Home

Jabatan Lima Tahun Perangkat RT/RW Tak Berlaku Surut

batampos.id – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, menyebut perubahan masa jabatan perangkat RT/RW dari sebelumnya tiga tahun kini jadi lima tahun, berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwako) Batam Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Batam. Ia mengatakan, Perwako tersebut dikeluarkan karena mengikuti aturan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kan tak boleh berlaku surut, itu sesuai aturan Kemendagri. Kenapa (Perwako) ini keluar, karena mengikuti aturan Mendagri tentang perangkat organisasi kemasyarakatan yang membantu pemerintah, salah satunya RT/RW masa bekerjanya 5 tahun,” kata Rudi di Sekupang, kemarin.

Rudi menjelaskan, sebelum Perwako tersebut disahkan, masa jabatan RT/RW hanya tiga tahun. Namun, karena ada peraturan baru dari Kemendagri, Pemko Batam kemudian mengeluarkan Perwako tersebut.

Advertisement

Regulasi itu sekaligus untuk mengganti Perwako Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan.

“Nah, setelah aturan keluar dipertanyakan, dua periode ini mulai kapan, jawabannya yang namanya undang-undang tidak boleh berlaku surut, berlaku ke depan,” tuturnya.

Sebelumnya, aturan baru berupa Perwako Batam tentang masa jabatan perangkat RT/ RW di Kota Batam, menuai kontroversi. Pasalnya, masa jabatan RT/RW berubah dari sebelumnya tiga tahun, kini jadi lima tahun.

”Kalau berlaku surut, yang kemarin sudah menjabat dua kali, otomatis saat ini gugur,” kata Ketua Komisi I DPRD Batam, Budi Mardianto, Minggu (24/1/2021) lalu.

Ia mencontohkan, untuk Ketua RT/RW yang terpilih tahun 2014, tentunya jika mengikuti Perwako Nomor 24 Tahun 2017, maka akan habis di tahun 2017. Kemudian, jika terpilih kembali di tahun 2017 dan habis masa jabatan di 2020, maka di tahun ini ia sudah tidak bisa mencalonkan diri kembali.

”Kalau berdasarkan Perwako ini, berarti dua kali sudah berjalan, konsekuensinya sudah gugur,” bebernya.

Namun, gugurnya pencalonan ketua RT/RW itu tidak diatur secara implisit dalam Perwako terbaru, sehingga dinilai perlu ada ketegasan.

”Karena kita tanya satu dengan yang lain, beda persepsi dan multitafsir. Yang satu bilang begini dan satu bilang begitu. Makanya kita dudukkan untuk bisa memahami dengan kesepakatan,” katanya. (*)

 

 

Reporter : Rengga Yuliandra
Editor : RATNA IRTATIK