Ekonomi & Bisnis

Perusahaan Ingin Gunakan Tenaga Kerja Asing, ini Aturan Mainnya

ILUSTRASI. Sejumlah tenaga kerja asing (TKA) keluar dari kompleks proyek pembangunan PLTU 3-4 Nagan Raya, Aceh, setelah mereka tidak bisa menunjukkan izin kerja dari pemerintah. (Kemenaker/Antara)

batampos.id – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Itu merupakan peraturan turunan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law).

Dalam aturan tersebut, terdapat sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan yang ingin mempekerjakan TKA. Pasal 6 Ayat (1) beleid itu berbunyi setiap pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Kemudian, Pasal 6 Ayat (2) berbunyi, pemberi kerja TKA akan mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh pemberi kerja TKA lain, masing-masing pemberi kerja TKA wajib memiliki pengesahan RPTKA. Dalam Ayat (3) masih di pasal sama dijelaskan bahwa pemberi kerja TKA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) wajib mempekerjakan TKA sesuai dengan pengesahan RPTKA.

Advertisement

BACA JUGA : Proyek Pemerintah harus Dapatkan Pasir dan Granit dari Tambang Berizin, Jika Melanggar Ada Sanksi Pidana

Ada juga pada Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi, pemberi kerja TKA wajib menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga kerja pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping TKA sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA. Dan, memulangkan TKA ke negara asalnya setelah perjanjian kerjanya berakhir.

Sedangkan pada Pasal 7 Ayat (2) disebutkan, selain kewajiban pemberi kerja TKA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pemberi kerja TKA wajib memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA.

“Namun, ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pada poin 1 dan 2, serta Ayat (2) tidak berlaku bagi direksi dan komisaris, kepala kantor perwakilan, pembina, pengurus, dan pengawas yayasan, serta TKA yang dipekerjakan untuk pekerjaan bersifat sementara,” tulis aturan tersebut.

Kemudian, Pasal 8 Ayat (1) menerangkan bahwa pemberi kerja TKA wajib mendaftarkan TKA dalam program jaminan sosial nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 bulan, atau program asuransi pada perusahaan asuransi bagi TKA yang bekerja kurang dari 6 bulan. Pasal 8 Ayat (2) berbunyi, program asuransi bagi TKA yang bekerja kurang dari 6 bulan tersebut paling sedikit menjamin perlindungan untuk jenis risiko kecelakaan kerja.

Di PP tersebut juga terdapat larangan penggunaan TKA untuk beberapa kegiatan tertentu. Seperti dijelaskan dalam Pasal 9, pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan TKA. Lalu, sesuai Pasal 10, pemberi kerja TKA dilarang mempekerjakan TKA rangkap jabatan dalam perusahaan yang sama.

Pasal 11 juga memuat larangan, yaitu pemberi kerja TKA dilarang mempekerjakan TKA pada jabatan yang mengurusi personalia. Jabatan yang mengurusi personalia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh menteri setelah mendapat masukan dari kementerian/ lembaga terkait.(*)

Reporter : Jpgroup
Editor : Jamil Qasim