Nasional

Masih Ada yang Menghalangi, Laporkan ke Polisi

batampos.id – Kadin Batam bersama stake holder terkait yakni BP Batam, kepolisian, perwakilan Camat Galang, bright PLN Batam, serta perwakilan pengusaha tambak udang di Galang seperti PT Lintang Samudra menggelar pertemuan.

BRIGHT PLN Batam bersama instansi pemerintah daerah, kepolisian
dan perwakilan pelaku usaha menggelar pertemuan membahas
proyek jaringan listrik bright PLN untuk kebutuhan usaha
dan masyarakat Galang yang saat ini dihalangi oleh pihak swasta. (F. GALIH ADI SAPUTRO/BATAM POS)

Pertemuan tersebut membahas penghentian pembangunan jaringan listrik bright PLN Batam oleh salah satu pihak swasta di kawasan Galang Melur.

Padahal pembangunan jaringan listrik tersebut, nantinya akan digunakan untuk penerangan masyarakat di kawasan Galang Melur, serta untuk penunjang usaha di sana seperti budidaya tambang udang.

Advertisement

Proyek jaringan listrik bright PLN Batam kerjasama dengan salah satu pengusaha budidaya tambak udang yang membuka usaha di Galang Melur, sempat jalan di awal Januari. Namun mendadak ada pihak pihak swasta yang mengklaim area dibangunnya jaringan listrik tersebut merupakan area atau lahan milik salah satu pihak swasta yang melarang proyek di bangun tepat di titik jalan umum.

“Kalau bright PLN Batam itu syarat legalitas dan administrasi terpenuhi semua, maka pelanggan bisa dipasang. Besok (hari ini) kami dari bright PLN Batam akan berkoordinasi dengan Polsek Galang,” ujar Vice President of Public Relation bright PLN Batam Bukti Panggabean.

Atas dasar itulah, pihak bright PLN Batam bersama salah satu pengusaha pembudidaya tambak udang di bawah bendera PT Lintang Samudra berinisiatif mengadu ke Kadin Batam. Sebab kalau jaringan listrik bright PLN Batam tak dilanjutkan pembangunannya, akan berpengaruh pada keberlangsungan usaha budidaya tambak udang di sana.

“Pertemuan ini untuk mencari solusi bagaimana agar proyek pembangunan jaringan listrik bright PLN Batam untuk kebutuhan listrik di kawasan Galang Melur bisa tetap berjalan tanpa ada hambatan, apalagi halangan dari pihak swasta yang mengaku pemilik area dibangunnya jaringan listrik tersebut. Padahal jaringan listrik dibangun dan berdiri di pinggir jalan umum, yang diakui dibangun oleh pemerintah di Batam yakni BP Batam tahun 2000 an,” terang Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk, Rabu (17/2).

Selain itu, pertemuan tersebut juga untuk memastikan apakah status area dibangunnya jaringan listrik bright PLN Batam di pinggir jalan umum di Galang Melur, memang milik pihak swasta, atau lahan dikuasai negara.

Menjawab hal itu, perwakilan BP Batam menegaskan bahwa jalan yang ada di kawasan Melur tersebut, dulunya yang membuat atau membangun adalah murni Otorita Batam waktu itu atau sekarang bernama BP Batam, bukan pihak swasta. Jadi tak ada pihak siapapun dari perseorangan yang berhak mengklaim itu jalan miliknya.

“Itu jalan yang dilintasi proyek pembangunan jaringan listrik di Melur, murni BP Batam yang membangun dari awal. Jadi itu merupakan aset negara, bukan perseorangan ataupun perusahaan swasta,” tegas perwakilan BP Batam.

Sementara itu Laban Eben Heizer selaku perwakilan pengusaha budidaya tambak udang dari PT Lintang Samudra di Pantai Melur Galang menegaskan yang berinisiatif membangun jaringan listrik berdiri di Galang Melur adalah pihaknya dengan biaya sendiri melalui pelaksana bright PLN Batam.

“Kenapa kami menginginkan adanya jaringan listrik dari bright PLN Batam ada di sana? Selain kami membutuhkan tenaga listrik untuk usaha budidaya tambak udang di kawasan Galang yakni di Melur yang nantinya akan menyerap banyak tenaga kerja di masyarakat Galang Melur, nantinya jaringan listrik itu juga bisa dinikmati oleh masyarakat di sana. Lagian jaringannya berdiri di row jalan yang di bangun atau fasilitas dari BP Batam, bukan milik perorangan atau swasta. Namun kenapa mendadak ada salah satu perusahaan swasta tak mengizinkan proyek jaringan listrik itu dilanjutkan? Tak tahu alasannya apa, kabarnya itu jalan diklaim miliknya, itu jalan umum milik negara bukan perseorangan,” ujar Eben.

Sementara dari perwakilan bright PLN Batam menegaskan, proyek pembangunan jaringan listrik yang sempat dikerjakan dan saat ini terpaksa berhenti lantaran ada pelarangan dan klaim dari pihak swasta di sana, sebenarnya merupakan proyek nasional untuk mendukung pemerataan pembangunan penerangan dan ketersediaan tenaga listrik untuk penerangan masyarakat dan pendukung usaha di sana.

Atas pertemuan itulah kemarin, didapat kesepakatan dari BP Batam yang memiliki kewenangan atas lahan yang dijadikan pembangunan jaringan listrik bright PLN Batam, menyurati pihak swasta yang sempat melarang agar pembangunan jaringan listrik tidak dibangun di lahan yang diklaim miliknya. Selain itu para perwakilan yang hadir di pertemuan tersebut berharap BP Batam memberikan rekomendasi agar bright PLN Batam untuk tetap melanjutkan pembangunan jaringan listrik sesuai jalur di pinggir jalan umum yang sempat dikerjakan dan sekarang terpaksa berhenti.

Tak hanya itu saja. Kalaupun masih ada penghalang-halangan dari pihak swasta yang mengklaim area pembangunan jaringan listrik bright PLN Batam di kawasan Galang Melur, Kadin Batam menyarankan agar segera kedua pihak yakni bright PLN Batam dan juga pelaku usaha budidaya tambak udang, bisa berkoordinasi dan melapor ke kepolisian atas dasar menghalang-halangi proyek nasional pemerintah untuk tujuan investasi dan pemerataan ketersediaan tenaga listrik untuk masyarakat. (*)

Reporter : GALIH ADI SAPUTRO
Editor : MUHAMMAD NUR