Ekonomi & Bisnis

Kesejahteraan di Papua Belum Seperti yang Diharapkan

ILUSTRASI. Peta Pulau Papua. F Istimewa

batampos.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan meski ada dana otonomi khusus (otsus), kesejahteraan di Papua belum seperti yang diharapkan. Sisa anggaran otsus masih banyak.

Sri menyebutkan, sudah dua dekade kegiatan otonomi khusus (otsus) Papua berjalan. Tepatnya sejak diberlakukannya UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Sejak itu pula, pemerintah mengucurkan dana otsus di Papua dan Papua Barat.

“Sebetulnya dana otsus dipakai untuk mengejar ketertinggalan. Namun, ternyata pemakaiannya tidak maksimal jika dilihat dari sisa anggarannya,” ujar Ani, sapaan Sri Mulyani, Selasa (26/1).

Advertisement

Ani memerinci bahwa selama 2002–2021, pemerintah telah menggelontorkan dana otsus dan dana tambahan infrastruktur (DTI) kepada Papua dan Papua Barat. Nilainya mencapai Rp 138,65 triliun.

BACA JUGA: KONI Kepri Cairkan Dana Pembinaan Prestasi Atlet dan Pelatih Cabor Lolos PON Papua

Selain dana otsus, pemerintah menyalurkan dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp 702,3 triliun pada periode 2005–2021. Pemerintah juga menghabiskan anggaran Rp 251,29 triliun selama periode 2005–2021. Anggaran tersebut berasal dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang memiliki program di wilayah itu.

Namun, sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) dana otsus Papua dan Papua Barat sangat besar. Untuk Provinsi Papua, rata-rata sisa dana otsus dalam tujuh tahun terakhir Rp 528,6 miliar dan sisa DTI Rp 389,20 miliar. Jika dilihat pada 2019, sisanya Rp 1,7 triliun.

Sementara itu, untuk Provinsi Papua Barat, rata-rata sisa dana otsus dalam tujuh tahun terakhir Rp 275,2 miliar dan sisa anggaran DTI Rp 109,1 miliar. Khusus pada 2019, sisa anggarannya mencapai Rp 370,7 miliar. (*)

Reporter: JP Group
Editor: Suprizal Tanjung