Nasional

Imigrasi Batam Menang Praperadilan

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Ismoyo (tengah) didampingi Kepala Divisi Keimigrasian Fierce Simolang (kiri) dan Kepala Seksi Intelijen Nandang (kanan) saat memberikan keterangan pers, Selasa (23/3). (Yunus Suchari/Batam Pos)

batampos.id – Melalui proses sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Batam, Selasa (23/3), Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, akhirnya memenangkan putusan praperadilan terhadap warga negara (WN) Myanmar atas nama Myat Thit alias Muhammad.

“Dalam proses pemeriksaan praperadilan yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2021 diawali dengan agenda pembacaan permohonan dari pemohon dan tanggapan termohon dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi yang dihadirkan pemohon dan termohon pada tanggal 18-19 Maret 2021 hingga pada Selasa 23 Maret 2021 hakim telah memutuskan menolak Permohonan Praperadilan Pemohon Myat Thit alias Muhammad. Menyatakan proses penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik adalah sah, dan membebankan biaya perkara terhadap Pemohon,” ujar Ismoyo, selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, kemarin.

Dari hasil sidang tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan penyidik dari penyelidikan hingga penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan tersangka sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Keimigrasian.

Advertisement

Penyidikan terhadap Myat Thit alias Muhammad berawal dari penyerahan BAIS Batam ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dalam kaitan dengan tugas dan fungsi yang diembannya dan status sebagai anggota Tim Pengawasan Orang Asing Kota Batam. Hal ini menunjukkan adanya koordinasi yang baik sehingga dapat diketahui adanya diduga orang asing yang sudah tinggal di Indonesia selama 20 (dua puluh) tahun lebih di Indonesia.

Secara mendasar, dikatakan Ismoyo, keseluruhan proses penanganan projustisia Myat Thit alias Muhammad diduga melanggar Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, terkait dengan klausul Orang Asing di wilayah Indonesia tanpa Dokumen Perjalanan dan Visa yang berlaku dilaksanakan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dikoordinasikan dan mendapatkan arahan baik di tataran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Imigrasi.

“Pasca putusan, maka proses hukum terhadap WN Myanmar Myat Thit alias Muhammad yang dilaksanakan penyidik Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, akan terus dilanjutkan hingga tahap berikutnya seperti melakukan pemanggilan terhadap saksi lainnya hingga berkas perkara dapat dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum,” pungkas Ismoyo. (*)

Reporter : YUNUS SUCHARI
Editor : Jamil Qasim