Home

Pemilik SHM Tak Perlu Bayar UWTO

batampos.id – Pemilik sertifikat hak milik (SHM) di Batam bisa bernapas lega. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batam, Memby Untung Pratama, menegaskan, pemilik SHM tidak perlu membayar Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) ke Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Dialog BPN bersama Batam Pos di ruang redaksi Batam Pos.

”Pemilik SHM tidak bayar UWTO. SHM hanya bisa di­tu­runkan menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) kalau tanahnya dijual ke perusahaan, karena perusahaan tidak boleh hak milik,” katanya, saat bertandang ke Redaksi Batam Pos, Jumat (19/2/2021).

Sementara itu, jika terjadi transaksi jual beli sesama warga, SHM masih tetap berlaku. Memby kemudian mengingatkan momen kunjungan Menteri ATR/BPN, Sofjan Djalil, dua tahun lalu.

Advertisement

Saat itu, banyak masyarakat yang salah persepsi mengenai pernyataan beliau terkait SHM.

”Pak Menteri sampaikan akan dilihat dulu mana HGB yang dihakmilikkan dan HGB yang berada di atas tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Ka­lau yang pertama kewe­nangannya di BP Batam, sedangkan yang kedua di tangan BPN,” ujarnya.

Hak melepaskan HPL menjadi hak milik mutlak bisa terjadi, karena BP Batam yang memiliki kewenangan untuk melakukannya.

”Berdasarkan Keppres 41/1973, tanah Batam pengelolaannya di bawah Otorita Batam (sekarang BP Batam),” katanya.

Namun, ada persyaratan yang tertera bahwa yang membuat tanah Batam jadi tanah atas nama HPL OB, maka harus ada pembebasan hak lama dari warga di sana, kemudian didaftarkan ke BPN.

”Masih ada tanah lama ma­syarakat yang belum dibebaskan, sehingga statusnya sama dengan tanah lainnya di Indonesia, bisa menjadi hak milik,” terangnya.

Tanah-tanah lama itu menjadi kampung tua saat ini. Berdasarkan data BPN Batam, ada 1.800-an SHM di tujuh titik kampung tua di Batam.

”Kampung tua itu hak miliknya sedikit, karena banyak hak pakai dengan bangunan di atas pelantar. Kemudian, di kampung tua juga ada hak milik, jika tidak ada Penetapan Lokasi (PL) perusahaan di atasnya, tidak ada HPL dan tidak berada di hutan lindung,” sebutnya.

Sertifikat Elektronik Diklaim Aman

Sementara itu, terkait sertifikat elektronik, Memby mengatakan, sejak diterapkan mulai 2019 lalu, banyak masyarakat yang belum memercayai sertifikat elektronik. Alasannya, karena ada kekhawatiran bahwa sertifikat fisik akan ditarik. Selain itu, tingkat keamanannya juga turut dikhawatirkan dan tidak ada penarikan sertifikat fisik.

”Tidak ada kewajiban untuk mengganti sertifikat fisik menjadi sertifikat elektronik. Tidak ada juga penarikan sertifikat lama. Kalau mau mengubahnya, silakan secara sukarela,” kata Memby kepada jajaran pimpinan Batam Pos.

Lebih lanjut lagi, sertifikat fisik tetap berlaku. Penggantian sertifikat hanya dilakukan pada layanan pemeliharaan data. Sehingga BPN tidak menyiapkan mekanisme dan biaya untuk masyarakat yang mengajukan sendiri penggantian sertifikat menjadi elektronik.

”Sertifikat fisik disimpan di Kantor Pertanahan sebagai warkah (kumpulan dokumen yang memuat data fisik dan data yuridis), apabila dilakukan transaksi pemeliharaan data, dimana output-nya adalah serifikat elektronik,” tuturnya.

Sertifikat elektronik diklaim aman, karena menggunakan Hash Code, QR Code, dan TTE (Tanda Tangan Elektronik). ”Hal-hal ini adalah nilai tambah yang akan memberikan banyak keuntungan, karena dapat meminimalisasi pemalsuan, atau bahkan meminimalisasi transaksi ilegal pertanahan yang biasa dilakukan mafia tanah,” ucapnya.

Lebih lanjut dikatakan Memby, Kementerian ATR/BPN telah menerapkan standar ISO 27001:2013 untuk sistem manajemen keamanan informasi yang memastikan semua proses yang dilakukan berdasarkan analisa risiko dan mitigasinya berdasarkan International Best Practices.

”Sertifikat elektronik juga menggunakan metode enkripsi terhadap semua data, baik yang disimpan, ditransfer atau diolah oleh sistem ATR/BPN. Menggunakan tanda tangan elektronik, serta menggunakan metode 2 factor authentication (2FA) untuk memastikan hanya pemilik sertifikat yang dapat membuka dokumen digital tersebut. Penyimpanan data digital juga dilakukan dengan model encryption dan dibackup secara teratur di dalam Data Center,” katanya.

Selain itu, lebih simpel, karena tidak perlu datang ke kantor BPN atau melalui pihak ketiga untuk memerolehnya. Pemilik sertifikat elektronik juga dapat mencetak sertifikatnya sendiri, dan ketika kehilangan, maka dapat mencetaknya lagi.

Saat ini, sertifikat elektronik baru berlaku untuk sertifkat hak tanggungan saja. BPN juga berfokus pada pengurusan sertifikat elektronik milik instansi pemerintahan.

Dalam penerbitannya, penandatanganan sertifikat elektronik menggunakan tanda tangan elektronik. Program digitalisasi sertifikat tanah akan dilakukan secara bertahap. Tahap awal dikhususkan kepada kantor pertanahan di kawasan yang memiliki tingkat Ease of Doing Business (EoDB) terbaik di Indonesia.

”Ada lima kantor pertanahan di Provinsi DKI Jakarta dan dua kantor pertanahan Surabaya 1 dan Surabaya 2. Penerapannya didahulukan untuk instansi pemerintah,” ungkapnya.

Secara keseluruhan, sebanyak empat layanan sudah diintegrasikan menjadi layanan elektronik, yakni Hak Tanggungan Elektronik (HT-el), Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT),

Pengecekan Sertipikat Tanah, serta Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT). (*)

 

Reporter : RIFKI SETIAWAN
Editor : MOHAMMAD TAHANG