Opini

Polemik Guru dan Pendidikan Agama

Batampos.id – Guru agama masih harap-harap cemas menunggu kepastian formasi pada Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021. Pasalnya, menjelang pembukaan rekrutmen PPPK, pendidikan agama tidak tertera. Merespons ini, para guru agama berencana mogok mengajar secara nasional akhir Maret ini. Hal itu disampaikan Ketua Umum Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) Mahnan Marbawi.

Bersamaan dengan itu, target kuota PPPK yang mencapai satu juta belum terpenuhi. Saat ini masih tercatat 568.238 formasi yang diajukan pemda ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Berarti, ada sekitar 431.762 formasi yang belum terisi. Kondisi seperti ini sangat disayangkan. Di balik banyaknya kuota yang kosong, tidak kurang dari 120.000 guru honorer agama (data Kemenag) yang menangis ingin mengikuti PPPK. Namun, formasi untuk mereka tidak tersedia. Mengapa pendidikan agama tidak ada di formasi PPPK?

Berdasar pemaparan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, nihilnya formasi guru agama dalam perekrutan PPPK terjadi karena Kementerian Agama (Kemenag) belum mengusulkan formasinya. Kemenag memang punya usulan sebanyak 9.464 formasi, hanya 0,09 persen dari kuota milik Kemendikbud. Tapi, itu diperuntukkan sisa honorer K-2 yang tidak lulus dalam rekrutmen PPPK pada Februari 2019. Itulah polemik yang terjadi di hulu.

Advertisementjudul gambar

Selain di hulu, yang terjadi di hilir pun tak kalah pelik. Guru agama dicekoki dengan beragam aplikasi administrasi. Jika guru non-agama hanya cukup dengan Dapodik dan SIM-PKB, guru agama juga harus memiliki Emis Pendis dan SIAGA. Untuk memenuhi itu semua bukan perkara mudah, harus melewati tahapan yang serbarumit.

Ternyata ruwetnya administrasi tersebut tidak cukup sakti sebagai pusaka untuk melanggengkan guru agama mengikuti PPPK. Ini merupakan sebuah marginalisasi terhadap guru agama di tengah banyaknya formasi PPPK yang tersedia. Guru agama dianaktirikan, hanya dipandang sebelah mata.

”Alergi” Agama
Belum reda isu PPPK bagi guru agama, muncul polemik lain yang sedang ramai, yaitu hilangnya kata ’’agama’’ dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional (PJPN) 2020-2035 yang dirilis Kemendikbud. Isi visi pendidikan Indonesia 2035 tersebut adalah membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila.

Kata ”agama” diganti dengan akhlak dan budaya. Spontan, draf tersebut (meski belum final) mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Mulai ormas Islam, komisi pendidikan di parlemen pusat, hingga politikus parpol.

Sebelum ramainya dua kasus di atas, agama juga menjadi perbincangan heboh dengan terbitnya SKB tiga menteri yang isinya pelarangan seragam beratribut agama bagi murid, pendidik, dan tenaga kependidikan. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah mengancam akan meniadakan dana bos bagi yang melanggar.

Bercermin pada kasus-kasus di atas, muncul impresi bahwa pemerintah seakan alergi dengan kata agama. Anehnya, kealergian itu tidak mendasar, apa sebab, dan faktor yang melatarbelakanginya.

Menganggap agama sebagai ancaman adalah pola pikir yang sangat absurd. Bahkan, jauh sebelum ini, Albert Einstein pernah menegaskan, ’’Science without religion is lame. Religion without science is blind.”

Padahal, grand design pendidikan untuk generasi emas tak cukup dengan sekadar gebrakan di ranah iptek, tapi harus disokong dengan imtak. Tujuannya, generasi kita tidak hanya menjadi manusia expert (ahli) yang berjiwa adigang adigung adiguna, apatis dengan kehidupan sosial, dan berjiwa koruptor. Tapi melahirkan generasi yang brilian secara intelektual dengan dibalut kearifan moral.

Individu-individu yang memiliki kematangan imtak dan keluhuran budi ini tumbuh dari pendidikan agama yang baik. Penanaman nilai agama menjadi benteng dari terjangan arus teknologi yang tak bisa dibendung. Agama adalah perisai di tengah terjangan media sosial, game, dan aplikasi-aplikasi yang meluluhlantakkan karakter generasi muda. Maka, tak salah jika Haedar Nashir menegaskan peniadaan kata agama dalam PJPN adalah inskonstitusional, melawan konstitusi. Bertentangan dengan peraturan pemerintah, UU Sisdiknas, UUD 1945, dan Pancasila.

Marginalisasi terhadap guru dan pendidikan agama setidaknya menimbulkan dua akibat, yaitu ketidakjelasan nasib guru agama dan runtuhnya moral generasi bangsa. Ketidakjelasan nasib guru agama telah tampak pada tersendatnya berbagai bantuan dan nihilnya formasi agama pada PPPK sebagaimana telah dipaparkan di atas. Jika ini dibiarkan, guru agama yang sebagian besar berstatus honorer tidak akan mengalami perubahan. Guru agama akan tetap menderita dengan gaji seadanya.

Sedangkan runtuhnya moral generasi muda akan semakin marak jika mereka tak lagi mengenal agama. Tak dapat dimungkiri, dekadensi moral remaja seperti tawuran, terlibat narkoba dan miras, terpapar seks bebas, serta pornografi berakar dari minimnya pengetahuan dan pengamalan agama. Fondasi agama yang rapuh membuat mereka mudah terhasut rayuan zaman yang cenderung apatis terhadap aspek etika.

Karena itu, nasib guru agama harus diperjuangkan dan kata ’’agama” tetap dituliskan. Guru agama memiliki kesempatan yang sama dengan guru bidang lainnya untuk mengikuti PPPK tanpa harus diawali dengan ancaman mogok mengajar.

Kemenag harus lebih serius dalam mengelola nasib guru agama yang telah menjadi amanahnya. Karena ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Keagamaan yang menyebutkan bahwa persoalan pendidikan agama menjadi kewenangan menteri agama.

Adanya kata ’’agama” merupakan salah satu ikhtiar agar generasi muda tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia juga merupakan bangsa yang didasarkan pada agama dengan menjalankan syariatnya menurut agama masing-masing. Maka, pengambilan kebijakan yang menyangkut hajat bangsa seperti PJPN atau yang lainnya tidak dapat diputuskan secara sepihak. Harus melibatkan para pakar dan ormas-ormas keagamaan agar tidak menciptakan kegaduhan-kegaduhan. (*)

Oleh: Nurul Yaqin
Guru Pendidikan Agama Islam di SMP IT Annur Cikarang Timur, Bekasi.
Peraih Juara 3 Lomba Artikel Jurnalistik Kemendikbud 2020 Kategori Guru