biasanya kebijakan juga diperparah dengan miskinnya koordinasi antarlini serta tidak adanya sinergitas sebagai unsur penting dalam pengelolaan krisis. Hal ini bukan hoax, namun telah terjadi di lapangan. Dimana di dalam kebijakan pencegahan dan pengendalian Covid-19 pasien yang melakukan isolasi mandiri harus dalam pemantaun, namun ini tidak terjadi.

Sementara itu pada kebijakan penggantian biaya dikatakan bahwa, jika pasien yang tidak dapat melakukan isolasi mandiri sesuai dengan pesyaratan, maka dapat dilakukan perawatan di rumah sakit dan mendapatkan penggantian biaya, namun yang terjadi sebaliknya, penggantian biaya belum dapat dilakukan. Hal ini membuat sebagian rumah sakit membuat kebijakan untuk membatasi perawatan pasien terkonfirmasi tanpa gejala bahkan gejala ringan.

Jika hal ini terjadi terus menerus, pasien akan melakukan isolasi mandiri tanpa pemantauan yang mengakibatkan peningkatan kasus semakin signifikan. Lalu muncullah pertanyaan kapan pandemi ini dapat terselesaikan? Sungguh kita berada dalam Dilema Etis Menyedihkan bukan?

Rekomendasi Kebijakan
Mengingat situasi krisis yang terus berlangsung, berbagai kebijakan baru untuk melakukan adjusment sangat diperlukan yang mana kebijakan ini lebih berbasis pada evidence. Pesan kebijakan yang lebih jelas dan tegas terutama dalam penggantian biaya penyelanggaran klaim pasien.

Penurunan tarif paket INACBG pada tagihan biaya, juga merupakan solusi yang ditawarkan, sehingga sumber dana dapat dipertimbangkan untuk penggantian klaim yang belum dapat terbayarkan.Sebuah kebijakan penanganan krisis akan bermakna, jika terjadi integrasi diseluruh sektor, baik itu publik maupun pada tingkat birokrasi.

Untuk itu dibutuhkan pandangan dari berbagai aktor pembuat kebijakan berdasarkan pengalaman di lapangan, dan pendapat atau penilaian ahli (expert judgment).
Identifikasi sumber daya, perhitungan pragmatis, konteks kebijakan, serta distribusi tenaga kesehatan yang merata merupakan hal urgensi yang dapat ditawarkan. Karena jika terjadi hal terburuk sekalipun, maka kesiapan wilayah dalam melaksanakan pemantauan dapat terlaksana dengan efektif dan efisen. (*)

Oleh: Eva
Program Studi Magister Ilmu Keperawatan Peminatan Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan, Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia