Metropolis

Komitmen Rudi Berantas Korupsi Bawa Batam Raih Nilai MCP Tertinggi se-Kepri

Daftar nilai MCP dari Kabupaten/Kota di Kepri. Terlihat di monitor, Pemko Batam menduduki peringkat teratas. (Diskominfo Batam untuk Batam Pos)

batampos.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus berkomitmen mendukung program pemberantasan korupsi. Salah satu bentuk komitmen ini tercermin dari capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Kota Batam tahun 2020 dengan nilai 84, capaian ini meningkat dibanding tahun 2019 dengan nilai 75. Capaian ini mendapat apresiasi langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

“Pemko Batam terus berkomitmen dan mendukung program KPK dalam pemberantasan korupsi,” ucap Rudi saat menghadiri Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah se-Kepri di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Rabu (24/3).

Ia menambahkan, arahan KPK guna mencegah terjadinya korupsi akan terus diterapkan dan ditingkatkan di lingkungan Pemko Batam. Muaranya yakni target nilai MCP yang terus meningkat sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan oleh KPK.

Advertisement

“Pada prinsipnya komitmen kami arahan KPK, itu yang kami betul-betul akan jalankan,” imbuhnya.

Setelah acara tersebut, Rudi bahkan berkonsultasi langsung dengan KPK perihal apa saja yang mesti untuk ditingkatkan ataupun dibenahi. Arahan KPK, kata Rudi, di antaranya perlu ada pemenuhan kebutuhan SDM di insperktorat. Terkait ini pihaknya akan membicarakannya di internal Pemko Batam.

Umumnya, daerah harus memenuhi 8 indikator program penentu capaian MCP. Kedelapan indikator tersebut mencangkup peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pengadaan barang dan Jasa, perizinan, perencanaan dan penganggaran APBD, manajemen aset daerah, optimalisasi pendapatan daerah, tata kelola dana desa dan manajemen ASN.

“Kalau semuanya dipenuhi, nilai akan naik. Sesuai dengan arahan KPK, Pemko Batam akan terus mewujudkan ini,” ujar dia.

Dalam rakor ini, Rudi didampingi Sekda Kota Batam Jefridin Hamid dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Batam.

Selain mendapat apresiasi terkait MCP, Rudi juga menerima 19 sertifikat terkait dengan aset-aset yang dimiliki Pemko Batam.

Capaian MCP Pemko Batam beserta daerah lain di Kepri diungkapkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango dalam sambutannya pada rapat tersebut. Nawawi mengapresiasi capaian ini, meskipun di tengah situasi pandemi justru masih ada daerah menunjukkan grafik pencapaian MCP yang meningkat.

“Ini suatu prestasi yang luar biasa,” katanya.

Selain Pemko Batam, peningkatan MCP juga terjadi di Pemkab Bintan dengan capaian MCP tahun 2020 sebesar 83, meningkat dibanding tahun 2019 dengan nilai 64. Kemudian, Pemkab Karimun mendapat nilai 78 pada 2020, capaian ini naik 3 poin dibanding 2019 dengan capaian 75.

“Sedikit catatan untuk Pemprov Kepri sendiri, dari 89 (tahun 2019) kini dropnya ke 75. Ini ada penurunan, minus 14,” kata dia.

Sementara daerah lain, ia mengungkapkan juga mengalami penurunan . Seperti Pemkab Anambas dari nilai 76 tahun 2019 kini turun menjadi 70. Pemko Tanjungpinang dari nilai 68 menjadi 65, dan Pemkab Natuna dari nilai 75 menjadi 60. Sedangkan Pemkab Lingga dari nilai 60 menjadi 50.

“Pencapaian-pencapaian yang didapatkan khususnya di tahun ini bisa kita pahami bersama karena kondisi pandemi. Kita berharap bahwa seusai wabah ini, akan bisa berjalan dengan lebih baik lagi,” harap Nawawi.

Ia melanjutkan, KPK akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan capaian delapan indikator program terkait MCP. “Ke depan ini masih kami akan terus laksanakan bersama-sama dengan pemerintah di daerah,” ucap dia.

Ia juga berharap dukungan dari berbagai stakeholder seperti Badan Pertanahan (BPN), Kejati, BPKP hingga Ombudsman dalam upaya pencegahan korupsi di daerah. “KPK tidak mungkin bisa bekerja sendiri,” tambah dia.

KPK, lanjut Nawawi merekomendasikan sejumlah hal kepada kepala daerah. Di antaranya, komitmen dan aksi nyata memperkuat kelembagaan Pemda melalui MCP, terutama penguatan APIP dan pembangunan sistem pengaduan masyarakat serta upaya preventif melalui pendidikan antikorupsi. Mencegah korupsi dalam pengelolaan APBD terkait penanganan Covid 19, terutama terkait bansos dan program vaksinasi.

“Serta menyelamatkan keuangan negara/daerah melalui: sertifikasi tanah pemda, penertiban aset bermasalah. Penertiban PSU serta optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui: pemasangan alat rekam pajak. peta bidang sub-bidang zona nilai tanah, penagihan tunggakan pajak dan lain-lain,” papar dia.

Usai acara, pimpinan KPK dan kepala daerah se-Kepri menandatangani pernyataan komitmen implementasi sistem penanganan pengaduan tindak Pidana korupsi di Kepulauan Riau.

Dengan isi komitmen, pertama, membangun dan mengimplementasikan sistem penanganan pengaduan tindak pidana korupsi yang terintegrasi sesuai dengan pendampingan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kedua, menjaga komitmen pimpinan dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah untuk berpartisipasi aktif dalam penanganan pengaduan yang akuntabel dengan mengutamakan kerahasian.

Ketiga, menguatkan kebijakan dan regulasi yang berpihak pada penguatan kelembagaan APIP (termasuk SDM dan anggaran) dan perlindungan terhadap pelapor yang mendukung pengungkapan penyalahgunaan wewenang atau tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah.

Kemudian keempat, mewujudkan sistem penanganan pengaduan tindak pidana korupsi berbasis elektronik yang dikembangkan secara berkelanjutan. (*)

Reporter : YUSUF HIDAYAT
Editor : MUHAMMAD NUR