Opini

Soliditas Kader PD Kepri dan Momentum Perubahan

Batampos.id – APRI Sujadi diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD-PD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Bersama Iwan Kusuma Darmaja, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PD Kabupaten Karimun, Apri yang juga Bupati Bintan dua periode (2015-2020 dan 2021- sekarang) diberhentikan karena terlibat hadir dalam kegiatan Kongres Luar Biasa (KLB) PD di Sibolangit, Deliserdang, pada 5 Maret 2021.

Keduanya diberhentikan dan diberi sanksi tegas oleh DPP PD berdasar ketentuan organisasi partai karena telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan AD/ART PD, kode etik, dan keputusan-keputusan partai. Sebelumnya, tujuh kader PD, yaitu, Jhonni Allen Marbun, Marzuki Alie, Darmizal, Tri Yulianto, Yus Sudarso, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya, diberhentikan secara tidak hormat karena merancang dan merencanakan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpin (GPK) PD dengan menggelar KLB.

Ketua Umum DPP PD Agus Harimurti Yudhoyono dan Sekretaris Jenderal Teuku Riefky Harsya, menunjuk Renanda Bachtar, sebagai Plt Ketua DPD PD. Renanda Bachtar adalah Wakil Sekretaris Jenderal DPP PD. Sedangkan Osco Olfriady Lettunggamu, Sekretaris Departemen Energi, Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi DPP PD, ditunjuk sebagai Ketua DPC PD Karimun.

Advertisementjudul gambar

Sebagai sesama kader dan kolega yang pernah bersama dalam kepengurusan DPD PD Kepri periode 2011-2016 dan 2016-2021, pemberhentian Apri dan Iwan Kusuma, sungguh sangat disayangkan dan memprihatinkan. Sebagian besar kader terkejut dan tak percaya jika Apri dan Iwan ikut KLB. Apalagi sepekan sebelum KLB berlangsung, Apri pada hari Jumat (26/2) baru saja dilantik sebagai Bupati Bintan periode kedua (2021-2024) yang diusung PD dua kali berturut-turut.

Seperti apa sikap para kader dalam merespon PD Kepri setelah Apri diberhentikan? Apakah semangat kader semakin redup atau justru semakin membangkitkan kembali antusiasme untuk membesarkan PD? Tanpa bermaksud menyederhanakan problem yang dihadapi PD, saya melihat, semangat para kader yang saya temui, mulai dari senior sampai kader muda, loyalitas terhadap AHY sebagai Ketua Umum, tetap solid. Bahkan, sebagian besar masih percaya PD di bawah kepemimpinan AHY akan mampu menjadi partai papan atas pada Pemilu 2024.

Tulisan ini sengaja saya buat menjadikan KLB sebagai momentum untuk melakukan pembenahan, perbaikan, sekaligus ‘bersih-bersih” di tubuh partai sebagai konsolidasi pengurus dan konsolidasi kader untuk bersatu menghadapi sekaligus memenangkan Pemilu 2024.

Perolehan Kursi PD se-Kepri dari Pemilu ke Pemilu
Apakah PD Kepri akan mampu menjadikan badai KLB Deliserdang sebagai peluang dan momentum untuk memenangkan Pemilu 2024? Sebelum memberi pandangan lebih lanjut, terlebih dahulu saya ingin memperlihatkan data perolehan kursi PD dari Pemilu ke Pemilu. Perolehan kursi PD se-Kepri menjadi salah satu tolok ukur berhasil atau tidaknya PD Kepri pada masa mendatang. Mari kita lihat data perolehan kursi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Data yang ditampilkan sengaja dimulai dari masa kejayaan PD pada Pemilu 2009 hingga Pemilu 2019.

Pemilu Legislatif 2009, PD memperoleh satu kursi Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Kepri, yaitu Ny Nani Sulistiani. Kemudian, Anggota DPRD Kepri meraih sebanyak 7 (tujuh) kursi dari total 45 kursi, dan PD meraih jabatan wakil ketua. Sedangkan Anggota DPRD Kota, misalnya, Tanjungpinang meraih 3 kursi dari total 30 kursi, meraih jabatan wakil ketua. Batam meraih 7 kursi dari 45 kursi, dengan jabatan Ketua DPRD Batam. Kabupaten Karimun 3 kursi dari 30 kursi. Bintan 3 kursi dari 25 kursi. Natuna/Anambas meraih 3 dari 25 kursi, Lingga meraih 2 kursi dari 20 kursi.

Pemilu Legislatif 2014, PD kehilangan satu kursi DPR. Anggota DPRD Kepri hanya mampu bertahan sebanyak 7 kursi dari total 45 kursi, dan meraih jabatan wakil ketua. Kota Tanjungpinang tetap meraih 3 kursi dari 30 kursi, tanpa jabatan wakil ketua. Kota Batam meraih 5 kursi dari 50 kursi, atau berkurang dua kursi dengan jabatan wakil ketua. Kabupaten Karimun 3 kursi dari 30 kursi, dengan jabatan wakil ketua. Bintan dengan 6 kursi dari 25 kursi, dengan jabatan wakil ketua. Natuna 3 kursi dari 20 kursi, dengan jabatan wakil ketua. Anambas 2 kursi dari 20 kursi.

Pemilu Legislatif 2019, PD juga tak dapat meraih satu kursi DPR. Jumlah Anggota DPRD Kepri malah menurun menjadi 4 kursi dari 45 kursi, atau berkurang 3 kursi, tanpa jabatan wakil ketua. Kota Tanjungpinang meraih 2 kursi dari 30 kursi atau berkurang 1 kursi. Batam meraih 3 kursi, atau berkurang 2 kursi. Karimun tetap meraih 3 kursi, tanpa jabatan wakil ketua. Bintan meraih 8 kursi dari 25 kursi atau bertambah 2 kursi dan meraih jabatan Ketua DPRD Bintan. Natuna meraih 2 kursi dari 20 kursi, atau menurun 1 kursi. Anambas 2 kursi dari 20 kursi. Lingga 2 kursi dari 20 kursi atau menurun 1 kursi.

Melihat perolehan kursi DPR, DPRD Kepri dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019, hanya Bintan yang perolehan kursinya meningkat dari 6 kursi menjadi 8 kursi. Boleh jadi faktor Apri Sujadi sebagai Bupati Bintan saat ini, menjadi penyebab naiknya jumlah kursi DPRD Bintan. Bahkan, dari Dapil Bintan-Lingga pula, dua kursi DPRD Kepri diperoleh dengan menempatkan Debi Maryanti, istri Apri Sujadi dan Harlianto. Padahal dua Pemilu 2009 dan Pemilu 2014 sebelumnya, hanya memperoleh satu kursi.

Sayangnya, di tengah jabatan Apri sebagai Bupati Bintan, PD tetap minus Anggota DPR, kursi DPRD Kepri malah berkurang menjadi 4 kursi dari 7 kursi, dan kehilangan jabatan wakil ketua. Begitu juga dengan Kota Batam, terjun bebas meraih 3 kursi, tanpa meraih fraksi penuh. Padahal sebelumnya meraih 5 kursi (2014) dengan jabatan wakil ketua dan 7 kursi (2009) dengan jabatan Ketua DPRD. Hal sama juga dengan DPRD di kabupaten lainnya, tidak mengalami peningkatan signifikan, melainkan mengalami penurunan kursi, misalnya Lingga dari 3 kursi menjadi 2 kursi. Natuna dari 3 kursi menjadi 2 kursi.

Optimistis dengan Semangat Perubahan
Bagaimana merespon kekurangan dan kelemahan PD Kepri dalam menghadapi Pemilu 2024, tanpa bermaksud hendak menggurui Plt Ketua DPD PD Kepri Renanda Bachtar, menurut hemat saya, yang harus segera dilakukan adalah mempercepat konsolidasi internal. Konsolidasi internal dilakukan dengan semangat perubahan untuk mengembalikan semangat kejayaan PD 2009 lalu.

Salah satu problem di tubuh internal PD se-Kepri saat ini adalah banyaknya jabatan pelaksana tugas (Plt) di DPC-DPC. Setelah Iwan Kusuma diberhentikan, jumlah Plt Ketua DPC berjumlah 6 (enam) DPC dari 7 (tujuh) DPC. Hanya Ketua DPC PD Kota Tanjungpinang Pepy Chandra yang hingga kini menjabat sebagai Ketua DPC secara normal.

Bahkan agenda utama pembenahan DPC, saya usulkan yang harus segera dilakukan adalah Musywarah Cabang PD Batam. Alasannya, Plt Ketua DPC Batam Hotman Hutapea sudah berlangsung cukup lama yaitu sejak 2017 melalui SK DPP PD Nomor 383/SK/DPP.
PD/DPC/X/2017 hingga dilakukan masa perpanjangan hingga kini. Ketua DPAC-nya pun sebagian masih berstatus di-plt-kan sehingga perlu dilakukan Musyawarah Anak Cabang.

Siapa pun terpilih dalam Muscab PD Batam kelak, kedudukannya akan menjadi kuat dan mendapatkan legitimasi dari seluruh jajaran kader. Saya yakin dengan kepemimpinan Ketua DPC Batam terpilih, kejayaan PD Batam pada tahun 2009 akan terulang kembali. (*)

Oleh: Surya Makmur Nasution
Anggota DPRD Kepri Periode 2009-2014 dan 2014-2019