Politika

Ambang Batas Langgengkan Politik Uang

SEORANG warga Perumahan Bukit Palm, Batam Kota mencelupkan jari ke botol tinta usai mencoblos dalam pemilihan presiden dan legislatif 2019 lalu. Saat ini banyak pihak agar Presidential threshold diturunkan. (Cecep Mulyana/Batam Pos)

batampos.id – Presidential threshold (PT) disebut sebagai salah satu faktor yang mendukung maraknya praktik politik uang. Dibutuhkan revisi terhadap aturan ambang batas lolos parlemen ini agar tidak melanggengkan pelanggaran pemilu itu.

Kepala Pusat Penelitian LIPI Firman Noor menyatakan, PT memaksa partai-partai untuk berkoalisi. Imbasnya, muncul mahar politik. ’’Presidential threshold menurut saya petaka karena mengharuskan koalisi dan terjadi politik uang, mahar, sehingga ujungnya korupsi,’’ ungkap Firman dalam diskusi Partai Politik, Politik Uang, dan Kemunduran Demokrasi yang diselenggarakan LP3ES, kemarin (26/1).

Menurut dia, makna partai politik sebagai instrumen demokrasi menjadi kabur. Dia menyayangkan loyalitas yang terjadi dalam tubuh partai dewasa ini tidak lagi didasari ideologi. Melainkan karena patronase uang. Dalam arti, penghargaan atau pilihan politik lebih diberikan kepada mereka yang memiliki kemampuan dari sisi logistik.

Advertisement

”Dampaknya peran partai lemah, kecenderungan korupsi, lingkungan politik yang tidak kondusif dengan masyarakat yang sangat permisif terhadap politik uang,’’ lanjutnya.

Penelitian LP3ES yang dikutip Firman menunjukkan bahwa 46,7 persen masyarakat bersikap permisif terhadap politik uang. Perlu ada perubahan. Menurut dia, yang bisa dilakukan adalah mengembalikan ideologi sebagai landasan dari parpol, memperkuat sistem, dan membenahi demokrasi di internal parpol itu sendiri.

Associates Researcher LP3ES Ward Berenschot menyampaikan hal yang sama. Yang menarik, menurut Ward, didapati pola koalisi yang dibentuk tidak linier antara partai di tingkat pusat dengan daerah. Koalisi juga terbentuk bukan atas dasar ideologi, melainkan faktor lain seperti persentase kemenangan calon.

’’Parpol mencari akses terhadap kekayaan negara sehingga kalau calon jadi, bisa membantu parpol mendapat posisi lebih baik,’’ jelas Ward.

Untuk masalah ini, dia mengusulkan pemberian insentif pada partai. Tujuannya agar bisa memilih kandidat yang benar-benar kompeten dan tidak berdasar kekuatan mahar politik saja.

Wakil Sekjen Partai Golkar Sekarwati tak menampik adanya oknum yang melanggengkan politik uang dalam parpol. Namun, dia berharap hal tersebut tidak mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap parpol dan demokrasi itu sendiri. Dia berharap ada reformasi parpol. Salah satunya dengan menyediakan aturan yang mendukung keberlangsungan parpol tanpa perlu bergantung pada mahar politik.

Nasdem Minta PT 15 Persen

Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustopa mengatakan pihaknya menginginkan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau Presidential Threshold diturunkan menjadi 15 persen dari 20 persen yang berlaku saat ini.

“Pertimbangannya, dua kali pemilihan Presiden (Pilpres) dengan threshold 20 persen itu, hanya ada dua pasang calon. Karena hanya ada dua pasang calon, menyebabkan polarisasi yang tajam di masyarakat. Jadi, masyarakat terbelah,” ujar Saan kepada wartawan, Selasa (26/1).

Wakil Ketua Komisi II DPR ini menjelaskan alasan mengusulkan presidential threshold diturunkan menjadi 15 persen. Itu karena adanya pembelahan di masyarakat dalam Pilpres. Banyak juga yang emosional dan mengarah pada fanatisme.

“Hal itu kemudian menjurus kepada politik identitas. Untuk menghindari polarisasi di masyarakat itu, maka kami ingin angkanya (Presidential Threshold, Red) diturunkan,” katanya.

Saan menuturkan dengan diturunkannya Presidential Threshold tidak akan terjadi polarisasi lagi. Karena, dengan diturunkannya ambang batas presiden itu, maka besar kemungkinan calon presiden dan wakil presiden akan lebih dari dua pasang.

Namun, sambung Saan, jika Presidential Threshold diturunkan di bawah 10 persen akan menimbulkan banyak calon. “Banyak calon memang bagus. Masalahnya, di kita itu ada budaya asal nyapres. Tidak peduli dukungan publiknya kuat atau lemah,” jelasnya.

Saan mengatakan jika Presidential Threshold diturunkan menjadi 15 persen, maka dua partai saja sudah bisa mengusung capres.

“Jadi, lebih simpel. Proses koalisi untuk mengajukan calon, lebih mudah juga. Intinya, dengan 15 persen ini, bisa ada lebih dari dua pasang. Sehingga, polarisasi masyarakat bisa diminimalisasi,” pungkasnya.

Seperti diketahui, saat ini UU Pemilu sedang dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Adapun pembahasannya tersebut salah satunya mengenai ambang batas parlemen diusulkan dan ambang batas presiden. (*)

Sumber : JP Group
Editor : Jamil Qasim