Home

DPRD Kepri Surati Presiden Jokowi Minta Ex-Officio Kepala BP Batam Tak Dipertahankan

batampos.id – DPRD Provinsi Kepri melayangkan surat kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Salah satu isinya, meminta agar Presiden mencabut penetapan Wali Kota Batam sebagai ex-officio kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Kantor BP Batam di Batam Center.
foto: Putut Ariyo / Batam Pos

Surat resmi bernomor 18/160/I/2021 itu ditandatangani langsung Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak. Surat yang diteken pada 13 Januari 2021 tersebut ditembuskan ke sejumlah pimpinan lembaga negara, seperti ketua DPR RI, Menteri Koordinator Per­ekonomian selaku Dewan Kawasan, dan Gubernur Kepu­lauan Riau.

Dalam salinan surat yang dipe­roleh Batam Pos, terdapat enam poin penting.

Advertisement

Pertama, DPRD Kepri menyambut baik dan mendukung penataan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau free trade zone (FTZ) melalui Rancangan Pe­raturan Pemerintah (RPP).

DPRD juga mendukung rencana integrasi pengelolaan kawasan FTZ di bawah satu dewan kawasan.

Namun, pengintegrasian yang dimaksud tidak hanya di tataran pengawasan dewan kawasan FTZ, tapi juga pengintegrasian BP Kawasan dengan hanya satu BP Kawasan untuk Kawasan FTZ Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang (BBKT).

Poin kedua, tanggapan DPRD Kepri mengenai tata kelola FTZ. Dimana menurut DPRD Kepri, histori dan tata kelola Kawasan FTZ Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang, berbeda dengan histori Kawasan FTZ Batam.

Terdapat persoalan adanya konflik kepentingan dan ke­lembagaan antara BP Ba­tam dengan Pemerintah Ko­ta (Pemko) Batam.

Teruta­ma dalam hal pengelolaan la­han atau pertanahan di Batam.
Sementara di kawasan FTZ lain, tidak terdapat konflik dengan pemerintah daerah, ka­rena FTZ-nya bersifat sebagian atau enclave.

Di FTZ Batam, Pemko Batam berada dalam wilayah kawasan pengelolaan BP Batam.

Oleh karena itu, DPRD Kepri berharap persoalan keberadaan, status, kelembagaan, dan hubungan kerja antara BP Batam dan Pemko Batam harus segera dituntaskan.

Poin ketiga, DPRD Kepri menyebutkan, dengan dibentuknya kawasan FTZ BBKT maka konsekuensinya jabatan kepala Badan Pengusahaan BBKT tidak memungkinkan berstatus ex-officio lagi. Baik oleh wali kota maupun bupati dalam wilayah BBKT. Sehingga, status Wali Kota Batam yang saat ini ex-officio kepala BP Batam berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tantang KPBPB Batam, tidak bisa dipertahankan lagi.

Poin keempat, DPRD Kepri meminta agar Hak Pengelolaan Lahan (HPL) permukiman/masyarakat yang selama ini dikuasai BP Batam, sebaiknya dicabut dan diserahkan ke Pemko Batam.

”Sementara BP Kawasan FTZ tetap melakukan pengelolaan terhadap lahan yang peruntukannya untuk kawasan industri, pelabuhan, bandara, dan beberapa aset vital lainnya yang berkaitan dengan investasi. Dengan demikian, pelaksanaan otonomi daerah di Batam bisa berjalan sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,” demikian tertulis dalam surat tersebut.

Di poin kelima, DPRD Kepri berharap dalam penyu-sunan RPP tentang KPBPB dan juga pembahasan pengintegrasian serta penyusunan struktur BP Kawasan FTZ BBKT supaya mengikutsertakan DPRD Kepri sebagai representasi masyarakat Kepri.

Poin terakhir atau keenam, di dalam pokok isi surat tersebut DPRD Kepri juga meminta agar Presiden menunda penetapan RPP menjadi Peraturan Pemerintah tentang KPBPB, sebelum terlebih dulu menyelesaikan secara tuntas persoalan status kelembagaan, hubungan kerja antara BP Batam dan Pemko Batam.

Jumaga yang dikonfirmasi Batam Pos mengakui pihaknya mengirimkan surat tersebut ke Presiden. Bahkan, surat tersebut sudah dikirim jauh sebelum ada polemik di tubuh BP Batam soal penunjukan sejumlah kader partai politik (parpol), legislator, serta mantan tim sukses (timses) sebagai pengawas di badan usaha milik BP Batam.

”Ya, benar, DPRD Kepri ada mengirim surat ke Presiden. Suratnya sudah diteken beberapa waktu lalu,” ujar Jumaga, Selasa (26/1/2021) lalu.

Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, DPRD tidak hanya melihat dari ex-officio BP Batam semata, namun secara utuh terkait RPP tentang KPBPB yang di dalamnya memuat wacana pengintegrasian KPBPB atau FTZ Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang.

”Prinsipnya DPRD sangat mendukung. Namun, apabila sudah lintas kabupaten/kota, maka ex-officio Wali Kota Batam tidaklah sesuai dan tidak bisa dipertahankan lagi. PP 62/2019 tidak sesuai lagi,” tegasnya.

Jumaga membenarkan, lewat surat tersebut, DPRD menekankan untuk penataan KPBPB haruslah menyelesaikan persoalan mendasar, yakni terkait penguasaan lahan di Batam yang menyeluruh dikuasai BP Batam. Disarankan juga agar lahan permukiman diserahkan kepada Pemko Batam.

”Persoalan hubungan kerja Pemko dan BP (kewenangan) dan penataan kelembagaan BP Batam harus dituntaskan. Sehingga tugas dan fungsi Pemko Batam dan BP Batam dapat berjalan dengan baik dan terjalin sinergi dan saling mendukung,” ujar Jumaga.

Sementara itu, pada 14 Januari 2020 lalu, Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi, Politik, Hukum, dan Keamanan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Elen Setiadi, juga membahas persoalan tersebut lewat rapat virtual dengan para pihak di Batam dan Kepri. Batam Pos ikut dalam rapat virtual itu.

Bahkan, di rapat tersebut, nasib BP Batam disebutkan akan berakhir. Sebab, di RPP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 36/2000 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1/2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas disebutkan, umur BP Batam paling lambat 2024.

Bahkan tanggalnya disebut, yakni paling lambat 26 September 2024. Sebab, BP Batam akan disatukan dengan BP Bintan dan BP Karimun, sesuai ketentuan yang tertuang dalam RPP BAB X Ketentuan Peralihan, Pasal 76 Ayat 4.

”Kami ingin ada sinergi biar efisien. Jadi, tidak ada lagi beban biaya dan dampak signifikan lainnya bagi pelaku usaha,” ujarnya. Elen juga menyatakan, penyatuan ketiganya, merupakan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Elen juga menyebut dalam tiga tahun sebelum Badan Pengusahaan dari Batam, Bintan, dan Karimun disatukan, maka pihaknya akan menyusun aturan main badan pengusahaan yang baru ini. Mulai soal birokrasi, tugas, wilayah kerja, kewenangan, jabatan, remunerasi, dan lain-lain.

Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan Kementerian Koordinator Perekonomian, Kartika Listriana, menjelaskan lebih lanjut bahwa rencana induk integrasi BP Batam, BP Bintan, dan BP Karimun, tetap menjadikannya sebagai Badan Layanan Umum (BLU).

Hasil integrasi dari tiga badan pengusahaan tersebut akan menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun (BP-BBK). Untuk mendukung iklim investasi kondusif itu, sesuai tujuan dari UU Cipta Kerja, maka Badan Pengusahaan yang baru ini akan mengurus 52 daftar perizinan.

Di antara perizinan-perizinan tersebut, ada perizinan yang sebelumnya merupakan kewenangan pusat, termasuk izin impor barang larangan terbatas juga ikut diatur.

Dalam waktu dekat, RPP ini akan menjadi PP setelah disahkan Presiden Jokowi. Lalu, dalam Bab XI Ketentuan Penutup, Pasal 80 menyatakan, peraturan pelaksana dari PP ini harus ditetapkan paling lama enam bulan sejak PP ini diundangkan.

Selain itu, dalam Bab X Ketentuan Peralihan, Pasal 75, disebut paling lama enam bulan setelah PP ini diundangkan, maka Dewan Kawasan (DK) Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun akan dibentuk.

Sebelum pembentukan dewan kawasan baru ini, maka tiga DK dari Batam, Bintan, dan Karimun tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Adapun, penyusunan dewan kawasan terintegrasi ini akan dilakukan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto. Setelah itu, penetapan Dewan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun akan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

”Pembentukan BP-BBK ini dilakukan setelah berakhir masa tugas dari BP Batam, BP Bintan, dan Karimun. Paling lambat akhir 2024. Kalau BP Batam di 26 September 2024,” tuturnya.

Namun, usia BP Batam bisa lebih cepat berakhir dari yang dijadwalkan jika presiden ingin mempercepat realisasi penyatuan BP Batam, Karimun, dan Bintan. (*)

Reporter : ALFIAN LUMBAN GAO / JAILANI / RIFKI SETIAWAN
Editor : MOHAMMAD TAHANG