Kepri

Bank Indonesia Dorong UMKM Perbatasan Melek Digital

Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kepri, Musni Hardi memberikan penjelasan terkait kondisi UMKM di Provinsi Kepri. (f.jailani/batampos.id)

batampos.id-Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kepulauan Riau, Musni Hardi Kasuma Atmaja, mengatakan UMKM di Provinsi Kepri wajib untuk melek digital. Pasalnya, revolusi industri 4.0 merupakan transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet. “Hal ini merupakan satu keniscayaan, karena apabila tidak berani berubah, tentu akan tertinggal,” ujarnya pekan lalu.

BACA JUGA: Pertahanan UMKM Perbatasan dari Himpitan Pandemi

Menurut Musni, di era digital saat ini, baik pelayanan maupun transaksi sudah mulai bergeser, dari cara-cara konvensional pindah ke digital dalam genggaman melalui ponsel atau gadget. Sehingga isu tentang strategsi pengembangan UMKM di era new normal adalah perubahan perilaku dan cara kerja UMKM. Ada tiga kunci persiapan menjalani adaptasi baru yang harus dipahami oleh pelaku UMKM. Ketiganya adalah be strong, be creative dan prepared for new civilization.

“Tantangan UMKM di era revolusi industri 4,0 ini adalah pola usaha dan pola pikir tradisional, keterbatasan pengetahuan, dan akses teknologi, serta kendala akses pembiayaan,” ungkapnya,

Musni menyatakan peluang bagi UMKM di era sekarang ini adalah dukungan luas dari platform digital, perubahan perilaku konsumen semakin digital, dan ketersediaan sistem pembayaran digital yang handal. Karena itu, pelaku UMKM didorong untuk melek digital dengan menggunakan semua sumber daya yang tersedia.

“Manfaat digitalisasi bagi UMKM diantaranya adalah meminimalkan asymmetric information dan mendekatkan UMKM pada bahan baku atau faktor produksi, pasar, akses pembiayaan, kanal pembayaran dan logistik tentunya,” Musni memaparkan.

BI Perwakilan Kepri juga melakukan pembinaan terhadap UMKM, salah satunya mendorong UMKM untuk membentuk kelompok lebih besar seperti koperasi, kelompok usaha bersama (KUB), kelompok pengolah pemasar (Poklahsar), kelompok tani (Poktan), persekutuan komanditer (CV) hingga perseroan terbatas (PT).

Musni memaparkan pengembangan UMKM di Provinsi Kepri dengan model korporatisasi. BI juga mendorong peningkatan akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan UMKM tersebut. Upaya yang dilakukan dimulai dari pembinaan terhadap pencatatan keuangan untuk kemudian dilakukan business matching antara lembaga keuangan (perbankan maupun non bank) dengan UMKM yang bersangkutan.

“Untuk menjadikan UMKM bankable atau feasible, kami terus memberikan edukasi melalui pelatihan kepada UMKM. Kami juga memperkenalkan ekosistem yang ada, yakni aplikasi pencatatan transaksi keuangan bagi UMKM (SI-APIK),” ungkapnya.

Tujuan BI ialah untuk mendorong gerakan non tunai, yakni menggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Ekosistem digital dengan standarisasi pembayaran menggunakan QR Code ini agar proses transaksi jadi lebih mudah, cepat dan terjaga keamanannya. Ini merupakan upaya agar UMKM memiliki rekam jejak transaksi. Maka dari itu, penggunaan QRIS ini didorong bukan hanya di UMKM, tetapi juga koperasi tani maupun pasar tradisional.

Penggunaan QRIS oleh UMKM juga akan membentuk credit profile sebagai bekal UMKM untuk mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan. Melalui penggunaan QRIS, seluruh transaksi pembayaran akan tercatat pada rekening yang bisa dijadikan rujukan bagi bank dalam melakukan analisis penyaluran kredit.

“Dalam hal digitalisasi sistem pembayaran, jumlah merchant QRIS di wilayah Kota Batam pada akhir 2020 tercatat 41.624 merchant atau melonjak 172.8 persen dari 2019. Dari jumlah itu 35.098 merupakan UMK,” paparnya.

Karena itu, menurut Musni, perlu business matching dengan perbankan maupun non bank. BI juga memfasilitasi pelaku UMKM untuk business matching dengan bank-bank umum yang memiliki program pembiayaan UMKM. BI juga mendorong transaksi non tunai kepada para UMKM melalui kegiatan on-boarding UMKM yakni mempertemukan antara UMKM dan penyedia e-commerce. “Selain itu pendampingan bisnis (business coaching) dalam hal pengelolaan dan laporan keuangan,” kata Musni.

Musni menegaskan peran strategis UMKM sebagai kekuatan baru perekonomian nasional agar produktif, inovatif dan resilien. Penerapan strategi bagi UMKM adalah dengan skema korporatisasi, kapasitas, pembiayaan dan digitalisasi mendorong UMKM naik kelas. Sedangkan pembiayaan UMKM dapat bersumber dari lembaga keuangan formal, dana sosial perusahaan (CSR), dan financial technology (fintech).

“Digitalisasi UMKM menjadi kunci, karena inovasi digital menghadirkan peluang mengitegrasikan inklusi ekonomi dan keuangan digital. Selain itu adalah penguatan sinergi program UMKM di sektor ekonomi prioritas. Kemudian program onboarding UMKM yakni e-commerce, e- financing dan e-payment,” tutupnya.

Kredit Tanpa Jaminan
Tidak hanya bank pelat merah nasional, bank daerah juga menegaskan komitmennya membantu UMKM di tengah himpitan pandemi saat ini. Kepala Bank Riau Kepri Capem Bintan Centre Tanjungpinang, Iman Hadi, menyatakan pada 2020, pihaknya mendapatkan plafon kredit usaha rakyat (KUR) Rp2,5 miliar. Dari angka tersebut target serapannya 99,8 persen atau Rp2,045 miliar.

BACA JUGA: Manfaatkan BPUM agar UMKM Perbatasan Tak Tutup Usaha

“Kami juga punya program KUR untuk pinjaman usaha Rp50 juta tanpa jaminan. Pada 2021 ini, kami mendapatkan plafon KUR Rp3 miliar atau bertambah Rp950 juta,” ujar Imam Hadi kepada Batam Pos (23/1/2021).

Menurut Iman, peluang ini bisa dimanfaatkan pelaku UMKM yang membutuhkan modal untuk bangkit. Agar bisa mendapatkan kredit modal usaha tanpa jaminan, Bank Riau Kepri akan menilai nasabah UMKM dari sisi karakter yakni kejujuran terhadap usaha yang dijalankan, serta punya pembukuan usaha.

“Ada beberapa kasus di lapangan, mereka memiliki usaha yang bagus. Tetapi tidak didukung dengan pembukuan atau catatan transaksinya. Karena UMKM yang dinilai bankable atau feasible salah satunya adalah memiliki pembukuan usaha,” jelasnya.

Iman menyatakan persoalan lain yang juga membuat UMKM sulit mendapatkan pinjaman tanpa agunan adalah apabila pelaku UMKM mengajukan pinjaman untuk orang lain. Sehingga ketika bermasalah, namanya masuk BI checking. Riau Kepri Capem Bintan Centre saat ini sedang menangani 77 pelaku usaha produktif yang memanfaatkan program KUR yang tersedia.

“Dari jumlah tersebut, jumlah kredit bermasalah (NPL) ada 14 kasus. Faktornya karena pandemi, sehingga usaha mereka terganggu. Kami juga menyiasatinya dengan memberikan kemudahan yakni relaksasi angsuran pinjaman,” papar Imam. (*)

Reporter: Jailani
editor: tunggul

Tulisan ini merupakan tugas akhir dalam program Banking Editors MasterClass 2020 yang diselenggarakan Sekolah Jurnalisme AJI – Commonwealth Bank