Covid-19

41 Persen Masyarakat Enggan Divaksin, PAN: Harus jadi Perhatian Serius

Petugas medis menunjukan vaksin Covid-19 buatan Sinovac tahap 1 di Puskesmas Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (9/2/2021). Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memulai vaksinasi tenaga kesehatan di atas 60 tahun setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan izin penggunaan vaksin tersebut untuk lansia. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

batampos.id – Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menilai, 41 persen masyarakat yang tak bersedia untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19 merupakan hal serius. Hal ini menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) yang menyatakan 41 persen masyarakat tidak bersedia divaksin.

“Menurut saya, ini adalah temuan yang serius. Ternyata ada banyak masyarakat tidak mau divaksin, jumlahnya mencapai 41 persen,” kata Saleh dalam keterangannya, Senin (22/2).

Saleh mengungkapkan, temuan tersebut tidak boleh dianggap remeh. Dia menegaskan, Pemerintah harus bekerja keras untuk meyakinkan masyarakat agar ikut vaksinasi.

Advertisement

“Survei tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah. Pemerintah harus melakukan sosialisasi vaksinasi Covid-19 secara luas dan masif kepada masyarakat,” tegas Saleh.

Saleh memandang, sosialisasi vaksinasi Covid-19 oleh pemerintah belum diterima seluruhnya kepada masyarakat. Dia menilai, masyarakat belum sepenuhnya memahami manfaat vaksinasi Covid-19.

Karena itu, Saleh menegaskan masyarakat perlu untuk mengikuti vaksinasi Covid-19. Sebab, anggaran besar yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19 di Tanah Air agar tidak terbuang cuma-cuma.

“Ini penting sekali loh orang ikut vaksinasi ini. Karena jumlah anggaran untuk vaksinasi itu besar. Terakhir Menkes paparan di Komisi IX angkanya mencapai Rp 134 triliun sekian. Jadi angka itu untuk vaksinasi dan seluruh hal yang berkaitan dengan itu luar biasa besarnya,” tegas Saleh.

Dia mengharapkan, program vaksinasi Covid-19 harus efektif, dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masyarat. Sehingga betul-betul seusai target yang dicanangkan oleh pemerintah.

“Saya tidak begitu yakin bahwa sanksi yang disebutkan dalam Perpres 14 yang baru itu akan meningkatkan partisipasi masyarakat. Menurut saya, partisipasi itu akan lebih meningkat jika sosialisasinya dilakukan secara serius di seluruh Indonesia,” tandas Saleh.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyampaikan, banyak warga yang kemudian tidak lantas bersedia divaksin sebanyak 41 persen. Terutama karena alasan efek samping vaksin yang belum dipastikan (54,2 persen). Kemudian efektivitas vaksin (27 persen), merasa sehat atau tidak membutuhkan (23,8 persen), dan jika harus membayar (17,3 persen).

Pada kelompok yang bersedia divaksin (54,9 persen), mayoritas tidak bersedia jika harus membayar (70 persen), sekitar 23,7 persen bersedia divaksin meski harus membayar. Atau secara total sekitar 38,4 persen tidak bersedia diberi vaksin jika harus membayar atau membeli, dan hanya sekitar 13 persen yang bersedia diberi vaksin meski harus membayar atau membeli. Efektivitas vaksin dalam mencegah tertular virus Korona dipercaya oleh sekitar 53,5 persen warga, yang tidak percaya sekitar 30,3 persen, dan selebihnya tidak bisa menilai, 16,3 persen.

Kemudian, warga juga tampak tidak begitu antusias ketika membayangkan tentang vaksin Covid-19. Pada dimensi yang positif (optimistis dan penuh harap) antusias warga jauh lebih besar ketimbang pada dimensi yang negatif (takut dan cemas) terhadap vaksin. Namun, mayoritas warga cenderung berada di tengah dan ke arah level antusias yang lebih rendah terhadap vaksin, pada dimensi optimis dan penuh harap. (*)

Sumber: JP Group
Editor: Jamil Qasim