Nasional

Kontrak Tak Lagi Dipegang Majikan, Dialihkan Pihak Ketiga

Penempatan PMI ke Saudi Bakal Satu Pintu

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ety Binti Toyib tiba di bandara Soekarno Hatta di dampingi mentri dan penjabat negara lainnya di VIP Terminal 3 Bandara Soetta, Tangerang, (6/7). Ety Binti Toyiib dipenjara sejak 2002 atas tuduhan meracuni majikan dan kini telah bebas dari ancaman hukuman mati, berbagai pendekatan Ety dan ahli warisnya bersedia dengan diyat sebesar Rp15,2 miliar. (F. BP2MI.GO.ID)

batampos.id – Pemerintah tengah menyiapkan implementasi Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau one channel system untuk penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. Rencananya, SPSK ke Saudi ini akan diuji coba pada Februari 2021.

Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Suhartono menjelaskan, melalui skema SPSK ini nantinya sistem perjanjian/kontrak bagi pekerja migran bukan lagi dengan user atau majikan. Namun, dengan pihak ketiga berbadan hukum yang disebut syarikah (perusahaan). Dengan begitu, PMI lebih aman dan tak perlu khawatir bila berkas akan ditahan user/majikan bila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.

Dalam uji coba nanti, lanjut dia, akan sekaligus dilakukan penempatan sekitar 280 PMI ke negara pimpinan Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud tersebut. Untuk memperlancar implementasi SPSK ini, pihaknya juga telah memanggil Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) untuk memastikan kesiapan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

”Kita ingin memastikan persiapan yang sudah dilakukan teman-teman P3MI dalam rencana penempatan PMI dalam skema SPSK,” ujarnya kemarin (27/1).

Menurut dia, sebelum penempatan, tentu harus dipastikan terlebih dahulu kesiapan administrasi, kesiapan sarana-prasarana, serta kompetensi pekerja migrant. Pemerintah memastikan semua calon PMI yang akan diberangkatkan benar-benar telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. Antara lain, memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pemberi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.

Selain itu, pertemuan dengan APJATI juga untuk memastikan kesiapan perusahaan mitra penempatan PMI di Saudi atau yang dikenal dengan istilah syarikah dalam mengimplementasikan SPSK ini. ”Jangan sampai kita sudah siapkan dengan baik, tapi di sana belum siap. Artinya kedua belah pihak harus sama-sama sudah siap,” sambungnya.

Dalam implementasi SPSK ini, Suhartono ingin protokol kesehatan benar-benar diterapkan dengan baik. Mulai dari tahap persiapan dan proses pemberangkatan di Indonesia hingga saat tiba di negara penempatan.

Ketua Umum APJATI Ayub Basalamah mengungkapkan, pihaknya mendukung kebijakan pemerintah dalam penempatan pekerja migran ke Arab Saudi dengan skema SPSK. Pihaknya telah melakukan berbagai persiapan dalam melaksanakan skema SPSK. ”Saat ini ada P3MI yang telah memiliki Job Order (JO) dan siap memberangkatkan PMI ke Arab Saudi melalui SPSK,” katanya. Dari 280 calon PMI yang akan diberangkatkan, mereka nantinya bakal bekerja di sektor domestic sebagai housekeeper.

Dalam implementasi SPSK tahap pertama ini, lanjut dia, P3MI akan memprioritaskan eks PMI. Baik eks PMI yang pernah bekerja di Timur Tengah maupun di negara-negara Asia Pasifik. Sedangkan untuk PMI baru, wajib memiliki kompetensi dan kemampuan bahasa.

”Dari sisi kompetensi kami prioritaskan PMI yang sudah berpengalaman ke luar negeri sambil menunggu yang lain meningkatkan kompetensi,” paparnya.

Ayub berharap, penempatan PMI melalui SPSK ke Saudi ini dapat berjalan sesuai rencana. Dengan begitu, dapat menjadi role model dalam menerapkan SPSK untuk tujuan negara-negara lain. Pihaknya juga akan mencari model penempatan yang sempurna supaya ke depan sistem penempatan PMI ini menjadi standar baku. (*)

Sumber : JP Group
Editor : Jamil Qasim