Nasional

Penahanan Edhy Prabowo dan Tersangka Lainnya Diperpanjang

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)

batampos.id –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (EP) untuk 30 hari ke depan. Perpanjangan ini dilakukan lantaran berkas penyidikan Edhy belum selesai.

Selain Edhy, penyidik lembaga antirasuah juga memperpanjang penahanan mantan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri (SAF), Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi (SWD) dan staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan, Ainul Faqih (AF). Perpanjangan penahanan untuk ketiga tersangka ini juga dilakukan untuk 30 hari ke depan.

“Hari ini (22/01/2021) untuk melengkapi berkas perkara ditingkat penyidikan, tim penyidik KPK memperpanjang masa penahanan tersangka EP, SAF, SWD dan AF masing-masing selama 30 hari berdasarkan penetapan pertama Ketua PN Jakarta Pusat, terhitung sejak 24 Januari sampai dengan 22 Februari 2021 di Rutan Merah Putih KPK,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (22/1).

Advertisement

KPK menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Mereka diantaranya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo; dua stafsus Menteri Kelautan dan Perikanan, Safri (SAF) dan Andreau Pribadi Misanta (APM); Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi (SWD); staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan, Ainul Faqih (AF) dan pihak swasta, Amiril Mukminin. Sementara diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito (SJT) sebagai tersangka.

KPK menduga, Edhy Prabowo menerima suap dengan total Rp 10,2 miliar dan USD 100.000 dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy selaku Menteri Kalautan dan Perikanan memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benih lobster atau benur.

Keenam tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*)

Sumber: JP Group
Editor: Jamil Qasim