Infrastruktur

Arungi Laut, Merentas Belantara, PLN Tanjungpinang “Berdarah-darah” Terangi Ibu Kota, Sampai Utara Indonesia

Penyediaan infrastruktur listrik bagi masyarakat menjadi tanggung jawab negara. Peran tersebut diemban Perusahaan Listrik Negara (PLN). Meskipun bukan perkara yang mudah, walaupun harus “berdarah-darah”. Tetapi perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut berkomitmen untuk menyelesaikan tanggung jawab dengan optimal. Sekalipun dipaksa untuk mengarungi ganasnya laut dan merentas belantara, namun yang terpenting listrik menyala dan menjadi jantung bagi percepatan pembanguan daerah.

Petugas PLN melakukan pemeliharaan jaringan beberapa waktu lalu. F. Yusnadi/Batampos.

Tak bisa dipungkiri, kehadiran infrastruktur listrik menjadi napas baru. Bukan hanya bagi denyut ekonomi masyarakat, namun juga mendorong percepatan pembangunan daerah. Sebelum sampai pada fase, dimana hampir semua desa di Provinsi Kepri sudah energize dengan listrik. PLN Tanjungpinang yang bertanggung jawab terhadap penyediaan listrik di enam kabupaten/kota di Provinsi Kepri di luar Kota Batam harus berjibaku dengan berbagai persoalan di lapangan.

Mengulit kembali peristiwa tahun 2015 lalu, menjadi sejarah kelam bagi PLN Tanjungpinang yang sukar untuk dilupakan. Tepatnya pada 19 Mei 2015, terjadi aksi unjuk rasa dalam gelombang besar di Kantor PLN Tanjungpinang yang berlokasi di Jalan Bakar Batu tersebut. Kemarahan ribuan masyarakat Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang memuncak dan tak terbendung. Situasi tersebut disebabkan PLN melakukan pemadaman bergilir empat kali dalam sehari.

Advertisement

Dengan wajah yang tak ramah, ribuan masyarakat datang dari berbagai penjuru Pulau Bintan (Tanjungpinang-Bintan) berteriak atas nama People Power , mereka membawa beragam barang elektronik rusak dilemparkan di halaman Kantor PLN Tanjungpinang yang berlokasi di Jalan Bakar Batu tersebut. Tak peduli dengan barisan berlapis pihak kepolisian, telur busuk juga turut berterbangan.

Massa sempat merusak kantor BUMN tersebut. Mobil dinas milik PLN turut menjadi korban. Melihat situasi tidak terkendali, pihak kepolisian berupaya melakukan negosiasi. Namun tak ada hasilnya, kemarahan masyarakat semakin menjadi-jadi. Meskipun General Manager (GM) PLN Tanjungpinang Mayudin sudah digiring dari Kantor PLN Tanjungpinang menuju Gedung Daerah untuk dialog yang difasilitasi oleh Gubernur Kepri pada waktu itu, HM. Sani. Namun upaya tersebut tetap saja tidak dipandang.

Pendemo berteriak semakin lantang, mereka berencan akan menduduki kantor PLN. Namun keinginan tersebut mendapat halangan dari pihak pengaman yang terdiri Polda Kepri, Polres Tanjungpinang, dan Polres Bintan. Menjelang magrib, ratusan personel polisi meminta pendemo meninggalkan lokasi. Pengujuk rasa tetap bertahan, dengan alasan sampai ada jaminan listrik bisa normal kembali.

Pecah, bentrokpun terjadi, ketika polisi terus memaksa membubarkan massa. Gas air mata menyembur dari water cannon, dan menyebar cepat ke arah demonstran. Aksi saling dorong sebagian pendemo di halaman kantor PLN pun terjadi. Polisi mengambil tindakan tegas. Para pendemo dibubarkan paksa. Sebagian massa menjadi bulan-bulanan polisi. Belasan orang terluka. Salah seorang anggota DPRD Tanjungpinang dilaporkan terluka pada kejadian iitu. Bagian kepalanya bocor akibat pemukulan.

“Sewaktu saya diamanahkan untuk memimpin PLN Tanjungpinang tahun 2014 lalu, kondisi listrik memang tengah mengalami defisit yang cukup besar. Kemampuan yang tersedia sebesar 45 mega watt, sementara beban puncak pada waktu itu adalah 65 mega watt. Artinya mengalami defisit sebesar 20 mega watt,” ujar Mantan GM PLN Tanjungpinang, Mayudin, Rabu (24/2/2021) lalu dari balik sambungan telepon.

Pria yang sekarang ini duduk sebagai GM PLN UP3 Kota Bandung tersebut menceritakan tentang pengalaman berharganya saat berada dalam situasi sulit tersebut. Suplai listrik pada saat itu, berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Uap (PLTU) Capital Turbin Indonesia (CTI) Galang Batang, Bintan dengan kapasitas yang tersedia 12,5 mw. Selain itu adalah dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Suka Berenang 13,3 mw dan Air Raja 19,7 mw yang berada di Tanjungpinang.

Menurut Mayudin, bagi mengatasi kekurangan yang terjadi, pihaknya berupaya untuk menyewa pembangkit. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menghadirkan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Tokojo, Bintan dengan daya mampu 6 mw. Pada tahun yang sama, juga ada tambahan kekuatan sebesar 9 mw dari PLTMG Dompak, Tanjungpinang

“Jika semua kondisi pembangkit optimal, tentu defisit yang terjadi tidak terlalu besar. Namun yang sering bermasalah adalah rusaknya PLTU CTI Galang Batang. Ini yang memperluas kebijakan pemadaman bergilir,” jelas Mayudin.

Interkoneksi Listrik Babin, Tuntaskan Persoalan Listrik Pulau Bintan

Meskipun PLN Tanjungpinang sudah berupaya menambah daya dengan dua unit PLTMG dengan kapasitas 15 mw pada semester pertama 2015. Namun, kehadiran infrastruktur listrik tersebut masih belum mampu menyelesaikan persoalan pemadaman bergilir yang terjadi di Ibu Kota Provinsi Kepri. Situasinya mulai berubah, ketika mega proyek interkoneksi kabel bawah laut dari Batam ke Pulau Bintan dengan kapasitas 55 mega watt dinyatakan energize bersamaan dengan Hari Pahlwan 10 November 2015 lalu.

Dengan menggunakan Sistem Kabel Laut Tegangan Tinggi (SKLTT) yang dikerjakan tujuh perusahaan spesialis, membutuhkan waktu 10 bulan untuk menyelesaikan interkoneksi tahap awal tersebut sampai ke Tanjunguban, Bintan.
Pekerjaan mulai dilakukan pada 28 Januari 2015 lalu. Unit Induk Pembangunan (UIP) Area Sumatera menagertkan pekerjaan tersebut tuntas dalam waktu 10 bulan.

“Sebelum adanya interoneksi, boleh dikatakan PLN Tanjungpinang masih “berdarah-darah” untuk memberikan pelayanan yang terbaik dalam hal penyediaan listrik di Pulau Bintan,” ujar Mayudin.

Pihaknya, menyabut baik terkait pembangunan strategis interkoneksi listrik bawah laut dari Batam ke Bintan di bawah kendali UIP Area Sumatera (UIPKITSUM sekarang,red). Karena pada tahun tersebut ada 5.000 rumah tangga yang masuk dalam daftar tunggu. Menurut Mayudin, untuk mempercepat proses pembangunan pada waktu itu, ada tujuh consorsium yang terlibat. Untuk pelaksaan pemasangan kabel akan melibatkan  VISCAS Corporation, PT Karya Mitra Nugraha, PT Intan Mufakat Raya, dan PT Forma Ocean Indonesia. Sedangkan untuk pekerjaan pembuatan Gardu Induk (GI) adalah PT Karakatau Enggering, PT Dwipa Konektra, dan PT Sangkat Jaya.

Lebih lanjut katanya, dari Sri Bintan, Tanjunguban ke Air Raja, Tanjungpinang ada 116 tapak tower dengan jarak 38,2 km. Sedangkan dari Air Raja, Tanjungpinang ke Kijang, Bintan ada 65 tapak tower, dengan panjang 12 km. Disebutkannya, proses untuk ganti rugi lahan terus dikoordinasikan bersama dengan Pemkab Bintan dan Pemko Tanjungpinang.

Bagi mengalirkan listrik dalam kapasitas besar tersebut, berdasarkan data PLN, dari Batam ke Pulau Ngenang ada 13 tapak tower. Di Pulau Ngenang juga dibangun satu gardu induk yang digunakan untuk mengalirkan listrik bagi masyarakat disana. Adapun rute kabel bawah laut adalah dari Tanjungkasam ke Tanjungsauh, Pulau Ngenang, dan Tanjungtalok, Bintan. Panjang kabel dari Tanjungkasam ke Tanjungsauh adalah 3,8 Km. Sedangkan dari Pulau Ngenang ke Tanjungtalok, Bintan 5,3 Km.

Dengan alasan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, kabel tersebut ditanam pada kedalaman hingga 4 meter. Hal itu untuk mengantisipasi kapal yang akan labuh jangkar. Kabel tersebut juga dipasang proteck (pelindung). Tuntasnya interkoneksi tersebut diprediksi mampu memenuhi kebutuhan listrik untuk waktu 10 tahun ke depan, sejak dinyatakan energize.

“Dengan energize interkoneksi listrik, maka PLN Tanjungpinang mampu mengurangi jumlah pembangkit sewa yang ada dan menggantinya dengan listrik dari Interkoneksi Batam – Bintan, sehingga PLN dapat menghemat Rp16.969.000 per jam atau Rp 12.217.680.000 per bulan,” jelasnya.

Dari Ibu Kota Menerangani Utara Indonesia

Lain waktu, lain juga tantangannya. Manager PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Tanjungpinang, Suharno mengatakan PLN Tanjungpinang masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Karena dari 300 pulau berpenghuni yang berada di wilayah PLN Tanjungpinang yang tersebar di lima kabupaten, baru 24 persen atau sebanyak 72 pulau yang sudah menikmati layanan listrik.

“Melihat jumlah ini, tentu kita memiliki banyak pekerjaan rumah kedepannya. Dengan kemampuan yang terbatas, tentu pekerjaan ini bisa kita tuntaskan secara bertahap,” ujar Suharno, Sabtu (26/2/2021) di Tanjungpinang.

Menurutnya, sudah jadi PR bagi PLN Tanjungpinang untuk memberikan yang terbaik bagi layanan kelistrikan di negeri ini. Meskipun di tengah keterbatasan yang ada, pihaknya tetap berkomitmen untuk memberikan yang terbaik. Ia juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kepri yang turut membantu PLN dalam menuntaskan persoalan listrik ini.

“Saat ini, kami tengah menggesa penuntaskan program listrik desa di Provinsi Kepri yang berada di bawah kendali PLN Tanjungpinang. Target pada 2020 lalu program ini tuntas. Namun masih menyisakan beberapa pekerjaan untuk dieselaikan pada tahun ini,” jelasnya.

Disebutkannya, desa yang ada di Kepri berdasarkan permendagri No. 137 tahun 2017 berjumlah 416 Desa. Adapun dari jumlah tersebut, sudah berlistrik PLN sebanyak 380 desa. Sedangkan belum berlistrik PLN 36 desa. Pihaknya memiliki tantangana tersendiri untuk menerangi daerah-daera perbatasan di Kepri. Karena rentang kendali dari satu desa ke desa lainnya, banyak yang terpisah oleh laut.

Dijelaskannya, program listrik desa di Kepri sudah dimulai sejak 2017 lalu. Secara bertahap, dari 2017 sampai 2020 sebanyak 60 lokasi sudah dilistriki. Fokus pekerjaan rumah pada 2021 ini adalah menyelesaikan program listrik desa di 36 desa yang tersebar di Karimun (8), Anambas (11), dan Lingga (17). Dari 36 desa yang belum berlistrik PLN tersebut, 17 desa sudah ada genset atau pembangkit listriknya tetapi belum ada operator atau tenaga alih daya nya. Kemudian 12 desa masih proses pengadaan mesin genset, 5 desa sudah ada mesin pembangkit tetapi belum beroperasi. Sedangkan 2 desa lagi proses pembangunan tower. Adapun sampai saat ini, pihaknya sudah menyediakan 95 unit pembangkit dengan kapasitas yang beragam.

“Anggaran rata-rata untuk masing-masing lokasi diperlukan Rp4 miliar. Artinya untuk 95 pembangkit kita sudah menggunakan anggaran sebesar Rp380 miliar. Ini belum termasuk harga mesin. Mesin ada yang baru dan ada yang relokasi dari unit PLN yang lain. Karena harga standarnya untuk satu mesin sekitar Rp2 miliar,” jelasnya lagi.

Dikatakannya juga, di Kepri terdata sebanyak 321 desa yang sudah menikmati listrik 24 jam. Kemudian 57 desa yang menyala 14 jam. Sedangkan yang menyala 7 jam ada dua desa. Bagi mendukung operasional program listrik desa tersebut, masing-masing lokasi membutuhkan petugas, minimal 3 orang untuk 14 jam dan 8 orang untuk 24 jam. Adapun kendalanya adalah membawa mesin ke masing-masing tempat, kadang ada pulau yang belum memiliki pelabuhan atau jalan yang layak untuk material berat.

“Kendala lainnya adalah penyediaan tenaga kerja, belum bisa terpenuhi 100 persen. Total daya yang kita hasilkan dari 95 pembangkit yang ada di desa-desa adalah sekitar 5 mega watt,” paparnya.

Ditambahkannya, persoalan yang harus sama-sama dipahami, membangun di daerah kepulauan itu membutuhkan biaya yang mahal. Kondisi tersebut berbeda dengan daerah daratan. Karena membangun infrastruktur listrik senilai Rp5 miliar di daratan seperti untuk Provinsi Riau mungkin bisa untuk 1.000 KK.

“Tapi di Kepri mungkin cuma buat 100 KK. Jadi dukungan Anggaran tentu dibutuhkan lebih besar. Maka dari itu, dengan kapasitas yang tersedia pembangunan dilakukan secara bertahap,” tutup Suharno.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan, listrik untuk daerah perbatsan adalah kebutuhan dasar yang harus diselesaikan. Menurutnya, tanggungjawab tersebut bukan hanya dibawah kendali PLN semata. Diakuinya, membangun daerah kepulauan seperti Kepri ini membutuhkan biaya yang mahal.

“Kita apreiasi tentunya dengan kerja keras PLN untuk menerangani Kepri dengan listrik. Dengan adanya listrik di daerah-daerah perbatasan seperti Natuna yang merupakan ujung utara Indonesia, denyut ekonomi rumah tangga berdetak. Banyak nelayan tradisonal bisa memproduksi es sendiri, dan banyak UMKM berdiri,” ujar Ansar Ahmad. (*)

Reporter: JAILANI
Editor: tunggul