Nasional

Irjen Napoleon Merasa Dikriminalisasi, Begini Respons Polri

Terdakwa Irjen Pol Napoleon merasa dikriminalisasi dalam kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)

batampos.id – Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte menyebut dirinya menjadi koban kriminalisasi dalam kasus tersebut. Hal itu dia sampaikan saat membacakan nota pembelaan atau pledoi dalam persidangan.

Terkait pledoi Irjen Napoleon, Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan tidak merespons banyak. Menurutnya, setiap terdakwa memiliki hak untuk mengajukan pembelaan.

“Ya, jadi setiap orang itu tentunya memiliki hak untuk berbicara mengeluarkan pendapat,” kata Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (22/2).

Advertisement

Ramadhan menjelaskan, Polri menghormati pembelaan yang dibuat oleh Napoleon. Selain itu, Korps Bhayangkara juga tetap menghormati jalannya proses persidangan hingga ada putusan pengadilan.

“Silakan saja siapapun yang ditegakkan secara hukum ada proses hukumnya. Seperti proses-proses ketika setiap puas, melakukan gugatan, itu kita menghargai, itu kita persilakan tentunya melalui mekanisme hukum yang ada,” jelasnya.

Sebelumnya, mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte mengklaim dirinya telah menjadi korban kriminalisasi akibat kasus dugaan suap penghapusan red notice terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra. Dia mengaku menjadi pembicaraan di media sosial.

“Kami telah menjadi korban dari kriminalisasi melalui medsos yang memicu malpraktik dalam penegakan hukum, berupa masifnya pergunjingan publik akibat sinisme terhadap kekuasaan yang telah mengenalisir setiap simbolnya sebagai pelampiasan hasrat ghibah. Sehingga memicu malpraktik dalam penegakan hukum,” kata Napoleon saat menyampaikan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (22/2).

Napoleon menyebut, tragedi itu datang saat masuknya Djoko Tjandra secara ilegal ke Indonesia melalui perkebunan perbatasan Kalimantan Utara pada 5 Juni 2020. Dia menyebut, sejak pertengahan Juli 2020 menuding pemerintah terutama aparat penegak hukum telah kecolongan.

“Publikasi sebuah foto selfie Djoko, Anita, dan Prasetijo, publikasi selembar surat jalan yang ditanda tangani Prasetijo dan publikasi selembar surat bebas Covid yang ditanda tangani dokter Pusdokkes Polri di media massa telah menggulirkan tudingan publik kepada Polri, bahwa yang dianggap sebagai biang keladi tercorengnya kewibawaan pemerintah akibat kelemahan aparat penegak hukum terkait dalam perburuan terpidana yang buron selama 11 tahun,” beber Napoleon. (*)

Sumber: JP Group
Editor: Jamil Qasim