Nasional

Pemerintah Bentuk Tim Khusus

Pemerintah Bentuk Tim Khusus

Menko Polhukam Mahfud M.D.(Humas Kemenko Polhukam)

batampos.id – Desakan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) direspons cepat pemerintah. Senin (22/2) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD mengumumkan Tim Kajian UU ITE. Tim khusus itu diminta mencari aturan yang harus direvisi dari UU tersebut. Mereka diberi waktu dua bulan untuk membongkar undang-undang yang kerap kali menuai kontroversi.

Mahfud menjelaskan bahwa Tim Kajian UU ITE berasal dari tiga kementerian. Selain Kemenko Polhukam, ada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Tim yang diketuai oleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo itu terbagi atas dua sub.
Sub Tim I dikomandoi oleh Henri Subiakto, staf ahli Bidang Hukum Kemenkominfo. Sementara Ketua Sub Tim II Widodo Eka Tjahjana selaku Dirjen Perundang-Undangan Kemenkum HAM. ”Kedua tim dibentuk untuk membahas substansi, apa betul ada pasal karet (di UU ITE),” jelas Mahfud. Kajian tersebut penting dilakukan lantaran masih banyak perdebatan terkait dengan beberapa pasal dalam UU ITE. Bukan hanya di masyarakat, dia menyebut, di DPR pun masih jadi polemik.
Karena itu pula, lanjut Mahfud, Presiden Joko Widodo memberi atensi dan meminta supaya ada kajian khusus untuk membongkar UU ITE. Sejak kemarin sampai dua bulan ke depan, persoalan-persoalan dalam UU ITE akan dibahas secara mendalam. ”Kalau keputusan (Tim Kajian UU ITE) harus revisi, kami akan sampaikan ke DPR,” jelasnya. Menurut Mahfud UU ITE sudah ada dalam prolegnas 2024, sehingga kemungkinan merevisi UU tersebut sangat terbuka.
Waktu dua bulan pun tidak diberikan begitu saja, Mahfud menyebut, pihaknya sudah mempertimbangkan banyak hal. ”Karena diskusi, maka perlu waktu. Kami mengambil waktu sekitar dua bulan,” jelasnya. Sambil menunggu kajian itu, dia menyebut, Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah membuat pedoman yang harus ditaati dalam proses hukum kasus-kasus UU ITE. Salah satunya, dia menyebut, pelanggaran UU ITE bersifat delik aduan.
Menteri Kominfo  Johnny G. Plate menjelaskan bahwa salah satu prinsip yang dikedepankan adalah menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Tantangan utama saat ini kata Johnny adalah menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi, kualitas kebebasan pers, kualitas berserikat, kualitas berkumpul dan kualitas menyampaikan pendapat. ”Payung hukum hulu seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah salah satunya di Undang-Undang ITE,” jelasnya.
Mengenai adanya keberatan tentang pasal dalam UU ITE yang dianggap krusial, multitafsir atau pasal karet, Johnny  menegaskan hal itu telah diajukan pihak yang berkeberatan ke Mahkamah Konstitusi melalui judicial review. “Kurang lebih sebanyak 10 kali dan mendapatkan penolakan. Namun demi manfaat untuk kehidupan bermasyarakat dan kehidupan sosial, maka terbuka selalu kemungkinan dalam rangka menambah, mengurangi, mengubah untuk penyempurnaan undang-undang itu sendiri,” tandasnya.
Dalam Keputusan Menko Polhukam Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian UU ITE, Johnny menegaskan peran Kominfo adalah mengkaji pedoman pelaksanaan Undang-Undang ITE khususnya pada pasal krusial seperti pasal 27, pasal 28, dan pasal 29 UU ITE.
Meski demikian, Johnny mengatakan  bahwa pedoman ini bukan norma hukum baru. Pihaknya tidak dalam rangka untuk membuat satu tafsiran terhadap undang-undang, karena  hal tersebut sudah diakomodir di bagian penjelasan undang-undang. ”Penafsiran akhir dalam pelaksanaan judicial system kita bagi masyarakat pencari keadilan adalah menjadi kewenangan hakim,” jelasnya. .
Johnny menyebut, Pedoman Pelaksanaan UU ITE diperuntukkan sebagai acuan bagi aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti UU ITE apabila disengketakan atau terjadi sengketa yang berkaitan dengan regulasi tersebut. “Baik itu oleh Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia atau lembaga-lembaga lainnya di ruang fisik, dan tentunya oleh Kominfo dalam menjaga ruang digital,” jelasnya.
Menteri Johnny menyatakan bahwa suatu keniscayaan bagi Indonesia saat ini bertransformasi ke ruang digital. Sehingga di era transformasi digital dibutuhkan payung hukum yang memadai guna menjaga dan mengawal ruang digital digunakan dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang yang aman, bersih, kondusif, produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.
Namun di sisi lain, regulasi seperti UU ITE harus mampu menjamin pemenuhan rasa keadilan masyarakat. ”Untuk itu, Saya juga menggarisbawahi betul jangan sampai dalam pelaksanaan kajian ini berdampak pada kekosongan payung hukum di dalam ruang digital,” ujarnya.
Anggota Komisi III DPR Jazilul Fawaid mengusulkan UU ITE dirombak total. Antara transaksi elektronik dengan informasi elektronik dipisah secara sendiri-sendiri karena keduanya merupakan sesuatu yang berbeda. ”Menurut saya pribadi, ini dirombak total,” terang dia.
Menurutnya, keinginan Presiden Jokowi untuk merevisi UU ITE itu muncul berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang berkembang di masyarakat. Gus Jazil,sapaan akrab Jazilul Fawaid mengatakan,awalnya undang-undang itu diputuskan untuk menjawab berbagai kejahatan elektronik, seperti transaksi palsu atau penipuan elektronik dan lainnya. Jadi, belum memasukkan unsur pencemaran nama baik.
Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan, soal penghinaan atau pencemaran nama baik itu sangat multitafsir. Karena itu, Presiden mengusulkan untuk direvisi undang-undang. ”UU ini awalnya titik tekannya lebih pasal transaksi elektronik, tapi yang muncul justru lebih banyak pada pemidanaan kepada mereka yang aktif di dunia elektronik,” tutur dia.
Akibatnya, kata Gus Jazil, pemerintah kerap dianggap menggunakan UU ITE tersebut untuk melakukan pengendalian informasi dan senjata untuk menentang kebebasan berekspresi. Hal itu yang menjadi persoalan di masyarakat.
Legislator asal Dapil Jatim X itu mengapresiasi keseriusan pemerintah dalam mengubah UU ITE. Dia berharap, tim yang dibentuk pemerintah bisa secepatnya merampungkan kajiannya terhadap UU ITE. Jika kajian sudah selesai, pemerintah bisa segera mengajukan draf RUU ITE kepada DPR RI.
Gus Jazil yakin semua fraksi di DPR akan setuju dengan perubahan UU ITE. Hal itu dilihat dari pernyataan-pernyataan partai-partai di Senayan yang menyambut baik usulan Jokowi untuk revisi UU tersebut. “Kalau semua fraksi setuju, maka proses revisi UU akan mudah,” terang dia.
Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan keseriusan pemerintah mengajukan revisi UU ITE perlu disambut baik. Namun demikian YLBHI menekankan bahwa pemberangusan kebebasan berpendapat tidak hanya terjadi di ruang digital. Catatan YLBHI, 351 kasus pelanggaran hak dan kebebasan sipil yang tersebar di banyak daerah. Kasus itu didominasi pelanggaran hak berekspresi dan menyatakan pendapat di muka umum.
Pun, data LBH-YLBHI menunjukkan penangkapan sewenang-wenang tinggi sekali angkanya. Yakni 3.539 orang. Sebagian besar terkait dengan penyampaian pendapat di muka umum khususnya aksi penolakan omnibus law Cipta Kerja tahun lalu. Selain itu data YLBHI menunjukkan terjadi penangkapan sewenang-wenang terhadap peserta aksi damai khususnya pada aksi penolakan omnibus law Cipta Kerja sejumlah 3376. “Penangkapan besar-besaran ini menunjukkan bahwa seolah-olah demonstrasi adalah kegiatan terlarang seperti di zaman orde baru,” paparnya.
Berbagai pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi itu berakar dari berbagai kebijakan yang bertentangan dengan Konstitusi dan UU. Diantaranya Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020 tertanggal 4 April 2020 mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Pejabat Negara, Surat Telegram Kapolri Nomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 tertanggal 2 Oktober 2020 untuk menghadapi aksi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja serta SKB 11 kementerian dan lembaga terkait penanganan radikalisme dan penguatan wawasan kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara ASN.
Asfin menambahkan pihaknya mendesak Presiden melakukan evaluasi terhadap penegakan hukum oleh Kepolisian khususnya pelanggaran terhadap pelaksanaan hak kebebasan berpendapat serta memerintahkan kebijakan yang melanggar kebebasan berpendapat dicabut. Selain itu, YLBHI juga meminta pemerintah memastikan tidak ada lagi pembubaran sewenang-wenang, penangkapan dan kriminalisasi terhadap orang atau kelompok yang menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan secara damai. (*)
Sumber : JP Group
Editor : Jamil Qasim