Nasional

KPK Usut Uang Suap Benur yang Diduga Untuk Beli Rumah

Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. (ANTARA/Indrianto Eko Suwarso/aww)

batampos.id – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap penetapan izin ekspor benih lobster atau benur yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Penyidik KPK memeriksa Jaya Marlian selaku pihak swasta.

Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri menyampaikan, Jaya Marlian dicecar penyidik KPK soal pengetahuannya mengenai adanya transaksi pembelian rumah milik staf khusus Edhy, Andreau Pribadi Misanta. Dia juga merupakan tersangka dalam perkara ini.

“Didalami pengetahuannya terkait dengan transaksi jual beli rumah milik Tsk APM (Andreau Pribadi Misata) yang berlokasi di wilayah Cilandak, Jakarta Selatan yang diduga sumber uang untuk pembeliannya dari para ekspoktir yang memperoleh izin ekspor benur tahun 2020 di KKP,” kata Ali dalam keterangannya, Selasa (23/2).

Advertisement

Selain itu, penyidik lembaga antirasuah juga memeriksa pihak dua swasta yakni Yusuf Agustinus dan Zulhijar. Materi pemeriksaannya keduanya juga mengenai dugaan pembelian rumah oleh Andreau.

“Didalami pengetahuannya terkait pembelian rumah milik saksi Yusuf Agustinus oleh tersangka APM (Andreau Pribadi Misata) yang diduga sumber uang untuk pembeliannya dari para eksportir yang memperoleh izin ekspor benur tahun 2020 di KKP,” ucap Ali.

Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KKP RI Sjarief Widjaja tidak memenuhi panggilan penyidik KPK. Penyidik akan menjadwalkan ulang kepada pejabat KKP pada hari ini, Selasa (23/2).

“Mengkonfirmasi untuk hadir dan dilakukan penjadwalan ulang pada hari Selasa (23/2/2021),” tegas Ali.

Dalam perkara ini, KPK baru menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Mereka diantaranya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo; dua stafsus Menteri Kelautan dan Perikanan, Safri (SAF) dan Andreau Pribadi Misanta (APM); Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi (SWD); staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan, Ainul Faqih (AF) dan pihak swasta, Amiril Mukminin. Sementara diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito (SJT) sebagai tersangka.

KPK menduga, Edhy Prabowo menerima suap dengan total Rp 10,2 miliar dan USD 100.000 dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy selaku Menteri Kalautan dan Perikanan memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benih lobster atau benur.

Keenam tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*)

Sumber : JP Group
Editor : Jamil Qasim