Kepri

Jepang Hibahkan Rp130 Milar untuk Sektor Perikanan di Natuna 

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Zakimin (f.sholeh/batampos.id)

batampos.id – Kabupaten Natuna menjadi salah satu kepulauan yang dilirik Jepang untuk berinvestasi di sektor perikanan. Secara bertahap, Jepang akan menghibahkan dana sebesar Rp130 Miliar kepada pemerintah Indonesia untuk Natuna. Sektor perikanan di wilayah utara NKRI ini cukup melimpah. tidak sedikit nelayan asing sudah mengambil hasil ikan diperairan Natuna secara legal maupun ilegal.

BACA JUGA:Kepri akan Optimalkan Potensi Perikanan dan Kelautan

Kondisi ini tentunya menjadi konsentrasi pemerintah Indonesia agar sektor perikanan di pulau perbatasan tersebut menjadi sumber pendapatan negara melalui pembangunan infrastruktur yang memadai. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan Perikanan sudah membangun Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) di Selat Lampa, Kecamatan Pulau Tiga, Natuna. Dengan fasilitas super lengkap, pelabuhan ini sudah berhasil menggerakkan perekonomian masyarakat khususnya nelayan lokal.

Advertisement

SKPT di Selat Lampa merupakan salah satu dari enam sentra pengelolaan perikanan yang ada di Indonesia. Dalam pengoperasiannya juga mendapatkan dukungan dana hibah dari pemerintah Jepang untuk mendukung peningkatan pengelolaan sektor perikanan di wilayah perbatasan.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Zakimin mengungkapkan, Natuna akan mendapatkan bantuan hibah dari pemerintah Jepang lebih kurang Rp130 Miliar.

Bantuan tersebut dihibahkan melalui Kementerian Kelautan Perikanan. Dari Rp130 Miliar tersebut, Rp70 Miliar diperuntukkan pembangunan infrastruktur SKPT Selat Lampa dan Rp60 Miliar untuk pembangunan pasar ikan moderen di Kota Ranai. “Saat ini, pihak kita sedang membentuk Pokja dengan beberapa pihak atau dinas terkait,” ujar Zakimin dikantornya, Senin (15/3/2021).

Karena pembangungan berada di sisi laut, maka semua kewenangan dalam kendali Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Langkah pertama dalam kegiatan tersebut meliputi pengurusan izin amdal dan izin reklamasi sebelum dilaksanakan kegiatan penimbunan. “Targetnya bulan Juni 2021 sudah dilakukan penimbunan. Jika berjalan lancar, 2022 nanti sudah dilakukan pembangunan fisiknya,” jelas Zakimin.\

BACA JUGA: Perkuat Pengawasan Perikanan di Kepri, KKP Tangkap Tiga Kapal Cantrang

Bupati Natuna melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Natuna, Tasrif mengatakan, SKPT Selat Lampa dibangun dan didesign untuk brand perikanan Indonesia, khususnya Natuna. Setiap ikan yang keluar dari kawasan tersebut akan diberikan label perikanan Natuna.

Kawasan itu juga dilengakapi dengan perangkat ekspor ikan Natuna sehingga volume perikanan dapat terdata secara keseluruhan baik yang masuk maupun keluar sehingga seluruh ikan yang keluar tanpa izin dari kawasan tersebut menjadi ilegal.

“SKPT Selat Lampa akan melayani seluruh armada perikanan luar dan dalam negeri yang beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 atau wilayah perairan Natuna Utara,” ujar Tasrif.

Saat ini jumlah kapal ikan yang beroperasi di WPI 711 dengan ukuran 30 GT keatas sebanyak 380 kapal, kapal yang berkapasita 30 GT ke bawah atas izin provinsi sebanyak 62 kapal dan kapal yang 30 GT berizin pusat sebanyak 30 kapal.

“Nanti seluruh kapal-kapal ini wajib hukumnya mengambil brand di SKPT dan wajib hukumnya melaksanakan transaksi di sana,” jelas Tasrif. Saat ini kawasan SKPT itu masih belum memiliki status secara fungsional karena kawasan itu masih hanya sebatas sebagai pelabuhan perintis perikanan.

Dengan begitu SKPT Selat Lampa belum bisa dimanfaatkan sebagaimana tujuan awal pembangunannya karena persyaratannya terutama sekali yang bersifat administrasi belum ada.

“Sebetulnya kalau SKPT ini sudah diberikan status entah itu status PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan), PPP (pelabuhan Perikanan Pantai) PPN (Pelabuhan Perikanan Nasional) ataupun PPS (Pelabuhan Perikanan Samudera). Harapan kita SKPT itu bisa dapat status PPN,” ucap Tasrif.

Dengan ini, kawasan perikanan terpadu itu akan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan sekaligus akan dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan negara berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui branding ikan Natuna dan sekaligus sebagai sumber pendapatan daerah melalui retribusi penjualan dan pembelian ikan serta transaksi logistik perikanan.

“Maka kami sudah berkali-kali meminta itu ke pusat agar kawasan itu segera diberikan status, tapi sampai saat ini belum ada jawaban. Mudah-mudahan saja setelah kegiatan hibah ini segera bisa diberikan status,” pungkasnya. (*)

Reporter: Sholeh
editor: tunggul