Nasional

Telantarkan Izin Geledah dan Tak Panggil Ihsan Yunus, KPK Digugat

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menunjukkan sampel barang bukti berupa paket bantuan sosial (Bansos) COVID-19 yang akan diserahkan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (16/12/2020). Berdasarkan penelusuran MAKI, paket Bansos COVID-19 yang disalurkan kepada masyarakat oleh Kementerian Sosial berupa 10 kilogram beras, dua liter minyak goreng, dua kaleng sarden 188 gram, satu kaleng roti biskuit kelapa 600 gram, satu susu bubuk kemasan 400 gram dan satu tas kain tersebut hanya seharga Rp188 ribu dari nominal yang seharusnya bernilai Rp300 ribu. (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)

batampos.id – Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) melakukan gugatan praperadilan terkait dugaan terlantarnya seluruh izin penggeledahan dari Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Serta penelantaran pemanggilan terhadap politikus PDI Perjuangan, Ihsan Yunus dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara.

“Hari ini, Jumat, 19 Februari 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan MAKI (Pemohon) telah melakukan pendaftaran gugatan Praperadilan melawan KPK (Termohon) atas terlantarnya penanganan perkara korupsi bansos sembako Kemensos, dikarenakan tidak melakukan seluruh izin penggeledahan dari Dewas KPK (sekitar 20 izin) dan tidak melakukan pemanggilan terhadap Ihsan Yunus,” kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman dalam keterangannya, Jumat (19/2).

Boyamin menduga, sekitar 20 izin penggeledahan yang telah dikeluarkan oleh Dewas KPK tidak ditindaklanjuti dengan upaya penggeledahan. Hal ini mengakibatkan belum lengkapnya berkas perkara.

Advertisement

“Bahwa diduga ada 20 izin penggeledahan yang dikeluarkan oleh Dewas KPK untuk keperluan penanganan perkara tersebut, namun sampai saat ini KPK tidak melaksanakan seluruh izin tersebut,” beber Boyamin.

Boyamin tak memungkiri, pihaknya telah membuat laporan kepada Dewas KPK mengenai penelantaran 20 izin penggeledahan tersebut. Hal ini dilakukan agar Dewas KPK menegur Pimpinan KPK untuk memastikan izin penggeledahan tersebut telah dijalankan dan diselesaikan sebagaimana mestinya.

“Namun hingga saat ini baru melakukan sedikit penggeledahan yaitu sekitar lima penggeledahan,” ungkap Boyamin.

Terkait dugaan keterlibatan Ihsan Yunus, sambung Boyamin, penyidik KPK telah melakukan penggeledahan pada rumah orang tua Ihsan Yunus dan adiknya, Muhammad Rakyan Ikram serta Agustinus Yogasmara yang merupakan operator Ihsan Yunus juga telah mengikuti rekonstruksi perkara suap bansos. Dalam rekonstruksi itu terungkap, Yogasmara selaku operator Ihsan Yunus menerima dua sepeda bermerek Brompton dan uang senilai Rp 1.532.044.000.

“Penyidik telah melakukan serangkaian kegiatan terkait Ihsan Yunus sebagaimana tersebut diatas, namun demikian hingga saat ini belum pernah diberitakan kegiatan pemanggilan dan pemeriksaan Ihsan Yunus sebagai saksi,” ujar Boyamin.

Boyamin menyesalkan, sikap KPK yang tidak profesional karena tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada Ihsan Yunus sebagai saksi. Dia menduga, Pimpinan KPK tidak
memerintahkan penyidiknya untuk melakukan pemanggilan kepada Ihsan Yunus.

“Tindakan termohon yang diduga melakukan penelantaran 20 izin penggeledahan yang telah dikeluarkan oleh Dewas KPK dan tidak dipanggilnya Ihsan Yunus oleh KPK, sehingga mengakibatkan penanganan perkara menjadi terkendala adalah sebagai bentuk penghentian penyidikan perkara korupsi bansos,” cetus Boyamin.

Karena itu, Boyamin menduga secara hukum KPK telah melakukan tindakan penghentian penyidikan secara materiil dan diam-diam yang tidak sah menurut hukum terhadap perkara dugaan suap bansos, dengan cara melakukan penelantaran izin penggeledahan yang telah dikeluarkan oleh Dewas KPK.

“Serta tidak dipanggilnya Ihsan Yunus oleh KPK, sehingga mengakibatkan penanganan perkara menjadi terkendala,” tegas Boyamin.

Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri mengakui sebelumnya terdapat laporan MAKI ke Dewas KPK terkait penanganan dugaan suap bansos Covid-19. Pelaporan tersebut mengenai dugaan penelantaran izin penggeledahan oleh penyidik KPK.

Juru bicara KPK berlatar belakang Jaksa ini menuturkan, pihaknya menghargai pelaporan yang disampaikan Boyamin sebagai peran serta masyarakat dalam mengawasi penanganan perkara di KPK. Dia menegaskan, segala proses penyelesaian perkara yang dilakukan KPK selalu mengikuti aturan hukum yang berlaku.

“Karena tentu ada beberapa bagian dari strategi penyidikan perkara yang masih berjalan yang itu bagian dari informasi yang dikecualikan sebagaimana ketentuan UU keterbukaan informasi publik,” pungkas Ali. (*)

Sumber: JP Group
Editor: Jamil Qasim