Internasional

Inggris Beri Sanksi Terhadap Tiga Jenderal Myanmar

Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab. Dia menyampaikan, Inggris memberikan sanksi terhadap tiga jenderal Myanmar terkait kudeta militer yang terjadi awal Februari lalu. ( F BBC)

batampos.id – Inggris geram. Kudeta yang terjadi di Myanmar dianggap menyalahi hak asasi manusia (HAM) dan penyalahgunaan kekuasaan oleh junta militer. Akibatnya, Negara yang dipimpin Ratu Elizabeth itu menjatuhkan sanksi terhadap tiga jenderal Myanmar karena dianggap paling bertanggung jawab atas terjadinya kudeta di sana.

Tiga jenderal tersebut yaitu: Menteri Pertahanan Mya Tun Oo, Menteri Dalam Negeri Soe Htut, dan wakil menteri dalam negeri Than Hlaing

“Kami (Inggris, red) bersama para sekutu militer akan meminta pertanggungjawab militer Myanmar atas pelanggaran HAM dan kami akan mengejar keadilan bagi rakyat Myanmar,” ujar Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, Kamis (18/2/2021) waktu setempat.

Advertisement

BACA JUGA:
Militer Myanmar Tahan Aung San Suu Kyi , KBRI Imbau WNI Tenang

Ada pun sanksi yang diberikan kepada tiga petinggi militer Myanmar tersebut yakni pembekuan aset dan larangan perjalanan. Selain itu, diberlakukannya pengamanan khusus untuk mencegah bantuan Inggris terhadap pemerintah resmi Myanmar tidak salah masuk ke pemerintahan yang kini dipimpin militer.

” Militer dan polisi Myanmar telah melakukan pelanggaran HAM yang serius, termasuk melanggar hak untuk hidup, hak atas kebebasan berkumpul, hak untuk tidak ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang, dan hak atas kebebasan berekspresi,” ujar Dominic mewakili Pemerintahan Inggris.

Para penentang kudeta militer Myanmar menyambut baik sanksi yang dijatuhkan Inggris dan Kanada. Mereka pun kembali turun ke jalan, Jumat (19/2/2021) dan menandai dua minggu berlangsungnya demonstrasi harian di Myanmar.

“Kami mendesak negara lain memberi tanggapan yang terkoordinasi dan bersatu terkait kondisi semena-mena junta militer di sini. Kami akan menunggu pengumuman sanksi Uni Eropa pada 22 Februari mendatang,” ujar Aktivis Pemuda Pro-demokrasi Vietnam, Thinzar Shunlei Yi lewat laman twitternya.

Setelah cuitannya itu, ia kembali mengirimkan cuitan. Menyerukan kepada orang-orang untuk berkumpul di kantor Uni Eropa, mendorong sanksi termasuk tindakan terhadap bisnis-bisnis milik militer Myanmar.

Junta militer Myanmar sejauh ini belum bereaksi terhadap sanksi baru tersebut. Pada Selasa (16/2/2021), Juru bicara militer dalam sebuah konferensi pers mengatakan bahwa penerapan sanksi telah diperkirakan.

Hanya ada sedikit sejarah tentang para jenderal Myanmar menyerah pada tekanan asing dan mereka memiliki hubungan yang lebih dekat dengan negara Tiongkok dan Rusia, yang telah mengambil pendekatan yang lebih lembut daripada negara-negara Barat yang telah lama bersikap kritis terhadap Myanmar.

Pemimpin junta militer, Jenderal Min Aung Hlaing sudah pernah mendapat sanksi dari negara-negara Barat menyusul tindakan keras pada 2017 lalu terhadap kelompok minoritas Muslim Rohingya. “Memberi sanksi kepada para pemimpin militer sebagian besar bersifat simbolis, tetapi tindakan memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan milik militer akan jauh lebih efektif,” kata Mark Farmaner, Direktur kelompok Inggris untuk Kampanye Myanmar.

Setelah hampir setengah abad pemerintahan militer penuh di Myanmar, bisnis-bisnis yang terkait dengan tentara memiliki andil yang signifikan di seluruh perekonomian di negara berpenduduk 53 juta orang itu. Mulai dari perbankan hingga perusahaan bir, telekomunikasi, dan transportasi.

Tentara merebut kembali kekuasaan setelah menuduh adanya kecurangan dalam pemilu 8 November yang dimenangkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi. Pengambilalihan pemerintahan sipil oleh kelompok militer itu telah menghentikan transisi Myanmar menuju demokrasi yang telah dimulai pada 2011, dan militer juga menahan Suu Kyi serta ratusan orang lainnya hingga kini. Bahkan Suu Kyi kini menjalani persidangan karena dianggap menyembunyikan walki talkie ilegal di rumahnya. (*)

Reporter: Jpg
Editor: Chahaya Simanjuntak