Nasional

Rakerda DPD ABUJAPI Kepri I Menetapkan Minimum Manajemen Fee 8 Persen

Pengurus BPD ABUJAPI Kepri foto bersama usai pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) BPD ABUJABI Kepri I di Aston Batam Hotel & Residence, Rabu (27/01/). (Iman Wachyudi/Batam Pos)

batampos.id – Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) Kepri mengadakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I di Aston Batam Hotel & Residence, Rabu (27/01/). Rapat kerja yang dihadiri 49 BUJP di Kepri ini dibuka langsung oleh Ketua Umum BPP ABUJAPI, Agoes Dermawan. Dalam sambutannya Agoes mengatakan bahwa Peraturan Polisi (Perpol) No 4 tahun 2020 merupakan kado terindah yang diberikan pada HUT Satpam yang ke-40.

“Tentunya kami sangat berterimakasih karena Satpam sudah menjadi profesi, sebagai pengemban tugas kepolisian terbatas tentunya Satpam harus terdidik dan berkualitas dan kami akan terus meningkatkan kualitas ini,” ujarnya.

Lebih lanjut Agoes memaparkan, dalam perubahan seragam satpam yang baru sesuai dengan Peraturan Polisi (Perpol) No 4 tahun 2020 Profesi Satpam mulai dari struktur kepangkatan hingga seragam telah diatur di dalamnya, maka dari itu di tetapkanlah 20 persen gradasi warna 20 persen dari seragam Polri.

Advertisement

“Kami juga akan memperjuangkan & penetapan struktur skala upah Satpam mengacu kepada sektor industri yang dilayanai dan kepangkatan bagi yang sudah lulus uji sertifikasi mulai dari Gada Pratama, Gada Madya dan Gada Utama,” katanya.

Sementara itu Ketua ABUJAPI Kepri Dwifung Wirajaya Saputra, menyampaikan, agenda Rakerda I ini merupakan pembahasan beberapa program yang dianggap perlu untuk kemajuan Jasa Pengamanan kedepan.

“Ada beberapa hal yang dibahas yaitu mengenai program kerja, penetapan manajemen fee, sosialisasi perubahan seragam Satpam sesuai aturan Perpol No 4 tahun 2020,” ungkapnya.

Dwifung menambahkan, saat ini banyak terjadi persaingan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yang sering tidak fair, maka dari itu kita akan berupaya menetapkan standarisasi manajemen feenya agar para pekerja dan BUJP sama-sama sejahtera.

“Kami tidak setengah-setengah mengelola Satpam, kami ingin mendidik Satpam menjadi tangguh, terdidik dan berkualitas, tentunya untuk mendapatkan Satpam yang tangguh , terdidik dan berkualitas kami harus menunaikan hak pekerja dengan baik, menggaji mereka sesuai dengan kepangkatan mereka,” katanya.

“Untuk itu kami ingin persaingan yang tidak sehat selama ini yang terjadi antara BUJP sampai-sampai membanting harga dapat di selesaikan dengan cara aturan standarisasi manajemen fee, tentu hal ini sangat merugikan apabila sampai memotong gaji pekerja, jadi kami akan mengupayakan yang terbaik untuk kedepannya agar Satpam memiliki gaji sesuai tingkatannya,” jelasnya lagi.

Dalam Rakerda tersebut ABUJAPI Kepri juga menandatangani nota kesepahaman dengan BPJS TK tentang Sinergi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, lalu di teruskan dengan Penandatanganan MOU dengan Bank BJB tentang Jasa Layanan Perbankan.

Dan point yang terakhir merupakan Sosialisasi kerja sama pengadaan seragam dengan PT Tectona Cipta Niaga sebagai upaya Abujapi mendukung perubahan seragam Satpam agar tidak terjadi penyalahgunaan dan melanggar ketentuan Perpol No 4 tahun 2020.

Dalam Rakerda tersebut Abujapi Kepri menyepakati bahwa, pada point pertama di sepakati manajemen fee sebesar 8 persen, menertibkan BUJP yang tidak terdaftar, penawaran harga wajib memenuhi hak hak normatif, sosialisasi punishment dan reward kepada pengguna dan BUJP dan yang terakhir pemeriksaan audit BUJP secara berkala untuk mengetahui pelaksanaan terhadap komitmen bersama yang sudah disepakati. (*)

Reporter: Iman Wachyudi
Editor: Jamil Qasim