Nasional

Mendagri Dorong Pemda Percepat Penggunaan APBD

Mendagri Tito Karnivianndagri

batampos.id – Pemerintah daerah (pemda) diminta tancap gas dalam merealisasikan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun ini. Instruksi itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 903/145/SJ untuk gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian menyatakan, SE itu meminta pemda mendukung pemulihan ekonomi nasional sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo. Salah satu upaya yang harus dilakukan ialah mempercepat penyerapan APBD secara tepat sasaran.

“Jika diperlukan, dapat dibuat rencana penyerapan per triwulan agar tidak menumpuk di akhir tahun,” ujarnya Rabu (13/1).

Advertisement

Ardian melanjutkan, pemerintah mencanangkan pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa rebound di kisaran 4,5-5,5 persen. Upaya tersebut harus dimulai sejak kuartal I. Dengan dorongan APBD, percepatan pemulihan ekonomi tidak hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Harus diakui, APBN dan APBD menjadi motor penggerak utama perekonomian nasional.

Percepatan realisasi APBD dapat dilakukan dengan sejumlah hal. Misalnya, melakukan proses pelelangan kegiatan yang sudah dianggarkan pada awal tahun anggaran. “Supaya terhindar dari penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun,” jelasnya.

Meski demikian, Ardian menekankan agar percepatan tidak asal-asalan. Harus tetap memperhatikan realisasi penerimaan daerah serta berfokus pada kegiatan yang berorientasi produktif, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain percepatan realisasi APBD, SE mendagri juga meminta kepala daerah untuk mempermudah proses investasi di wilayahnya. Yakni, dengan percepatan perizinan, pemberian insentif, dan penyediaan infrastruktur yang memadai.

Melalui investasi, sumber pendanaan terkait pembangunan dan pemulihan ekonomi tidak hanya bertumpu pada APBD dan APBN. “Jangan mengambil kebijakan yang mempersulit iklim investasi. Dukung sesuai aturan yang berlaku,” imbuhnya. (*)

Sumber : JP Group
Editor : Jamil Qasim