Karimun

KPU Karimun Siap Hadapi Sidang di Mahkamah Konstitusi

Eko Purwandoko, foto sebelum pandemi covid. (f.sandi/batampos.id)

batampos.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karimun, saat ini sedang mempersiapkan menghadiri sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) yang dijadwalkan Kamis (28/1/2021) dalam sidang sengketa Pilkada dengan nomor 68/PHP.BUP-XIX/2021 pokok perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati Karimun tahun 2020. Ketua KPU Karimun Eko Purwandoko ketika dikonfirmasi pihaknya siap menghadiri sidang tersebut.

BACA JUGA: Hakim Konstitusi Tak Ganggu Independensi

”Siaplah, kita menghadapi sidang di MK. Terhadap pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun nomor urut 02 Iskandarsyah dan Anwar yang telah diterima oleh pihak MK, tentang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) sebanyak 86 suara atas pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun nomor urut 01 Aunur Rafiq dan Anwar Hasyim,” jelas Eko, Senin (25/1/2021).

Advertisement

Sementara itu ditanya tentang petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang diangkat dan diberhentikan oleh KPU. Ia mengatakan, sesuai dengan tahapan Pilkada masak aktif PPK dan PPS sendiri berakhir pada akhir bulan Januari 2021 ini. Namun, dikarenakan Kabupaten Karimun ada perkara PHP di MK.

”Masih menunggu arahan dari KPU Pusat. Apakah diperpanjang atau tidak petugas PPK dan PPS. Yang jelas, kita siap menghadapi PHP di MK nanti,” jawabnya.

Terpisah, Sekretaris Bawaslu Karimun Okparizal mengatakan, untuk anggota Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang ada di 12 Kecamatan akan berakhir dibulan Februari nanti. Mengingat, pihaknya juga sama-sama dengan penyelenggara Pilkada untuk mempersiapkan diri menghadapi sidang di MK.

”Masih aktif anggota Panwascam. Walaupun, tidak ada kegiatan lagi,” tuturnya.

Sedangkan, keberadaan kampung Pengawasan Partisipatif Anti Politik Uang sebanyak 12 tempat yang ada di setiap Kecamatan di Kabupaten Karimun. Tetap aktif seterusnya dan akan menjadi prioritas Bawaslu kedepannya untuk dioptimalkan. Sebagai persiapan menghadapi pesta demoktrasi kedepannya, mengingat keberadaan Bawaslu sekarang sudah permanen aktif lima tahun.

”Insyallah, kita berdayakan keberadaan kampung Pengawasan Partisipatif Anti Politik Uang. Agar, masyarakat secara bertahap belajar berpolitik tanpa politik uang,” ungkapnya. (*)

Reporter : Tri Haryono
Editor : Tunggul