Nasional

Hasilkan Uang 700 Juta Sehari

Gubernur Ansar Luncurkan Empat Titik Retribusi Labuh Jangkar

Gubernur Provinsi Kepri, Ansar Ahmad, menunjukkan dokumen titik labuh jangkar pada peluncuran Pungutan Perdana Jasa Labuh/Parkir Penerimaan Daerah pada Area Labuh Jangkar Pulau Nipah, Kabil, Selat Riau, Tanjung Berakit, dan Karimun di Aula Wan Sri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (9/3). (Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos)

batampos.id – Gubernur Provinsi Kepri, Ansar Ahmad, menegaskan, hasil pungutan dari labuh jangkar akan memperkuat fiskal daerah. Kekuatan fiskal ini akan digunakan sebaik dan seefisien mungkin untuk membangun berbagai infrastruktur yang masih dibutuhkan masyarakat. Juga infrastruktur penunjang investasi agar seluruh kawasan di Kepri lebih kompetitif.

“Kami akan terus memanfaatkan semua potensi yang ada di wilayah ini. Namun, hal ini hanya bisa kami lakukan kalau mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Karena itu, terima kasih dan berharap Kemenko Marves, Kementerian Perhubungan, dan jajaran lainnya yang terkait di laut terus memberikan dukungan bagi kemajuan Kepri,” kata Ansar, saat Rapat Koordinasi Bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), sekaligus peluncuran Pungutan Perdana Jasa Labuh/Parkir Penerimaan Daerah pada Area Labuh Jangkar Pulau Nipah, Kabil, Selat Riau, Tanjung Berakit, dan Karimun di Aula Wan Sri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (9/3).

Turut hadir Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves, Safri Burhanuddin; Staf Ahli Menko Bidang Manajemen Konektivitas, Sahat Manaor Panggabean; para Asisten Deputi Kemenko Marves, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Provinsi Kepri, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, serta instansi vertikal.

Ansar berkisah, untuk penentuan titik labuh jangkar, Pemprov Kepri sudah berkali-kali melakukan koordinasi, sehingga semulanya ada 18 titik, akhirnya dengan bantuan Kemenko Marves ditetapkan kawasan-kawasan potensi jasa labuh jangkar ini jadi 6 titik potensial.

Setelah melalui diskusi dan didukung legal adviser dari Kejaksaan Tinggi Kepri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepri, serta pihak-pihak lainnya, akhirnya pekan lalu diluncurkan pungutan retribusi ini khusus di kawasan perairan Pulau Galang.

“Hari ini (kemarin, red), empat lokasi kita launching pungutan perdana labuh jangkar, yaitu pada area labuh jangkar Pulau Nipah, Kabil Selat Riau, Tanjung Berakit, dan Perairan Karimun,” jelasnya.

Menurut Ansar, ini adalah usaha ekstensifikasi sumber pungutan baru bagi pendapatan asli daerah. Memang, hitung-hitungan dari hasil pungutan yang dilakukan di Perairan Galang, karena Nipah dan Galang ini merupakan perairan yang sudah eksis untuk kegiatan labuh jangkar, Pemprov masih memperoleh untuk hitungan menyeluruh sebesar 1.974.543 GT/bulan atau 65.818 GT/hari.

Dari situ, Kepri baru mendapatkan pendapatan 42 juta per hari atau Rp 1,3 miliar per bulan, maka kemungkinan mendapatkan perolehan per tahun sebesar Rp 15 miliar lebih.

“Akan tetapi dengan tambahan lokasi yang kita luncurkan hari ini (kemarin, red), kita punyai target 1 tahun untuk setiap hari, kapal yang menggunakan fasilitas labuh jangkar ini, target kita bisa mencapai 1 juta GT, sehingga per hari kita mendapatkan pendapatan Rp 700 juta. Dengan begitu, 1 tahun kita bisa memperoleh pendapatan retribusi plus minus Rp 200 miliar,” kata Ansar.

Ansar yakin angka tersebut bisa dicapai. Terlebih pemerintah mendorong para mitra kerja pada kawasan-kawasan jasa labuh ini untuk terus melakukan ekspansi pasar, membangun jaringan pasar yang lebih luas, dan memberikan pelayanan yang lebih baik.

“Kita yakin, setiap hari kapal-kapal yang berlalu-lalang, kata orang Melayu, di depan Singapura, Batam dan Bintan itu rata-rata 350 sampai 400 kapal masing-masing 500 GT. Kalau 5 sampai 10 persen saja mereka berlabuh di kawasan labuh jangkar kita, maka Rp 200 miliar itu akan bisa kita capai,” kata Ansar, yakin.

Kalau dilihat di radar saat ini, lanjut Ansar, banyak sekali kapal yang berlabuh di tempat-tempat yang dianggap liar. Mereka belum berlabuh di kawasan-kawasan labuh jangkar seperti di depan Perairan Berakit, atau di depan Pulau Telang dan di beberapa wilayah yang lain. Karena itu, Ansar menekankan agar semua harus berupaya bersama agar mereka wajib berlabuh di kawasan labuh jangkar yang sudah ditetapkan.

“Oleh karena itu, setelah ini kita akan menindaklanjuti rapat untuk membentuk tim Satgas atau tim koordinasi bersama Bakamla, kemudian Pangkogabwilhan, Danlantamal, dan Polairud, serta stakeholder terkait untuk membentuk tim bersama, agar kapal-kapal yang hari ini berlabuh di kawasan-kawasan di luar kawasan jasa labuh, kita giring mereka agar melabuhkan kapalnya di kawasan labuh jangkar yang sudah kita tetapkan,” imbuhnya.

Saat ini, kata Ansar, Pemprov Kepri dalam kebijakan anggaran akan menggunakan prinsip-prinsip Tight Money Policy atau pengetatan ikat pinggang. Hal ini agar optimalisasi pembangunan daerah dapat dilakukan sungguh-sungguh.

“Kami juga sedang merestrukturisasi APBD (anggaran pendapatan daerah). Kita mencoba lakukan terus intensifikasi pemungutan lebih baik. Kami berharap kalau hari ini baru 30 persen lebih mungkin kontribusi PAD (pendapatan asli daerah) terhadap APBD kami mudah-mudahan ke depan bisa meningkat bisa mencapai lebih dari 50 persen. Itu menandakan daerah ini mampu mengoptimalisasi potensi daerahnya secara optimal,” terangnya.

“Yang pasti dalam pengolaan pendapatan ini, speed-nya harus lebih cepat, jangan sampai dukungan sudah dari pemerintah pusat namun kitanya yang lambat dalam pelaksanaannya,” sambung Ansar.

Sementara itu, Penasihat Menteri Bidang Pertahanan dan Keamanan Maritim Kemenko Marves, Prof Dr Laks (Purn) Marsetio, kepada Batam Pos mengatakan, ia ditugaskan Luhut (Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan) untuk menata area lego jangkar di Kepri. ”Sebelumnya, ada 16 area lego jangkar, dan sekarang dirampingkan jadi enam area saja,” kata Marsetio.

Ia menjelaskan, penataan area lego jangkar bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan daerah. ”Dulu pemerintah daerah belum dapat, padahal daerah sebenarnya miliki hak area kemaritiman di wilayahnya. Sudah bertahun-tahun akan didesain untuk membuat peraturannya tapi tidak selesai juga. Akhirnya setelah rapat beberapa kali, daerah dapat Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kegiatan maritim lego jangkar,” ungkapnya.

Marsetio mengungkapkan, potensi yang bisa diperoleh dari lego jangkar ini mencapai Rp 350 juta perhari. Potensinya dapat mengangkat perekonomian Kepri ke taraf lebih tinggi lagi di tengah pandemi Covid-19.

”Sebab dilihat selama ini, pertumbuhan ekonomi di Kepri lemah sekali. Makanya dengan menata area lego jangkar, bisa dapat potensi pemasukan dari kegiatan ship to ship (STS) di area lego jangkar,” paparnya.

Kepri memiliki keunggulan di mata kapal asing, karena biaya STS per harinya jauh lebih murah dari Singapura. Selain itu, Pemberitahuan Kedatangan Kapal Asing (PKKA) yang dulu diurus di Kementerian Perhubungan, sekarang bisa diurus di Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) Batam. ”Dulu izin PKKA bisa sampai seminggu. Mengurusnya juga di Jakarta. Sekarang izin ini hanya satu jam siap di KSOP Batam,” paparnya lagi.

Penataan area lego jangkar dinilai akan membawa banyak keuntungan. Selain itu, multiplier effect yang dihasilkan dapat menarik investasi di sektor usaha selain maritim ikut berkembang.

”Ada delapan kegiatan ikutan dari kegiatan lego jangkar. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan ikut serta dengan mengajak investor dalam kegiatan ini,” tutur Guru Besar Universitas Pertahanan ini.

Selanjutnya, rencana berikutnya yang akan segera dieksekusi dalam waktu dekat, yakni penertiban kabel bawah laut. ”Di utara Batam, ada kabel pipa, fiber optic, dan lain-lain yang masuk ke Singapura harus melewati sebuah gerbang yang lebarnya 300 meter. Jadi di Singapura teratur jalur kabelnya, sementara di wilayah kita bercabang ke mana-mana. Akibatnya tidak bisa dijadikan wilayah lego jangkar,” sebutnya.

Mantan Danlantamal Tanjungpinang ini mengatakan, Kemenko Marves membentuk tim nasional penertiban kabel bawah laut yang diketuai Menko Marves, Luhut Panjaitan.

”Singapura itu merupakan pusat cyber. Kalau bisa harus dialihkan ke kita. Soalnya kita ada lahan. Dengan keluarnya Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan (KKP), maka ada Direktur Jenderal (Dirjen) yang mengurusi pesisir dan mengharuskan kabel masuk lewat empat landing points,” ungkap mantan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) ini.

Sebagai contoh di India ada dua landing points, yakni di Mumbai dan Kalkuta. Di Korea Selatan ada dua. Di Amerika ada lima. ”Sementara di Indonesia banyak sekali. Maka akan ditata sesuai Permen KKP bahwa landing points ada empat, yakni di Batam, Kupang, Jayapura, dan Manado. Jadi semuanya tertata, sehingga bisa digunakan sebagai area lego jangkar,” tegasnya. (*)

Reporter : JAILANI
RIFKI SETIAWAN
Editor : MOHAMMAD TAHANG