Bintan-Pinang

Warga yang Mengaku Memiliki Surat Tanah di Kampung Jeruk, Tanjunguban Tunjukkan Patok Lahannya

Jajaran TNI AL bersama unsur pemerintah dari Pemkab Bintan dan BPN dan warga turun ke lokasi menujukkan patok lahannya di Kampung Jeruk, Tanjunguban, Rabu (27/1/2021). (F.Slamet Nofasusanto/batampos.id)

batampos.id– TNI AL bersama pemerintah kelurahan, BPN Bintan serta masyarakat turun ke lokasi untuk menunjuk batas sempadan lahan yang diklaim masyarakat sebagai haknya di Kampung Jeruk, Tanjunguban, Kecamatan Bintan Utara, Rabu (27/1/2021).

Seperti diketahui, TNI AL akan membangun sarana prasarana pusat pendidikan dan pelatihan tamtama dan bintara AL di lahan sekira 27 Hektare (Ha) di Kampung Jeruk, Tanjunguban.

Lurah Tanjunguban, Helmi Setyawati mengatakan, kegiatan ini tindaklanjut pertemuan dengan Bupati Bintan terkait persoalan lahan di Tanjunguban. “Kami sifatnya mengakomodir atas arahan Pak Bupati terkait mana hak-hak masyarakat, kita berikan kesempatan masyarakat untuk menunjukkan patoknya,” ujar wanita yang akrab disapa Wati.

Advertisement

Berdasarkan datanya, ia menyebut, ada 7 surat tebas dan 1 surat jual beli yang diklaim lahannya oleh warga. Namun, saat kegiatan itu, hanya 6 orang ahli waris yang hadir ke lokasi, sedangkan 2 orang ahli waris berhalangan hadir.

“Tadi yang satu ahli waris datang, cuma dia pergi untuk kerja di Lagoi, sedangkan satu lagi ahli warisnya di Batam,” katanya. Dia mengatakan, sejauh ini baru tiga ahli waris yang menunjukkan batas sempadan lahan. Setelah menunjukkan batas sempadan lahan, para ahli waris menandatangani berita acara kegiatan tersebut.

Diakuinya, bahwa TNI AL akan membangun pusat pendidikan dan pelatihan tamtama dan bintara di Tanjunguban, Bintan. “Ini proses permohonan mendapatkan sertifikat, tahap pengukuran dari TNI AL,” ujarnya.

Dia kembali menegaskan bahwa yang jelas pemerintah sudah berusaha mengakomodir hak-hak masyarakat. “Ya kita berikan kesempatan ke masyarakat menujukkan patok hari ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kasi Pengukuran BPN Bintan, Reza Wirawardhana mengatakan, pihaknya menindaklanjuti pertemuan dengan Bupati Bintan terkait permasalahan lahan di Tanjunguban. “Ada beberapa warga bersedia menunjukkan patok, kita support dengan mengirimkan petugas ke lapangan,” ujarnya.

Dari penunjukkan patok, dia mengatakan, masih ada ahli waris yang tidak bisa menunjukkan patoknya. “Kita menyaksikan saja, ada yang menunjukkan patok satu dua, dan ada yang tiga. Tidak bisa menujukkan patok sampai empat, akhirnya belum ada yang bisa diukur, kita hanya mengambil data saja,” ujarnya.

Untung, salah satu ahli waris dari pemilik lahan atas nama Ngatiman mengaku bahwa orangtuanya, Ngatiman memiliki lahan dengan luas 25 x 130 meter per segi. “Ya permintaan mereka (TNI AL) menunjukkan patok,” katanya mengaku tidak ada intimidasi dari kegiatan ini.

Sementara itu, seorang perwira TNI AL berpangkat Letkol yang memimpin kegiatan tersebut menolak secara halus untuk diwawancara terkait kegiatan tersebut.

Sebelumnya tim delapan kampung lahan sengketa mengajukan surat keberatan penerbitan sertifikat ke BPN Bintan. “Kami keberatan lahan yang kami tempati diakui milik TNI AL,” ujar perwakilan Tim Delapan Kampung Lahan Sengketa, Ahmad Fadholi.

Dia mengatakan, BPN agar meninjau ulang hak atas tanah yang diakui TNI AL tersebut. Selain itu, ia menyayangkan rencana pembangunan pusat pendidikan pelatihan TNI AL di lahan tersebut karena berdekatan dengan Pertamina.

“Pertamina itu objek vital, kalau terjadi sesuatu akan berbahaya, kemudian sekarang saja kami warga sudah kebanjiran, kalau dibangun pusat pelatihan di sana, maka jika banjir ketinggian air akan makin tinggi karena tidak ada lagi daerah serapan,” ujarnya.

Dia berharap ada penyelesaian dari masalah lahan antara masyarakat dan TNI AL yang sudah berlarut-larut. “Kami tidak minta TNI AL pindah, cuma lahan ditempati masyarakat ini, bagaimana penyelesaiannya,” ujarnya.

Camat Bintan Utara, Firman Setiawan mengaku mendapat surat tembusan itu namun hal itu prosesnya di BPN. Firman mengatakan, dasar permohonan sertifikat TNI AL ke BPN ialah surat lahan hibah dari AD ke AL.

Dan, ia mengatakan, TNI AL rencananya akan membangun pusat pendidikan dan pelatihan TNI AL yang diperkirakan di atas lahan 27 ha tersebut.

“Akan dibangun di lahan kosong, bukan lahan yang ditempati masyarakat, tapi kita tunggu konsultan perencanaannya juga,” ujarnya.

Terkait akses ke masyarakat ada yang ditembok dan dipasang portal, ia menjelaskan, bahwa hal ini telah disampaikan ke pimpinan Fasharkan TNI AL Mentigi.

“Ya mereka mengantisipasi kalau pendidikan sudah jalan, mereka akan memanfaatkan komplek TNI AL. Kenapa dipasang portal di komplek, hal ini dilakukan untuk menjaga peserta pelatihan dari berbagai daerah dan masyarakat setempat agar tidak kontak mengingat saat ini situasinya masih covid-19,” jelasnya.

Namun, dia mengatakan, akses jalan masyarakat tetap dibuka. “Intinya itu yang mereka sampaikan ke kami,” ujarnya. (*)

Reporter: Slamet
Editor: Tunggul