Opini

Tantangan Kebijakan bagi Kesuksesan Vaksinasi

Batampos.id – Indonesia dan negara-negara lain di seluruh dunia terus berupaya melakukan vaksinasi agar pandemi segera berakhir. Meski progres pengembangan vaksin sangat pesat, tantangan yang sebenarnya dihadapi saat ini, selain dari ketersediaan vaksin, adalah program vaksinasi. Agar program itu bisa berjalan sukses dan vaksin yang ada benar-benar berdampak pada kesehatan masyarakat, harus ada kebijakan publik yang dibuat dengan memperhatikan sejumlah kendala dan tantangan utama.

Ada empat tantangan. Pertama, tantangan logistik terkait pasokan vaksin, alat penyimpanan, transportasi, dan distribusinya. Kebanyakan jenis vaksin yang berpotensi digunakan membutuhkan tempat penyimpanan dengan suhu rendah atau sangat rendah demi memastikan kualitas dan khasiat vaksin tetap terjaga. Karena itu, cold chain sangat dibutuhkan. Padahal, tidak semua negara memiliki cold chain yang memadai.

Kedua, tantangan terkait perilaku manusia. Tantangan utama terkait hal ini adalah meyakinkan masyarakat agar mau divaksin. Sejumlah survei di Indonesia, contohnya, mengindikasikan hampir 30 persen masyarakat tidak ingin divaksin. Keengganan atas vaksin seperti ini bahkan tampak lebih jelas di negara-negara berkembang.

Advertisementjudul gambar

Apa saja yang dibutuhkan guna memastikan masyarakat mau divaksin dan percaya akan keamanan serta keefektifannya? Lalu, siapa tokoh atau institusi yang paling efektif untuk mengatasi keraguan masyarakat akan vaksin ini?

Sebuah survei eksperimen melalui Twitter yang diadakan baru-baru ini secara nasional untuk mendorong vaksinasi di Indonesia menyimpulkan, pesan kesehatan masyarakat akan berhasil jika melibatkan selebriti. Sebanyak 79 persen meyakini bahwa efeknya hanya akan terlihat ketika pesan kesehatan masyarakat tersebut dibuat sendiri oleh selebriti. Sedangkan jika otoritas medis asing yang menyampaikan pesan tersebut, dapat mengurangi efektivitas penyampaian pesan hingga 27 persen.

Survei tersebut menunjukkan bahwa selebriti memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk opini terkait kesehatan publik di masyarakat. Khususnya ketika mereka menyuarakan pendapat pribadi. Kebijakan yang fokus pada capaian, edukasi, komunikasi, dan peningkatan kesadaran yang efektif jelas dibutuhkan guna memperkuat kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap vaksin.

Ketiga, kita perlu menyadari dan meningkatkan sensitivitas akan tantangan etika dan moral. Ini terkait isu emosional yang melibatkan kesetaraan dan hak asasi manusia (HAM) dalam mendapatkan vaksin. Yang menjadi tantangannya, siapa yang akan memutuskan kelompok masyarakat yang masuk skala prioritas penerima vaksin? Pertanyaan ini menjadi sangat penting pada awal pemberian vaksin ketika pasokan masih cukup terbatas.

Indonesia, sebagai contoh, memprioritaskan kelompok usia 18–59 tahun. Alasannya, kelompok ini masuk segmen usia produktif dari sisi ekonomi dan pada saat yang sama juga memiliki potensi tertinggi untuk menyebarkan infeksi virus.

Hal yang tidak kalah penting dari siapa pembuat keputusan itu adalah bagaimana keputusan dibuat. Lalu, apa saja yang menjadi kriteria kelompok yang diprioritaskan? Contohnya, apakah keputusan dibuat berdasar tingkat keparahan penyakit di lokasi tertentu dengan jumlah kasus yang tinggi? Atau, akankah berdasar kerentanan versus level risiko? Atau kriteria lain?

Sangat jelas bahwa kebijakan dan proses sangat diperlukan guna memastikan tercapainya keputusan yang etis dan adil demi memastikan bahwa kelompok yang paling membutuhkan bisa mendapatkan vaksin. Mengingat pentingnya sisi dimensi HAM ini, kebijakan yang dibuat perlu bersikap inklusif, transparan, dan akuntabel.

Keempat dan yang tak kalah penting adalah terkait teknologi informasi (TI). Implementasi kebijakan yang efektif perlu didukung dengan sistem informasi yang kuat dan teknologi yang mumpuni. Di samping kebutuhan inti terkait pengawasan epidemiologi dan pemantauan kasus, kita membutuhkan data terkait vaksin dan bagaimana tingkat serokonversinya. Apakah ambang kekebalan kelompok (herd immunity) telah tercapai? Bagaimana intensitas dan keparahan efek sampingnya? Apa jenis respons imun yang timbul sesudah vaksinasi? Seberapa lama jangka waktu perlindungan yang diberikan vaksin? Apakah dibutuhkan vaksinasi ulang? Dan lain-lain.

Sehubungan dengan tantangan di bidang TI ini, diperlukan kebijakan untuk mendorong investasi yang kuat di bidang infrastruktur dan sistem informasi kesehatan digital yang dapat menggabungkan dan menggunakan analisis big data, kecerdasan buatan, serta pemodelan. Pada saat yang sama, investasi juga perlu dilakukan di bidang teknologi utama, seperti pengurutan genom dan inovasi, teknologi diagnostik yang lebih cepat dan informatif. Seperti kemampuan untuk mengukur antibodi pelindung dan penetral, bukan sekadar total antibodi pengikat yang tidak bisa merepresentasikan imunitas pelindung.

Sejumlah kebijakan yang diperlukan guna mengatasi keempat tantangan ini jelas tidak berdiri sendiri-sendiri. Melainkan terkait satu sama lain dan perlu adanya integrasi serta kerja sama dalam pengembangan dan implementasinya. Mengingat meluasnya persebaran pandemi ini, dibutuhkan pula sharing data dan informasi yang ekstensif dan tepat waktu di tataran nasional, global, dan regional.

Apa pun kebijakan yang dipilih pemerintah di berbagai belahan dunia, tak dapat dimungkiri bahwa sejumlah kebijakan akan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Hal ini tidak dapat dihindari dan merupakan sebuah risiko konstan yang timbul dalam pembuatan kebijakan yang lebih luas.

Seperti yang pernah dikatakan Albert Einstein, hal benar tidak selalu populer dan hal populer tidak selalu benar. (*)

Oleh: Tikki Pangestu
Dosen Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore