Karimun

Mebel Rumah Dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD Karimun Belum Lunas, Pengusaha Mebel Lapor ke Polisi

Kuasa Hukum dari pengusaha mebel Linda Theresia ketika membuat laporan kepolisian (f,ZUBAIDAH untuk batampos.id)

batampos.id – Salah satu pengusaha mebel di Karimun, akhirnya membuat laporan kepada pihak kepolisian terhadap hutang
piutang atas pembelian berbagai parabot mebel oleh oknum Ketua DPRD Karimun MYS yang hingga sekarang tidak kunjung ada
solusinya. Padahal, pengusaha mebel tersebut telah berusaha untuk menagih hutang piutang kepada oknum Ketua DPRD Karimun, Sekretariat hingga bendahara DPRD Karimun.

BACA JUGA: Pemukiman Masuk Kawasan Hutan Lindung, DPRD Karimun akan Bentuk Pansus Pemukiman

”Mau tidak mau kita bikin laporan kepada pihak kepolisian. Sudah kita layangkan surat beberapa kali, namun tidak ada respon dan kita berikan batas waktu juga tapi tidak ada itikat baik untuk melunasi,” jelas kuasa hukum Linda Theresia yang mewakili pengusaha mebel tersebut, Selasa (16/3/2021).

Advertisement

Dikatakan, surat tersebut ditujukan kepada Kapolres Karimun AKBP Muhammad Adenan melalui Unit 1 Reskrim Pidum Polres Karimun dengan nomor surat 034/LT&ASSO/LP/III/2021. Dan, pihaknya juga akan membuat laporan ke Ombudsman Kepri beserta bukti-bukti adminitrasi agar bisa ditindaklanjuti oleh kedua pihak.

”Saya mewakili klien sudah berusaha secara baik-baik, agar hutang piutang segera dilunasi. Atas pembelian beberapa jenis mebel untuk dinas rumah Ketua dan dua wakil Ketua DPRD Karimun yang mencapai Rp283.130.000dan baru dibayar Rp30 juta pada tahun 2020 lalu,” ujarnya.

Masih kata Linda lagi, kronologis pembelian beberapa jenis mebel untuk keperluan rumah dinas wakil rakyat tersebut dibeli pada tahun 2018 lalu. Kemudian, pada tahun 2020 lalu kliennya pernah berjumpa dengan Ketua DPRD Karimun MYS untuk menanyakan hal tersebut.

”Sesuai klien saya sampaikan, bahwasannya pembelian parabot mebel di rumah dinas Ketua dan dua Wakil Ketua DPRD Karimun
sudah dibayarkan melalui pihak ketiga. Namun, kenyataannya klien saya tidak pernah menerima pelunasan dari pihak ketiga dan
buktinya masih ada nota piutang,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua DPRD Karimun Muhammad Yusuf Sirat ketika dikonfirmasi mengatakan, untuk pembelian berbagai parabot mebel yang diperuntukkan rumah dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD Karimun bukan urusannya. Namun, sudah ada pihak yang mengurus dalam hal ini Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ada di sekretariat dewan.

”Kalau itu saya tidak bisa jawab. Sudah selesai secara administrasi, silakan tanya pada merekalah,” jawabnya singkat. (*)

Reporter : Tri Haryono
Editor : Tunggul