Nasional

Pemerintah Buka 160.500 Formasi CPNS

Seleksi PPPK Guru Dilakukan Sampai 3 Kali

Ilustrasi. Peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melakukan registrasi saat akan mengikuti ujian seleksi kompetennsi bidang (SKB) di Kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Batamcenter, Senin (7/9). Formasi CPNS 2021 Pemerintah membuka 160.500 Formasi CPNS. (Cecep Mulyana/Batam Pos)

batampos.id – Tahun ini seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) bakal digelar kembali. Ada sekitar 160.500 formasi yang bisa dilamar oleh masyarakat nantinya. Jumlah tersebut mencakup CPNS daerah dan pusat.

Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB Teguh Widjinarko menjelaskan, pemerintah telah menentukan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) di tahun ini. Jumlahnya, sekitar 1,3 juta yang terdiri dari kebutuhan 1 juta guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) melalui skema yang menjadi program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Formasi ini khusus untuk pemerintah daerah (pemda).

Selain PPPK guru, kebutuhan jabatan lainnya di pemda sebesar ditetapkan sekitar 189 ribu. Dari jumlah tersebut, tidak semuanya masuk skema CPNS. Hanya 119 ribu CPNS untuk berbagai jabatan teknis yang sangat diperlukan. Sementara sisanya, 70 ribu PPPK jabatan fungsional selain guru.

Advertisement

Sementara, untuk instansi pemerintah pusat kebutuhan ASN sebesar sekitar 83 ribu dengan persentase 50 persen PPPK dan 50 persen CPNS untuk berbagai jabatan sesuai kebutuhan masing-masing instansi.

Artinya, bila dijumlahkan, formasi CPNS 2021 hanya sekitar 160.500 baik pusat maupun daerah. ” Betul. Terdiri dari berbagai jabatan termasuk jabatan-jabatan yang terkait dengan bidang kesehatan,” jelasnya saat dikonfirmasi kemarin (18/1).

Teguh mengungkapkan, pada dasarnya hampir semua kementerian/lembaga dan pemda mengajukan usulan kebutuhannya. Dalam pengajuannya, kementerian/lembaga/pemda cenderung mengajukan formasi CPNS sebanyak mungkin. Namun, pihaknya akan memeriksa terlebih dahulu apakah pengajuan mereka benar-benar sesuai dengan kebutuhan.

”Kami harus membagi sesuai dengan kebutuhan nyata dari instansi dimaksud. Apalagi pada saat ini kan sudah ada upaya penyederhanaan birokrasi, sebagian tugas2 dapat digantikan secara digital/otomasi,” paparnya.

Diakuinya, tahun ini skema PPPK jauh lebih banyak dibanding CPNS. Pemerintah merancang agar tenaga PPPK ini bisa masuk pada level keahlian manapun nantinya. Dengan begitu, proses birokrasi bisa dipercepat.

Disinggung soal proses pendaftaran, Teguh mengatakan, bakal dimulai pada April-Mei 2021. Proses ini dilakukan setelah sebelumnya dilakukan penetapan formasi pada Maret 2021.

”Juni 2021 mulai dilakukan seleksi. Rincian detailnya akan diumumkan oleh pemerintah,” ungkapnya.

Untuk pendaftaran, lanjut dia, pada dasarnya proses tahapannya akan sama dengan tahun sebelumnya. Namun, khusus untuk program 1 juta guru PPPK akan dilakukan 3 kali seleksi.

”Jadi kalau ada yang belum lulus di seleksi pertama, diberikan kesempatan di seleksi kedua. Sampai 3 kali kesempatan,” jelasnya. Jika tahun ini program 1 juta guru ini belum terpenuhi, maka akan digeser ke tahun depan sisanya.

Sementara untuk diluar program 1 juta guru tersebut akan tetap dilakukan sekali. ”Alurnya masih tetap sama. Mungkin ada sedikit perbaikan untuk menghilangkan permasalahan yang terjadi di tahun sebelumnya,” sambungnya.

Menurut Teguh, KemenPAN sudah memperoleh surat pertimbangan teknis terkait pengajuan kebutuhan ASN tersebut dari menteri keuangan. Pada intinya, menteri keuangan setuju dengan usulan rencana kebutuhan asn tahun 2021. Selanjutnya KemenPANRB sedang menunggu pertimbangan teknis dari BKN.

Mengenai status PPPK ini, Teguh telah menjelaskan sebelumnya, bahwa posisinya sama dengan PNS. Keduanya merupakan ASN. Hak dan kewajibannya pun sama.

Senada, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Iwan Syahril mengatakan, bahwa PPPK dan PNS statusnya sama-sama ASN berdasrkan UU 5/2014 dan Peraturan Pemerintah 49/2018.

Kemudian, gaji dan tunjangan PPPK setara dengan ASN. Hal ini sesuai dengan PP 98/2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK. Tunjangan ini meliputu, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan structural, dan tunjangan lainnya.

”Selain itu, pada manajemen PPPK, terdapat pasal soal pemutusan hubungna perjanjuan kerja yang sudah diatur. Ada prosedurnya. Sehingga bisa memberikan perlindungan pada guru,” paparnya.

PPPK juga akan mendapat perlindungan lainnya, berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian, dan bantuan hukum. Teknisnya pun telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.6/2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja di instansi daerah. (*)

Reporter : JP GROUP
Editor : GALIH ADI SAPUTRO