Politika

Susul Wondama, MK Putuskan Lima Daerah Coblosan Ulang

Suasana Sidang Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu. (F. MKRI)

batampos.id – Jumlah daerah yang harus melaksanakan pemungutan suara Ulang bertambah. Kemarin (19/3), Mahkamah Konstitusi membatalkan keputusan KPU dan memerintahkan PSU di lima daerah.

Kelima daerah itu adalah Kabupaten Sekadau, Nabire, Yalimo, Morowali Utara dan Pilkada Kalimantan Selatan. Sementara gugatan di Tojo Una-una, Konawe Selatan, Tasikmalaya di tolak MK.

Di Sekadau, PSU harus dilaksanakan di 65 TPS yang ada di Kecamatan Belitang Hilir. Pasalnya, dalil pemohon terkait adanyapelanggaran tata cara administrasi dan penyimpanan dokumen surat suara dapat dibuktikan.

Advertisementjudul gambar

Pelanggaran itu berupa sampul formulir Model D. Hasil Kecamatan KWK di Kecamatan Belitang Hilir dalam keadaan tidak tersegel. Kemudian formulir hasil–KWK Hologram dari Kecamatan Belitang Hilir berada dalam satu kotak.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan, dalil itu dibuktikan dengan bukti Pemohon berupa foto, bukti Bawaslu Kabupaten Sekadau berupa foto, pengakuan Termohon, serta para saksi.

“Selain itu, Bawaslu Kabupaten Sekadau pun menjadikan hal tersebut sebagai temuan,” ujarnya. Berdasarkan proses di Bawaslu, Ketua dan anggota PPK Belitang Hilir terbukti bersalah dan melanggar Pasal 22 ayat (2) huruf d PKPU 25/2013.

BACA JUGA: Cakada Terbukti Curang, MK Bisa Segera Diskualifikasi

Di Kabupaten Yalimo, MK memutuskan untuk menggelar PSU di 105 TPS. Masing-masing di 79 TPS Distrik Welarek dan 28 TPS di distrik Apalapsili.

Di distrik Welarek, PSU dilakukan setelah dalil pemohon terkait adanya perubahan suara terbukti. Sementara di distrik Apalasi, pelanggaran terjadi dengan banyaknya sengkarut distribusi logistik yang sempat tertunda dan disabotase oleh pendukung paslon nomor urut 1.

“Mahkamah tidak menemukan keyakinan bahwa pendistribusian 29 kotak suara berjalan dengan baik dan pemungutan suara susulan tanggal 11 Desember 2020 telah terlaksana,” kata Hakim MK Anwar Usman.

Kemudian di Kabupaten Nabire yang digugat oleh dua paslon, MK memerintahkan untuk melakukan PSU di seluruh Kabupaten. Keputusan itu diambil setelah MK menilai ada persoalan dalam daftar pemilih di Kabupaten Nabire.

Mahkamah menilai validasi DPT tidak logis dan janggal. Sebab jumlah penduduk

Kabupaten Nabire berdasarkan DAK2 Semester 1 Tahun 2020 per tanggal 30 Juni 2020 berjumlah 172.190 jiwa, sedangkan DPTnya sebanyak 178.545 pemilih. Selain PSU, MK juga meminta KPU untuk mengulang pemutakhiran data pemilih.

Di Kabupaten Morowali Utara, MK memerintahkan PSU di 2 TPS. Yakni TPS 1 desa Peboa dan TPS 1 Desa Menyo’e. Selain PSU, MK juga meminta KPU mendirikan TPS khusus di Kawasan PT ANA. Pasalnya, pada pemungutan suara 9 Desember 2020, para karyawan yang bekerja di kawasan tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Terakhir MK juga memerintahkan PSU di Pilkada Kalimantan Selatan. Meliputi TPS satu kecamatan di Kota Banjarmasin, TPS pada lima kecamatan di Kabupaten Banjar, dan 24 TPS di satu kecamatan di Kabupaten Tapin.

Terkait banyaknya PSU, Komisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, KPU akan melaksanakannya. Pihaknya akan berkoordinasi dengan jajaran di daerah. “Sesuai ketentuan, KPU akan memberikan supervisi untuk memastikan akan dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Disinggung soal ketersediaan anggaran, khususnya di daerah dengan jumlah PSU besar seperti Kabupaten Nabire, Raka belum bisa memastikan. Pihaknya masih berkoordinasi untuk menghitung apakah dana yang tersisa cukup atau harus mengajukan tambahan anggaran.

“Akan dicek terlebih dahulu,” pungkasnya.

Dengan bertambahnya lima daerah yang menggelar PSU, berarti sudah ada enam daerah yang belum bisa menetapkan Kepala daerah terpilih. Sebelumnya, MK juga memerintahkan PSU di Kabupaten Teluk Wondama. Pada senin pekan depan, MK akan memutuskan 13 perkara lainnya. (*)

Reporter: Jpgroup
Editor: Ryan Agung