Politika

Ketua KPU Batam Disidang DKPP

Terkait Kekuarangan Surat Suara di TPS

Ketua KPU Batam, Herrigen. (F Dalil Harahap/Batam Pos)

batampos.id – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Kota Batam di Kantor Badan Pengawas Pemilu(Bawaslu) Kota Batam, Minggu (20/2).

Perkara ini diadukan Bawaslu Batam. Pihak teradu pertama adalah Ketua KPU Batam dan pihak teradu kedua Sekretaris KPU Kota Batam. Sementara 4 orang komisioner KPU lain dietapkan sebagai pihak terkait.
Ketua KPU Kota Batam Herrigen Agusti membenarkan sidang DKPP ini. Menurutnya, sidang ini adalah lanjutan dari aduan Bawaslu Batam Terkait kekurangan surat suara di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9 Desember lalu. “Memang ada kekurangan surat suara dan dilaporkan ke DKPP. Dan kami juga menjelaskan terkait hal tersebut,” kata Herrigen, Senin (22/2).
Diakuinya, Terkait kekurangan surat suara ini, ada prosedur yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 dan 19 Tahun 2020. Dimana ada pasal mengatur jika terjadi kekurangan surat suara, bisa diambil dari TPS terdekat.
“Dan dari data yang kami input kemarin, tidak ada satupun pemilih yang tidak milih. Surat suara yang kita geser itu juga tidak ada yang terpakai,” ungkapnya.
Herrigen juga menjelaskan, jika tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada serentak ini juga meningkat dibanding Pilpres 2019 lalu. Dimana tingkat pemilih walikota Batam sebesar 64,23 persen dan tingkat pemilih gubernur Kepri naik yakni 68 persen.
“Meningkatnya partisipasi ini menjadi indikator bahwa pemilu serentak termasuk sukses. Dimana kita melihat pelaksanaanya lancar, aman dan tidak ada keributan. Di masa Pandemi bisa meningkatkan angka partisipasi pemilih yang tentunya dibantu oleh pihak dan stakeholder lain,” bebernya.
Herrigen menambahkan, saat ini masih menunggu hasil sidang DKPP yang rencana nya akan diputuskan 10 hari ke depan. Ia juga melihat laporan yang diadukan kepada dirinya sebenarnya menjadi wewenang seluruh komisioner KPU. Hal ini tidak lain karena seluruh keputusan KPU bersifat kolektif kolegial seluruh pimpinan komisoner.
“Seharusnya seluruh komisioner juga memberikan jawabannya karena sudah ada masing-masing tupoksinya,” kata Herrigen.
Sehari sebelumnya, DKPP juga melaksanakan sidang dengan KPU Batam dengan agenda menindaklanjuti aduan masyarakat yang menyatakan hak pilihnya dihilangkan. Herrigen menjawab sebenarnya sebelum ditetapkan ke dalam DPT, seluruh pemilih sudah di data DPS, DPSHP dan DPT.
“Dan sesuai aturan PKPU, bagi masyarakat yang tak terdaftar DPT, bisa memberikan hak suaranya dengan membawa e-KTP pada hari h pemilihan mulai dari pukul 12.00 WIB. Jadi sebenarnya gak ada masalah. Kita sudah jelaskan sesuai aturan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Bawaslu Batam menyebutkan, ada dugaan pelanggaran pemilu terkait kekurangan surat suara Pemilukada 2020 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batam.
Anggota Bawaslu Kota Batam, Bosar Hasibuan mengatakan, pihaknya saat ini sudah menyimpulkan hasil pemeriksaan lima komisioner KPU Kota Batam tersebut.
Dimana ada empat pelanggaran yang ditujukan kepada KPU Kota Batam yakni, pelanggaran menghilangkan hak pemilihan, pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi dan pelanggaran hukum lain.
“Artinya disini memang ada pelanggaran. Ada 4 jenis pelanggaran yang kita tetapkan yang akan dilaporkan ” ujar Bosar.
Sebelum disidang di DKPP, lima Komisioner KPU Batam, diperiksa maraton oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batam.
Mereka diperiksa atas dua kasus tindak pidana pelanggaran Pemilu yaitu kekurangan surat suara yang tidak sesuai dengan jumlah DPT saat pemilihan dan kekurangan surat suara sebelum hari H.
Pun terkait penjemputan kekurangan surat suara, Bosar menegaskan, pihak KPU Kota Batam tidak berkoordinasi dengan mereka dalam penjemputan surat suara yang kurang. “Nggak koordinasi, kemana berangkat, jam berapa berangkat dan hari apa KPU tak pernah koordinasi ke kami, sampai di sana mereka sudah transit Jakarta,” kenangnya. (*)
Sumber : JP Group
Editor : Jamil Qasim