Opini

Perlukah Jabatan Presiden Diperpanjang?

Batampos.id – Mantan Ketua MPR Amien Rais tiba-tiba mengatakan ada skenario yang akan memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Hal itu tentu bertentangan dengan konstitusi UUD RI Tahun 1945 yang menegaskan masa jabatan presiden dua periode. Meski demikian, usul memperpanjang atau memperpendek masa jabatan presiden itu sah-sah saja. Konstitusi memberikan ruang kepada anggota MPR untuk melakukan amandemen. Mereka bisa saja mengusulkan masa jabatan presiden menjadi satu periode, tiga periode, empat periode, bahkan seumur hidup. Suka-suka anggota MPR pokoknya.

Kekuatan melakukan amandemen ada di partai politik ditambah anggota DPD. Kecuali Partai Demokrat dan PKS, partai-partai politik saat ini menjadi pendukung kekuasaan. Ini yang sangat membuka peluang dilakukan amandemen. Lewat anggota partai politik yang duduk di DPR, mereka sudah bisa sebatas mengusulkan amandemen.

Mengacu pada pasal 37 UUD, untuk mengusulkan amandemen UUD diperlukan sepertiga jumlah anggota MPR. Sepertiga anggota MPR itu pastinya bisa diperoleh dari jumlah anggota MPR dari fraksi-fraksi pendukung pemerintah saat ini seperti PDIP dan partai pendukung lainnya.

Advertisement

Bila usul ini terus bergulir, tinggal diperbanyak sesuai dengan syarat melakukan amandemen. Yakni, dua pertiga anggota MPR yang hadir dalam sidang MPR. Nah, menambah jumlah anggota MPR menjadi sepertiga bisa dilakukan dengan lobi-lobi kepada kelompok DPD.

Kalau dilihat dari peta politik yang ada, amandemen UUD untuk mengubah masa jabatan presiden sangat terbuka lebar. Di atas kertas, syarat-syarat yang ada, mulai sepertiga hingga dua pertiga, sangat tersedia. Kekuasaan yang besar berkat dukungan PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PPP, dan PAN membuat kekuasaan saat ini bisa suka-suka melakukan apa saja. Termasuk amandemen UUD untuk mengubah masa jabatan presiden yang selama ini dibatasi dua periode.

Secara alamiah atau hukum alam, kekuasaan memang cenderung terus bergerak ke depan, mempertahankan diri, bahkan tak mau dibatasi sampai kapan pun. Pengalaman yang demikian terjadi di banyak negara, kecuali Amerika Serikat. Bangsa ini mempunyai pengalaman memiliki pemimpin yang mempunyai jabatan lama. Di masa Presiden Soeharto, ia menjabat kekuasaan selama hampir 30 tahun. Ia tidak salah karena tidak ada batasan masa jabatan presiden.

Namun, lamanya durasi berkuasa itulah yang menimbulkan masalah berikutnya. Pemerintah menjadi otoriter, tidak demokratis, hingga menimbulkan korupsi, kolusi, nepotisme, dan monopoli. Kekuasaan menjadi tertutup. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menjadi menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan jabatan-jabatan strategis lainnya. Di urusan ekonomi pun aksesnya dikuasai segelintir orang.

Bila kekuasaan secara alamiah cenderung mempertahankan diri, di sisi yang lain juga ada kekuatan alamiah yang bisa menghentikan laju kekuasaan itu. Dari catatan-catatan peralihan kekuasaan di banyak negara, terbukti kekuasaan yang otoriter dan tidak demokratis akan dijatuhkan rakyatnya.

Presiden Soeharto dijatuhkan rakyatnya. Demikian pula Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Presiden Mesir Hosni Mubarak, dan masih banyak lagi. Mereka dipermalukan oleh catatan sejarah. Pembangunan yang telah dilakukan seolah-olah lenyap gara-gara gerakan rakyat yang menurunkan mereka.

Peristiwa-peristiwa di atas harus menjadi pelajaran bagi semua, terutama partai politik. Jangan hanya mengejar kekuasaan sesaat, lalu mengorbankan konstitusi yang bertujuan mulia, yakni membatasi kekuasaan agar kehidupan yang ada tetap demokratis dan terbuka untuk semua.

Para politikus seharusnya menyadari susahnya masyarakat semasa Orde Baru. Kebebasan begitu dikekang. Bahkan terhadap media massa dan hak dalam mendapatkan kekuasaan. Tak semua orang bisa menjadi gubernur, bupati, dan wali kota. Menjadi pemimpin daerah harus didukung pemimpin pusat, bukan didukung rakyat.

Yang seperti itu jangan sampai terulang. Untuk itulah perlu keteladanan para pemimpin dan politikus dalam hal kepatuhan pada konstitusi. Yakni, presiden yang berkuasa jangan mau didorong-dorong untuk berkuasa lebih dari batas waktu yang telah ditetapkan. Presiden harus sadar bahwa yang mendorong itu mempunyai motif tertentu seperti cari muka dan kekuasaan agar terus bisa menikmati kemapanan politik yang sudah terbangun dan dinikmati.

Partai politik jangan berpikiran pendek. Hanya gara-gara kekuasaan yang telah dinikmati, kemudian mencari tempat gantungan yang sudah ada dengan cara-cara mendorong perpanjangan kekuasaan yang dimiliki presiden. Hal-hal demikian merupakan kepentingan sesaat yang bisa menjerumuskan bangsa ini pada tragedi-tragedi seperti yang terjadi pada 1966 dan 1998.

Untuk menjaga agar masa lalu tak terulang, kita perlu patuh dan merawat aturan yang sudah menjadi jalan tengah dan tepat. Yakni, batasan masa jabatan presiden seperti yang tertuang dalam UUD.

Soal kepatuhan konstitusi, saat ini bangsa Amerika Serikat adalah bangsa yang dipuja-puji banyak negara. Rakyat dan presiden AS tunduk dan patuh pada konstitusi. Banyak di antara mereka yang memiliki kinerja cemerlang. Membawa AS menjadi negara superpower. Namun, mereka tidak ingin atau tidak meminta amandemen konstitusi untuk memperpanjang masa jabatannya.

Ada satu presiden yang ingin melakukan hal yang demikian, namun keinginan tersebut segera bisa dicegah oleh kekuatan politik, baik yang pendukung maupun oposisi. Keinginan itu melawan tradisi jabatan dua periode presiden di Amerika Serikat.

Keteladanan yang diwariskan Presiden Pertama Amerika Serikat George Washington, yakni hanya mau menjabat selama dua periode, akhirnya menjadi tradisi, norma, dan kepatuhan pada konstitusi oleh presiden-presiden berikutnya. Keteladanan seperti inilah yang perlu dicontoh. (*)

Oleh: Ardi Winangun
Direktur Indonesia Political Review